Urgensi transformasi PNM menjadi bank khusus UMKM

Jakarta – Transformasi Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi bank khusus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dianggap sebagai langkah strategis. Tindakan ini didasari oleh fakta data yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi layanan keuangan di sektor riil. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen, perubahan struktur lembaga keuangan menjadi keharusan, bukan sekadar opsi.

Meski transisi administratif antarlembaga menjadi fokus utama, inti masalah yang lebih penting adalah bagaimana negara dapat menciptakan institusi yang efisien sekaligus peduli pada kebutuhan pelaku usaha kecil. PNM, yang memiliki tugas sosial melayani lebih dari 16 juta nasabah ultra mikro, terjebak dalam konflik antara logika bisnis dan visi sosial. Di bawah pengelolaan Danantara, lembaga ini dipaksa berkembang sebagai entitas korporat sementara misinya tetap menuntut perannya sebagai pelaku pelayanan publik.

“Jika dianalisis secara objektif, terdapat ironi yang sering terlewat. Bank-bank BUMN besar umumnya menghabiskan sebagian besar pendapatan untuk biaya operasional internal,”

Dalam data terbaru hingga triwulan III 2025, rasio efisiensi perbankan diukur melalui Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berkisar antara 63–72 persen. Contohnya, BRI mencatat BOPO sebesar 71,89%, BNI 72,25%, dan Mandiri 63,48%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil operasional justru digunakan untuk menjaga sistem birokrasi korporat, bukan sepenuhnya untuk mendorong kualitas pelayanan.

Sebaliknya, operasional PNM menunjukkan angka yang jauh lebih menjanjikan. Hingga Desember 2025, jumlah nasabah aktif mencapai 16,1 juta orang. Beban operasional selama setahun hanya sekitar Rp13,02 triliun. Jika dibagi rata ke seluruh basis nasabah, biaya layanan per orang per tahun hanya Rp808 ribu atau sekitar Rp67 ribu per bulan. Fakta ini mengungkap bahwa PNM secara alami lebih efisien dalam menyentuh lapisan ekonomi bawah dibanding model bank konvensional.

Transisi ke bawah Kementerian Keuangan bukan sekadar soal kepemilikan. Ini menjadi solusi untuk memecahkan kontradiksi mendasar antara profitabilitas bisnis dan keberpihakan sosial. Dengan peran baru sebagai bank khusus UMKM, PNM diharapkan bisa memperkenalkan konsep “Biaya Dasar Layanan” yang lebih adil dan transparan, sebagai dasar untuk merombak beban biaya yang selama ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro.