Karut-Marut Program MBG
New Policy – Kebijakan pemerintah yang bernama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dicanangkan dengan harapan meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti pelajar, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Namun, setelah lebih dari setahun berlangsung, program ini justru memicu kontroversi akibat berbagai kelemahan dalam pengelolaannya. Masalah mulai muncul dari distribusi makanan yang tidak seragam hingga indikasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang ditemukan di beberapa wilayah. Kritik pun membanjiri media sosial dan ruang publik, menyebabkan pertanyaan serius terhadap efektivitas dan transparansi MBG sebagai salah satu prioritas nasional.
Kritik yang Mengarah pada Persoalan Penyelenggaraan
Program MBG, yang diluncurkan pada Januari 2025 di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), sejak awal diharapkan mampu memperbaiki kualitas gizi masyarakat. Anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp71 triliun untuk tahun pertama, lalu meningkat hingga Rp335 triliun pada tahun berikutnya. Namun, realisasi program tersebut diwarnai oleh berbagai kekurangan, seperti ketidakseimbangan kualitas makanan yang diberikan, keterlambatan dalam pendistribusian, serta perbedaan kesiapan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah. Hal ini memicu ketidakpuasan terhadap sistem pengawasan yang dianggap kurang optimal.
Kritik terhadap MBG semakin menguat setelah muncul laporan keracunan makanan di sejumlah kota. Kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa, serta praktik jual beli lokasi dapur MBG, juga menjadi sorotan. Dalam unjuk rasa yang digelar di Jakarta Timur, aktivis mahasiswa menyebut program ini sebagai “proyek bisnis kalangan tertentu” yang justru menguras dana publik. “Banyak oknum menggunakan MBG untuk ladang bisnis, bukan sebagai upaya peningkatan gizi masyarakat,” tegas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Samuel Herdyan Putra Pormes.
“Program (MBG) tersebut merupakan pemborosan anggaran, apalagi ditambah adanya kasus korupsi dari pimpinan Badan Gizi Nasional, ini malah menyengsarakan rakyat,” kata koordinator aksi mahasiswa Memogunawan Gea dalam demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (17/6/2026).
Masalah ini mempercepat tuntutan masyarakat untuk evaluasi menyeluruh. Mereka mengkritik penggunaan dana yang besar, dengan alasan bahwa kebutuhan mendesak di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, riset, dan penciptaan lapangan kerja lebih urgent. Kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran ini menyebabkan gelombang unjuk rasa yang memuncak pada Juni 2026, dengan peserta berasal dari berbagai kampus dan kelompok advokasi.
Upaya Pembenahan oleh Pemerintah
Sebagai respons atas kritik yang membanjiri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyatakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan MBG. Ia menekankan bahwa langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal negara. “Dengan perbaikan tata kelola, setiap rupiah yang dihabiskan bisa memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat, serta eksekusi program lebih efektif dan terbebas dari korupsi,” jelas Gibran di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Salah satu langkah konkrit yang diambil BGN adalah menghentikan sementara operasional MBG selama masa libur sekolah pertengahan 2026. Tujuannya untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG, mencakup standar keamanan pangan, efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pelayanan, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. “Kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” ucap Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Senin (15/6/2026).
Dalam proses audit, BGN juga fokus pada validasi data penerima manfaat. Menurut Agustina, pemutakhiran dan perbaikan data dinilai krusial agar program bisa mencapai targetnya secara tepat. “Tanpa data yang akurat, risiko kesalahan distribusi dan penyalahgunaan dana akan semakin tinggi,” imbuhnya. Pembenahan data akan menjadi prioritas utama dalam satu hingga tiga bulan ke depan, dengan pengecekan menyeluruh terhadap sistem yang digunakan.
Persiapan untuk Perbaikan Sistem
Agustina juga menyebut bahwa pihaknya akan memantau langsung kinerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Tujuannya adalah memastikan proses verifikasi data berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, BGN berencana menjalin komunikasi lebih intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat basis data yang menjadi acuan kebijakan. “Data itu sangat penting, karena itulah yang menjadi fondasi pengambilan keputusan,” tegasnya.
Evaluasi MBG dinilai sebagai langkah kritis untuk menilai dampak program ini pada masyarakat. Jika tidak ada perbaikan, risiko MBG menjadi contoh kegagalan besar dalam kebijakan publik akan semakin besar. Namun, jika berhasil diperbaiki, program ini bisa menjadi investasi sosial yang berkelanjutan. Selain itu, upaya perbaikan juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam penggunaan dana ratusan triliun rupiah yang dialokasikan untuk keperluan yang strategis.
Pembenahan MBG juga dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan koordinasi antarlembaga. Perlu adanya sistem pengawasan yang lebih ketat, serta transparansi dalam pengadaan makanan dan distribusinya. Jika tidak ada langkah tegas, maka kesan MBG sebagai program yang tidak mampu mencapai tujuannya akan terus menyebar. Pemerintah, di sisi lain, berharap bahwa langkah-langkah ini bisa menjadi pembelajaran untuk program-program serupa di masa depan.
Di tengah tekanan dari berbagai pihak, BGN terus berupaya menemukan solusi. Kritik yang memuncak di bulan Juni 2026 menjadi momentum untuk meninjau ulang seluruh aspek pengelolaan MBG. “Kami siap menerima masukan dari semua pihak, karena kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama,” tambah Agustina. Dengan keberhasilan evaluasi ini, diharapkan MBG bisa kembali menjadi program yang efektif, bukan hanya dalam kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam kredibilitasnya sebagai kebijakan publik yang transparan.
Dalam proses pemulihan, BGN juga berencana memperkuat pengawasan terhadap mitra pelaksana. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi di lapangan. Selain itu, program ini akan diperiksa kembali untuk memastikan seluruh aspek, mulai dari pemenuhan gizi hingga keselamatan pangan, berjalan sesuai harapan. Jika berhasil, MBG bisa menjadi contoh ke
