Menko Airlangga: Pemerintah Siapkan Skenario Jaga Stabilitas Energi

Special Plan – Jakarta, Rabu – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyusun berbagai strategi untuk menjaga konsistensi sektor energi di tengah perubahan harga minyak dunia yang terus berlangsung. Dalam sesi konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ia menegaskan bahwa kementerian masih terus memantau harga bahan bakar minyak (BBM) karena pergerakan harga global dinamis dan tak pasti.

Kebijakan Fleksibel Menghadapi Perubahan Harga Global

Airlangga menjelaskan bahwa harga minyak dunia saat ini berada di rentang antara 90 hingga 120 dolar AS per barel. Namun, ia menyebut bahwa tren ini bisa berubah kembali, misalnya turun ke sekitar 100 dolar AS per barel. “Kelihatannya di range harga itu 90 sampai 120 dolar AS per barel, sesudah itu dia turun lagi ke sekitar 100,” tutur Airlangga. Menurutnya, perubahan harga ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti ketegangan geopolitik dan kondisi pasar internasional.

“Untuk BBM kita masih monitor karena harga minyak dunia ini bergerak dinamis,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak mengambil pendekatan satu arah tetapi mempersiapkan kebijakan yang bisa diubah sesuai perkembangan situasi. “Yang penting kita punya skenario untuk menjaga dan skenario ini sifatnya dinamis,” ujarnya. Pendekatan ini, katanya, diperlukan agar pemerintah dapat merespons perubahan harga energi secara cepat dan terukur. Dengan skenario fleksibel, ia menyatakan bahwa pemerintah siap melakukan penyesuaian kebijakan tanpa mengorbankan kestabilan pasar.

Pendekatan Fiskal untuk Pengendalian Subsidi

Dalam upaya menjaga beban subsidi energi, pemerintah memilih pendekatan rata-rata harga pembelian untuk menyesuaikan biaya energi yang dibebankan kepada masyarakat. Metode ini, menurut Airlangga, membantu mengurangi risiko fluktuasi yang signifikan dalam ketersediaan dana subsidi. “Pendekatan tersebut dinilai membantu menjaga beban subsidi energi tetap terkendali di tengah fluktuasi harga minyak dunia,” terangnya.

Kebijakan subsidi ini bukan hanya untuk menopang daya beli masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa stabilitas ekonomi tetap terjaga. Airlangga menyebutkan bahwa anggaran subsidi dan kompensasi energi telah dijadwalkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dengan alokasi dana yang terencana, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan rakyat dan ketersediaan sumber daya keuangan negara.

Dukungan untuk Energi Domestik

Terlepas dari pengawasan harga global, pemerintah juga fokus pada penguatan sumber energi dalam negeri. Langkah ini meliputi implementasi program biodiesel dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Airlangga menyatakan bahwa program B50, yakni campuran 50 persen bahan bakar biodiesel dengan bahan bakar diesel, akan diterapkan pada 1 Juli 2026. “Implementasi B50 pada 1 Juli nanti dan akselerasi program EBT diharapkan bisa menghemat pembelian diesel atau solar sebesar Rp48 triliun,” ujarnya.

“Implementasi B50 pada 1 Juli nanti dan akselerasi program EBT diharapkan bisa menghemat pembelian diesel atau solar sebesar Rp48 triliun,” ujar Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa pengembangan energi alternatif menjadi bagian penting dalam mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan memperkuat produksi energi lokal, pemerintah berharap dapat mereduksi dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap anggaran negara. Selain itu, kebijakan ini juga membantu meningkatkan keberlanjutan perekonomian dan mengurangi biaya transportasi energi.

Langkah Strategis untuk Ketersediaan Energi

Dalam memastikan pasokan energi tetap memadai, pemerintah juga mengambil langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah penyesuaian kebijakan perdagangan energi, termasuk pengurangan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). “Beberapa langkah yang disiapkan adalah penurunan bea masuk impor LPG menjadi 0 persen dari 5 persen,” tambah Airlangga.

Menurutnya, pengurangan bea masuk ini bertujuan untuk memperluas akses pasokan energi dalam negeri, terutama di tengah kemungkinan kenaikan harga global. Langkah ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri energi lokal dan mengurangi risiko kelangkaan bahan bakar. Selain itu, kebijakan ini juga diperkirakan akan memberi dampak positif terhadap pelaku usaha yang tergantung pada pasokan energi impor.

Integrasi Kebijakan untuk Stabilitas Jangka Panjang

Dalam penjelasannya, Airlangga menekankan bahwa seluruh langkah yang diambil pemerintah bertujuan menciptakan keseimbangan antara harga, pasokan, dan kondisi fiskal. Ia menegaskan bahwa stabilitas sektor energi tidak hanya penting untuk kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. “Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi, ketahanan pasokan, dan kondisi fiskal negara,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang holistik, pemerintah berupaya memastikan bahwa semua aspek sektor energi tetap terjaga, baik dari segi ketersediaan bahan bakar, harga yang terjangkau, maupun kesehatan keuangan negara. Airlangga juga menyebutkan bahwa kebijakan ini dirancang secara berkala dan bisa disesuaikan jika diperlukan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga respon cepat terhadap perubahan eksternal yang memengaruhi pasar energi.

Kebijakan energi yang dijelaskan oleh Airlangga mencerminkan upaya pemerintah untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan kombinasi antara pengawasan harga global, penguatan sumber daya dalam negeri, dan penyesuaian kebijakan perdagangan, ia berharap stabilitas sektor energi bisa terjaga. Hal ini penting untuk mencegah dampak negatif terhadap perekonomian, terutama di tengah dinamika pasar yang tidak bisa diprediksi.

Kebijakan fleksibel ini juga mencakup penguatan regulasi dalam mendukung industri energi, baik yang berbasis minyak maupun alternatif. Airlangga menjelaskan bahwa pengelolaan energi tidak hanya dilakukan melalui subsidi, tetapi juga melalui inovasi dan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi segala kemungkinan fluktuasi harga dan tetap memastikan kebutuhan energi rakyat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.