Menjual Internasionalisasi Hainan

Beijing – Provinsi Hainan, yang termuda di Tiongkok dan beriklim tropis, serta terdiri dari Pulau Hainan dan sejumlah pulau kecil di Laut China Selatan, tengah meluncurkan inisiatif ambisius dalam bidang perdagangan internasional sejak akhir tahun 2025. Sejak 18 Desember 2025, Hainan mulai menerapkan zona pabean khusus bernama “Hainan Free Trade Port (FTP),” yang memiliki perbedaan signifikan dengan sistem kepabeanan di daratan Tiongkok. Tujuannya adalah untuk menyaingi keunggulan Hong Kong dan Singapura sebagai pusat ekonomi global.

Langkah Strategis Kebijakan FTP

Kebijakan FTP di Hainan dirancang Presiden Xi Jinping pada 2018 dan diumumkan oleh Dewan Negara Tiongkok. Pada 2021, pemerintah menyetujui Undang-Undang Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan, yang menjadi dasar pengembangan sistem ini. Mulai 2023, Hainan menerapkan model “pengawasan barang, bukan orang” dalam operasi penutupan bea cukai, sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih terbuka dan fleksibel.

Di bawah skema FTP, barang yang dikirim dari Hainan ke wilayah daratan Tiongkok diperlakukan sebagai barang impor. Ini memberikan kesempatan bagi investor global untuk memasuki pasar dengan lebih mudah. Sistem ini didasarkan pada tiga prinsip utama: akses lebih mudah bagi barang dari luar negeri ke Hainan, pengawasan ketat untuk barang yang keluar dari pulau, dan bebas pergerakan barang di dalam wilayah.

Pengurangan Tarif dan Manfaat Ekonomi

Dari total 8.960 jenis barang berkode tarif di Tiongkok, 6.637 jenis atau sekitar 74% kini menikmati tarif impor nol persen. Sementara itu, sebagian komoditas tetap dikenai tarif untuk melindungi industri dalam negeri. Selain itu, kebijakan FTP juga memperkenalkan penghapusan bea masuk bagi produk yang diolah di Hainan menggunakan bahan baku impor, asalkan memiliki nilai tambah lokal minimal 30%. Ini bertujuan memacu pertumbuhan sektor manufaktur dan pengolahan.

Berbagai perusahaan telah memanfaatkan kebijakan ini. Salah satunya adalah Hainan Ausca International Oils and Grains Co., Ltd., yang beroperasi di Zona Pengembangan Ekonomi Yangpu. “Bahan baku utama kami untuk minyak goreng ini berupa biji kanola dan kedelai yang kami dapat dari Kanada, Brazil, Ukraina, atau negara lain,” jelas Cao Youha, wakil direktur umum Ausca. “Kemudian, kami olah menjadi produk minyak goreng dan jual ke provinsi lain di Tiongkok, sebagian juga diekspor ke berbagai belahan dunia,” tambahnya.

“Kami bisa masuk ke pasar domestik dengan bebas bea masuk karena nilai tambah pengolahan produk kami melebihi 30 persen,” kata Cao di lokasi pabriknya di Yangpu, Hainan.

Saat mulai beroperasi pada 2021, Ausca mencapai volume produksi 190.000 ton dengan nilai 1 miliar RMB (sekitar Rp2,5 triliun). Hingga 2025, produksi mereka meningkat menjadi 1,58 juta ton dengan nilai 6,8 miliar RMB (sekitar Rp17 triliun), atau naik hampir enam kali lipat. Sejak kebijakan FTP berlaku, perusahaan ini telah memperoleh pengurangan bea masuk sebesar 300 juta RMB (sekitar Rp750 miliar) hingga awal 2026.