OIKN: Pembangunan Komplek Legislatif-Yudikatif Tetap Jadi Prioritas

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek pembangunan Komplek Legislatif-Yudikatif di Nusantara masih menjadi fokus utama. Ia menyampaikan bahwa pekerjaan terus berlangsung dan diharapkan selesai pada akhir 2027 atau awal 2028. “Komplek Legislatif-Yudikatif di IKN terus berjalan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya di Nusantara, Minggu. Proyek ini mencakup pembangunan berbagai gedung penting serta infrastruktur pendukung, termasuk jalan menuju area kompleks.

Kawasan Legislatif

Pembangunan di kawasan legislatif direncanakan mencakup lima gedung utama, yaitu Gedung Paripurna, DPR, DPD, dan MPR. Gedung Paripurna akan berfungsi sebagai pusat aktivitas dengan kapasitas hingga 1.579 orang. Saat ini, proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, konstruksi jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga sedang dipersiapkan untuk memudahkan akses antar gedung di kompleks tersebut.

Kawasan Yudikatif

Kawasan yudikatif dibagi menjadi dua paket. Paket pertama meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Agung, infrastruktur pendukung, serta Plaza Keadilan. Paket kedua mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi, area yudisial, dan masjid. Seluruh bagian kompleks akan dilengkapi jalan kawasan sepanjang 8 km. Basuki juga mengingatkan bahwa pembangunan ini tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.

“Komplek lembaga yudikatif dan legislatif tidak masuk dalam efisiensi. Proyek tetap berjalan, jadi tidak perlu meragukan,” ujar Basuki saat meninjau lokasi proyek.

Selain itu, pihaknya sedang memperkuat sistem air melalui pembangunan embung dan kolam retensi, seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01. “Jaringan perpipaan air minum masih dalam proses, dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk melayani Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,” jelasnya.