Data BPS Tak Konsisten, Ekonom Ragukan Klaim Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Kuartal I 2026
Meeting Results – JAKARTA – Aliansi Ekonom Indonesia mengemukakan keraguan terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2026 yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan angka sebesar 5,61 persen secara tahunan. Angka ini disebut sebagai pertumbuhan tertinggi sejak 2012, selama periode di luar pandemi Covid-19. Namun, para ekonom dari universitas ternama seperti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) mengungkapkan adanya ketidaksesuaian internal dalam data BPS tersebut.
Dalam kajian terbaru, Mohamad Ikhsan, seorang Guru Besar di FEB-UI, serta Teuku Riefky, peneliti di bidang makroekonomi dan pasar keuangan, menemukan inkonsistensi dalam penilaian sektor-sektor tertentu. Contohnya, sektor listrik mencatatkan kontraksi sebesar −0,99 persen, sementara sektor manufaktur justru mengalami pertumbuhan positif sebesar +5,04 persen. Fakta ini memicu pertanyaan mengenai keandalan proses pengukuran yang digunakan BPS dalam melaporkan pertumbuhan ekonomi.
Kritik terhadap Data BPS
Jika inkonsistensi dalam data tersebut diperbaiki, menurut perkiraan Aliansi Ekonom Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang lebih realistis akan berkisar antara 4,4 hingga 5,2 persen. Hal ini menunjukkan adanya selisih yang signifikan antara angka yang dilaporkan dan proyeksi yang lebih akurat. Peneliti tersebut menyatakan bahwa ketidakseimbangan ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya akan menghambat reformasi penting yang diperlukan.
Di samping masalah konsistensi data, ekonomi Indonesia saat ini juga tidak sepenuhnya mencerminkan perbaikan pada struktur fundamentalnya. Kelas menengah yang terus menurun, penurunan daya beli masyarakat secara umum, dan stagnasi produktivitas di berbagai sektor masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Fenomena ini memperkuat kecurigaan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan belum sepenuhnya mewakili kondisi nyata.
Pertumbuhan Ekonomi yang Tak Selaras dengan Realita
Menurut Senior Researcher LPEM UI, Vid Adrison, angka belanja yang tinggi di kuartal pertama 2026 tidak serta-merta menunjukkan kesehatan APBN secara keseluruhan. Metode front-loading belanja dalam periode tersebut memberikan ilusi tentang kesehatan fiskal. Namun, Vid menegaskan bahwa dampaknya akan terasa di kuartal II hingga IV tahun 2026. Kebijakan fiskal yang semakin terbatas, penurunan alokasi transfer ke daerah, dan program populis yang tidak didasarkan pada produktivitas menjadi kombinasi yang bisa berbahaya bagi stabilitas keuangan.
“Hal yang perlu diwaspadai adalah tekanan pada kuartal II hingga IV 2026, yakni ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit, penurunan transfer ke daerah, dan alokasi program populis yang tidak berbasis produktivitas adalah kombinasi yang berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita,” tambah Vid Adrison.
Sementara itu, ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyoroti kepastian sebagai faktor kunci dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi saat ini. “Di era yang penuh ketidakpastian, investor membutuhkan kejelasan, termasuk keandalan data pemerintah. Tanpa kepastian ini, kepercayaan akan tergerus, dan seringkali krisis ekonomi muncul akibat hilangnya kepercayaan tersebut,” katanya.
Dwi Wulan, seorang ekonom lain, menambahkan bahwa pelemahan rupiah menjadi indikator yang lebih dalam daripada sekadar fluktuasi nilai tukar. “Pelemahan rupiah bukan hanya isu teknis, tetapi mencerminkan struktur pendanaan yang terlalu bergantung pada investasi asing dan arus modal yang tidak yakin terhadap arah kebijakan. Kebijakan Bank Indonesia, termasuk mekanisme burden sharing yang mengurangi kepercayaan investor, hanya berfungsi sebagai paracetamol dalam meredakan tekanan tersebut,” jelas Dwi.
Aliansi Ekonom Indonesia juga menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia menghadapi beberapa tekanan berlapis. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, penyempitan ruang fiskal APBN, tantangan pertumbuhan di kuartal II hingga IV 2026, serta dampak dari konflik geopolitik antara Iran dan AS yang memengaruhi harga minyak global. Selain itu, kesepakatan perdagangan Indonesia-AS yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 juga diperkirakan akan membawa implikasi jangka panjang.
Kritik terhadap data BPS ini tidak hanya terbatas pada konsistensi angka, tetapi juga mencakup kredibilitas institusi yang mengelola data tersebut. Jika pengukuran ekonomi tidak akurat, maka kebijakan yang diambil berdasarkan data tersebut bisa jadi kurang tepat. Dwi Wulan menjelaskan bahwa pelemahan rupiah memperlihatkan kelemahan struktur pendanaan yang ketergantungan pada modal asing, sementara kebijakan Bank Indonesia hanya menunda dampaknya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tampaknya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini membawa pertanyaan besar tentang apakah peningkatan PDB benar-benar mencerminkan kesejahteraan yang sebenarnya. Wijayanto Samirin menegaskan bahwa ketidakpastian yang terus-menerus dalam data ekonomi bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan membuat investor cenderung skeptis.
Aliansi Ekonom Indonesia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen bisa jadi produk dari koreksi data, tetapi tidak menjamin stabilitas jangka panjang. Dengan adanya inkonsistensi, ada risiko bahwa kebijakan fiskal yang diambil mungkin tidak akurat dan bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak berkelanjutan.
Ekonom lain menambahkan bahwa kebijakan pemerintah harus lebih disiplin dan transparan untuk memperkuat kepercayaan investor. “Pemulihan total ekonomi bergantung pada kebijakan yang realistis, serta konsistensi dalam pengelolaan dana,” tambah Dwi Wulan. Dengan memperbaiki konsistensi data BPS dan memastikan kebijakan fiskal yang adil, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.
