Bapanas: Bantuan Pangan Sebagai Stimulus Ekonomi untuk Jaga Konsumsi Rumah Tangga

Special Plan – Di Jakarta, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa program bantuan pangan berperan penting sebagai salah satu instrumen stimulus ekonomi yang membantu mempertahankan daya beli masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam pernyataannya Rabu di Jakarta, menyoroti bahwa bantuan beras dan minyak goreng gratis tetap menjadi kebijakan utama pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan dalam skala besar. Ia menambahkan, stok beras nasional terus ditingkatkan, mencapai angka 5,2 juta ton, yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia.

“Sekarang ini stok kita untuk (cadangan) beras 5,2 juta ton,” beber Amran.

Menurut Amran, Bapanas telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tersebut. Dalam triwulan pertama tahun ini, Januari hingga Maret 2026, program bantuan pangan masih diteruskan oleh Perum Bulog. Bulan Januari dan Februari merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya, sedangkan Maret menjadi awal dari penerapan bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan anggaran baru untuk tahun 2026. Bapanas mencatat bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan pangan selama periode tersebut mencapai 1,85 juta KPM, dengan total distribusi beras 37,1 juta kilogram dan minyak goreng 7,4 juta liter.

Target penyaluran bantuan pangan pada tahun 2026 dirancang untuk mencakup 33,2 juta KPM secara nasional. Realisasi program pada Januari dan Februari berhasil menjangkau 992,8 ribu KPM, sementara Maret mampu menjangkau 864 ribu KPM. Pemerintah juga memberikan kebijakan perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei 2026, sesuai dengan permohonan Perum Bulog yang diajukan di akhir Maret tahun lalu. Awalnya, program ini berlaku hanya sepanjang Februari dan Maret, tetapi perpanjangan waktu ini diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas dalam menjaga konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,61 Persen pada Triwulan Pertama 2026

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan kinerja yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen, yang merupakan angka tertinggi sejak triwulan pertama 2021. Dalam periode yang sama pada 2021, pertumbuhan ekonomi sebesar -0,69 persen. Namun, mulai dari tahun 2022, ekonomi mulai membaik dan mengalami peningkatan secara bertahap.

BPS melaporkan bahwa triwulan pertama 2022 mencatatkan pertumbuhan 5,02 persen, tahun 2023 sebesar 5,04 persen, 2024 mencapai 5,11 persen, dan tahun 2025 menurun sedikit menjadi 4,87 persen. Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, menilai bahwa peningkatan tersebut terutama didorong oleh kebijakan stimulus pemerintah, termasuk program bantuan pangan. “Kalau kita perhatikan di triwulan satu 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi,” kata Amalia.

“Kalau kita lihat di triwulan satu (sejak) 2021, belum pernah yang melebihi 5,61,” kata Amalia.

Amalia menjelaskan, konsumsi rumah tangga tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar selama triwulan pertama 2026, dengan kontribusi sebesar 54,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan konsumsi masyarakat tercatat mencapai 5,52 persen, dengan kontribusi utama berasal dari sektor restoran dan hotel yang tumbuh 7,38 persen, serta sektor transportasi dan komunikasi yang meningkat 6,91 persen. Dari sisi lain, kelompok makanan dan minuman selain restoran menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,54 persen.

Program Bantuan Pangan Sebagai Alat Pendorong Ekonomi

Amalia menegaskan bahwa berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikan pemerintah, termasuk program bantuan pangan, berperan penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut juga mencakup pengendalian inflasi, penyesuaian suku bunga acuan, dan pengoptimalan belanja pemerintah yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan produktivitas. “Selanjutnya dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan satu 2026, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,94 persen,” jelas Amalia.

Menurut Amalia, pertumbuhan konsumsi tersebut didorong oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan pemerintah. Ia menilai bahwa kebijakan-kebijakan tersebut membantu mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang konsisten. Pemerintah, kata Amalia, terus berupaya untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, sehingga memperkuat daya beli dalam skala makro.

Penguatan Daya Beli Melalui Kebijakan Stimulus

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan berbagai program fiskal sepanjang tahun ini, termasuk bantuan pangan, untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Ia menjelaskan, berbagai stimulus dan kebijakan yang diterapkan pemerintah, termasuk bantuan pangan, telah berdampak positif pada triwulan pertama 2026. “Program bantuan pangan menjadi salah satu kebijakan yang diandalkan untuk menopang konsumsi rumah tangga,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, kebijakan ini tidak hanya menjaga stabilitas harga pangan tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama pada masa pandemi atau situasi ekonomi yang fluktuatif. Dengan stok beras yang cukup, pemerintah dapat mengantisipasi kenaikan harga yang mungkin terjadi dan mengurangi tekanan pada konsumen. Selain itu, program bantuan pangan juga meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki sumber daya ekonomi.

Menurut Airlangga, kinerja ekonomi yang baik pada triwulan pertama 2026 merupakan hasil dari berbagai upaya pemerintah, seperti pengendalian inflasi, penerapan kebijakan fiskal yang tepat, dan peningkatan efisiensi pengeluaran. “Kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, tingkat suku bunga acuan, paket stimulus ekonomi dalam rangka mendorong konsumsi serta kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran untuk aktivitas yang lebih produktif, dinilai turut mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan satu 2026,” kata Airlangga.