Pemerintah modernisasi transportasi massal di Kalimantan Timur

Dalam upaya meningkatkan kualitas mobilitas dan dorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) sedang melaksanakan pembangunan transportasi umum massal secara bertahap di sejumlah daerah. Transformasi ini bertujuan memperbaiki sistem angkutan yang selama ini dianggap tidak efisien, serta menawarkan alternatif perjalanan lebih nyaman bagi warga. Di Samarinda, seorang analis kebijakan dari Dinas Perhubungan Kaltim, Mochammad Rayani, menyampaikan bahwa daerah tersebut tengah memperkenalkan model transportasi perkotaan modern.

“Kaltim saat ini sedang menjalani perubahan signifikan dengan hadirnya angkutan perkotaan yang lebih aman dan terstruktur,” ujar Rayani, Jumat.

Sebagai contoh, proyek tersebut diimplementasikan di Balikpapan melalui Balikpapan City Trans (Bacitra). Dalam beberapa bulan operasional, 21 bus yang berjalan setiap hari berhasil menarik antusiasme masyarakat. Jumlah penumpang harian mencapai 6.332 orang, sementara tingkat penggunaan kendaraan melebihi kapasitas 100 persen. Meski saat ini pengelolaan masih ditangani Kementerian Perhubungan hingga 2026, Pemerintah Kota Balikpapan telah menyiapkan rencana penerusannya mulai 2027, dengan anggaran tahunan sebesar Rp22 miliar.

Infrastruktur pendukung terus dibangun

Persiapan mengambil alih manajemen transportasi ini disertai pembangunan 125 halte. Sebanyak 33 titik halte sudah selesai terbukti melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan dana sosial dari perusahaan-perusahaan. Pihak Kota Balikpapan optimis keberlanjutan program akan lebih mudah tercapai dengan adanya infrastruktur yang memadai.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Samarinda telah menggarisbawani tujuh rute utama dan enam rute pengumpan. Kepala dinas, Hotmarulitua Manalu, menekankan pentingnya pengembangan transportasi publik yang memenuhi standar minimal karena sistem angkutan tradisional sering kali menyebabkan ketidakpastian waktu tunggu bagi penumpang.

“Target kami adalah agar program angkutan massal di Samarinda masuk ke dalam kerangka Bappenas, sehingga mendapatkan dana pusat pada 2027,” kata Manalu.

Pihaknya percaya pengalihan masyarakat ke transportasi umum tidak hanya mengurangi beban pengeluaran untuk perjalanan, tetapi juga bermanfaat dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas serta emisi gas buang. Upaya ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan kota yang lebih berkelanjutan.