Politik Kemarin: Indonesia Menghimbau Israel dan Presiden Sampaikan RAPBN 2027

RI Menggencet Permintaan Israel Melepaskan Awak Misi Kemanusiaan

Topics Covered – Jakarta, 19 Mei – Berbagai isu politik yang terjadi pada hari sebelumnya menarik perhatian, termasuk upaya Indonesia untuk mendorong Israel melepaskan seluruh anggota tim kemanusiaan internasional. Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengkoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri untuk merespons situasi kemanusiaan yang sedang berkembang. Ia menekankan bahwa desakan tersebut bertujuan agar Israel segera melepaskan kapal dan awak misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 yang saat ini ditahan.

“Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan distribusi bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestina secara hukum internasional,” ujar Dudung di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Pernyataan ini datang setelah situasi konflik di wilayah kemanusiaan semakin memanas, dengan adanya penahanan rombongan misi tersebut oleh militer Israel. Dudung menjelaskan bahwa tindakan yang diambil pemerintah Indonesia bersifat konsisten dan didasarkan pada kerja sama dengan lembaga eksternal untuk menjamin keadilan dalam penggalangan bantuan kemanusiaan.

Perwakilan Kuwait Diskusikan Dampak Konflik Timur Tengah pada Indonesia

Jakarta, 18 Mei – Pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga mantan Presiden, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Khalid Jassim Al-Yassin, di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5). Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas dampak berlanjutnya konflik di Timur Tengah terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, serta menjaga hubungan diplomatik antara kedua negara.

Sebagaimana diberitakan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Megawati ditemani oleh sejumlah tokoh partai, termasuk Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Direktur Hubungan Luar Negeri Hanjaya Setiawan, serta politikus PDIP M. Guntur Romli. Diskusi ini juga mencakup upaya memperkuat kerja sama bilateral, terutama dalam menghadapi tekanan geopolitik akibat ketegangan di wilayah Timur Tengah.

PWI Mengecam Penahanan Jurnalis Indonesia dalam Misi Gaza

Jakarta, 19 Mei – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengecam tindakan militer Israel yang menahan jurnalis Indonesia selama berpartisipasi dalam misi kemanusiaan ke Gaza. Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menilai penahanan tersebut merugikan keselamatan insan pers dan mengancam kebebasan jurnalistik dalam lingkungan konflik.

“Kami mengecam tindakan Israel yang menghambat dan menahan rombongan misi kemanusiaan ke Gaza, termasuk jurnalis Indonesia yang sedang melaksanakan tugas lapangan. Keselamatan para jurnalis harus dihormati dan dijaga dalam segala kondisi,” tulis Akhmad Munir dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.

PWI menekankan bahwa pencegatan terhadap rombongan sipil dan kemanusiaan di perairan internasional tidak dapat dibenarkan, karena mengganggu kegiatan pers dan menimbulkan risiko bagi para jurnalis. Mereka juga meminta penguatan mekanisme perlindungan terhadap kerja jurnalistik di wilayah konflik, agar misi kemanusiaan dapat berjalan lancar tanpa gangguan.

Mendagri Dorong Pemda Perkuat Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah

Jakarta, 19 Mei – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan pengawasan terhadap stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban di wilayah masing-masing. Ia menyoroti pentingnya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) dalam menjaga harmoni nasional.

Tito menjelaskan bahwa Forkopimda memiliki peran strategis karena mewadahi para pemimpin daerah yang memiliki wewenang luas dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam rapat koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara, ia menegaskan bahwa tiga elemen tersebut adalah kunci untuk mencegah terjadinya gangguan di tingkat lokal.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, Tito menyatakan bahwa Forkopimda harus menjadi pusat koordinasi yang efektif, dengan peran seluruh anggota seperti Pangdam, Kapolda, Kajati, dan Kabinda. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah bergantung pada sinergi antara institusi keamanan dan pemerintah daerah.

Istana Jelaskan Alasan Presiden Sampaikan KEM-PPKF di DPR

Jakarta, 20 Mei – Presiden RI, Prabowo Subianto, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5), untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 secara langsung. Ini dilakukan agar seluruh pihak memiliki kesamaan visi dan memperkuat komitmen dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.

Menurut Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden, tindakan ini bertujuan menyatukan kekuatan antarlembaga dalam menjalankan program anggaran 2027. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Presiden di DPR dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami arah kebijakan fiskal yang telah ditetapkan.

“InsyaAllah Bapak Presiden hadir. Kebetulan Rabu, 20 Mei, menjadi hari yang tepat untuk menyamakan pandangan dan memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif,” kata Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Rapat tersebut menjadi agenda utama dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, dengan fokus pada RAPBN 2027. Tito Karnavian menambahkan bahwa kesamaan persepsi antarlembaga sangat penting untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam rangkaian kegiatan politik tersebut, berbagai pihak terlibat dalam upaya menjaga stabilitas negara. Mulai dari desakan internasional terhadap Israel, hingga langkah strategis dalam penyusunan kebijakan anggaran, Indonesia terus berup