KPK Kembali Memanggil Ridwan Kamil dalam Kasus BJB yang Membuat Negara Rugi Rp 222 Miliar

Dunia politik kembali bergetar ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pemanggilan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan iklan di Bank BJB. Kasus ini mencuri perhatian karena merugikan negara hingga Rp 222 miliar, dan RK—yang dikenal dengan gaya kepemimpinan terbuka—kini terjebak dalam tekanan. Apakah kemarin-kemarin pengusaha atau pejabat yang lain sudah merasa tenang? Ternyata, RK masih menjadi sorotan utama. Tapi, apa benar-benar semua transaksi terkait kasus ini sudah jelas?

Pemanggilan Hari Ini dan Konfirmasi dari KPK

Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pemanggilan RK hari ini telah dijadwalkan.

“Benar, kami konfirmasi bahwa hari ini penyidik menjadwalkan pemanggilan kepada Saudara RK, dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan iklan di BJB,”

jelas Budi. Pemanggilan ini bukan kejutan, karena sejak pekan lalu KPK sudah menyebarkan surat panggilan ke RK. Tapi, apakah RK akan hadir? Budi optimis,

“Kami meyakini Pak RK akan hadir memenuhi penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini. Jadi kita sama-sama tunggu ya,”

tambahnya.

“Kami meyakini Pak RK akan hadir memenuhi penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini. Jadi kita sama-sama tunggu ya,”

Komentar Budi menunjukkan KPK tetap yakin dengan komitmen RK untuk menjawab pertanyaan. Tapi, penjelasan dari RK sendiri belum terdengar. Apakah kehadirannya akan mengakhiri misteri transaksi iklan yang dituduh merugikan negara?

Penyelidikan yang Terus Berjalan dan Bukti Uang

Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan proses penyelidikan sudah berjalan cukup intens.

“Surat pemanggilan telah dikirim pihak KPK kepada RK sejak pekan lalu. Kami perkirakan suratnya sudah sampai,”

katanya. Tidak hanya RK, KPK juga memeriksa transaksi keluarganya, termasuk aliran uang yang diduga terkait kasus BJB.

“Jadi kita sama-sama tunggu ya. Panggilan sudah kita lakukan ya, jadi tinggal ditunggu. Panggilan sudah kita layangkan, tinggal menunggu ya,”

Kutipan Asep mengingatkan kita bahwa investigasi ini tidak hanya tentang RK, tapi juga menggali jejak keuangan keluarganya. Apa yang terungkap dari pengecekan dana ini bisa mengubah kesan RK sebagai pejabat yang jujur? Ternyata, salah satu bukti yang mengejutkan adalah pembelian mobil Mercedes-Benz milik BJ Habibie.

Lima Tersangka dalam Kasus BJB dan Implikasi Besar

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus BJB, termasuk RK. Mereka adalah Yuddy Renaldi (eks Direktur Bank BJB), Widi Hartono (Pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB), dan tiga pihak swasta lainnya. Dugaan perbuatan mereka menyebabkan kerugian negara hingga Rp 222 miliar, dan RK menjadi bagian dari jaringan itu.

“Follow the money, perkara BJB ya, tentu tidak hanya kepada keluarganya. Kalau di keluarganya sudah kita lakukan, tentunya juga kita minta data-data terkait dengan harta kekayaannya dan lain-lain, seperti itu. Ya tentu menyangkut juga dengan PPATK, kita lihat cash flow-nya, keluar masuk uangnya dan lain-lain gitu ya. Termasuk dengan keluarganya,”

Kutipan Asep ini membuka pintu ke arah yang lebih luas: penelusuran uang tidak hanya berhenti pada transaksi RK, tapi melibatkan lembaga seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk memastikan alur dana benar-benar transparan. Sebagai mantan gubernur, RK tidak hanya berurusan dengan kebijakan publik, tapi juga dengan integritas pribadi. Apakah transaksi ini akan menjadi bukti kecelakaan besar, ataukah kesalahan kecil yang bisa diperbaiki?

Revolusi Transparansi dan Harapan Masyarakat

Kasus BJB dan pembelian mobil Mercedes-Benz ini menjadi cerminan bagaimana uang bisa mengalir dari satu pihak ke yang lain, bahkan melibatkan tokoh seperti BJ Habibie. Meski RK terlihat aktif dalam mengembalikan dana, pertanyaan besar tetap ada: Apakah semua transaksi sudah diakui? Dan, bagaimana dengan alur uang yang mungkin masih tersembunyi?

“Yang jelas dari kami sudah dikirim, diterimanya mudah-mudahan sudah, seminggu yang lalu ya kira-kira kita kirim, kami perkirakan sudah sampai (suratnya),”

KPK terus memberi kesempatan kepada RK untuk menjelaskan. Tapi, masyarakat juga menunggu tindakan nyata dari lembaga anti-korupsi ini. Kasus ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang sistem yang memungkinkan korupsi terjadi. Dan, mungkin juga tentang harapan kita agar transparansi bisa menangkal niat yang tersembunyi. Apakah RK akan menjadi pahlawan dalam penyelidikan ini, ataukah menjadi bagian dari kisah korupsi yang semakin rumit?