ESDM siapkan aturan baru untuk beri insentif migas nonkonvensional

Topics Covered – Tangerang, Banten (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun kebijakan baru yang bertujuan mendorong pengembangan minyak dan gas bumi nonkonvensional (MNK). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengeboran dan produksi sumber daya energi yang tidak tradisional, yang menjadi fokus pemerintah dalam menghadapi tantangan ketersediaan bahan bakar konvensional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa revisi terhadap sejumlah peraturan menjadi langkah penting untuk mempercepat pengembangan MNK. “Kami coba revisi beberapa peraturan yang memungkinkan untuk kami bisa percepat (pengembangan MNK),” katanya dalam wawancara yang dilakukan di acara IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu (20/5) malam.

Pembaruan Regulasi untuk Mendukung Pertamina

Laode menyatakan bahwa Kementerian ESDM telah melibatkan Pertamina dalam diskusi terkait insentif dan kebijakan fiskal yang bisa mendukung pengembangan MNK. “Kita baru mulai (mengembangkan MNK), dan Pertamina butuh dukungan di awal-awal. Ada insentif, kemudahan-kemudahan, nah itu kami dukung,” ujar Laode. Menurutnya, rapat yang digelar dengan Pertamina bertujuan mengidentifikasi kebutuhan spesifik perusahaan yang akan menjadi pelaku utama pengembangan sumber daya energi nonkonvensional di Indonesia. Ia menekankan bahwa insentif tersebut akan membantu Pertamina dalam membangun ekosistem produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Tapi ada beberapa hal yang perlu kami revisi untuk memperkuat dukungan kami ke Pertamina,” tambah Laode. Revisi ini diharapkan memperjelas peran pemerintah dalam memberikan fasilitas yang bisa mendorong keberlanjutan proyek MNK. Laode juga mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM sudah mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) yang mengatur pengembangan MNK, tetapi perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Di sisi lain, Laode menyoroti kemampuan Amerika Serikat yang telah lama mengembangkan MNK, yang menjadikannya sebagai produsen minyak terbesar di dunia. “Memang migas nonkonvensional ini andalan kita ke depan. Kita lihat produksi terbesar mereka (Amerika Serikat) kan karena migas nonkonvensional. Kami juga mau itu,” ujarnya. Menurut Laode, Indonesia perlu meniru model yang diterapkan negara-negara seperti AS, yang memiliki kebijakan reguler dan dukungan teknologi untuk memastikan pengembangan MNK berjalan optimal.

Potensi Sumber Daya dan Era ‘Easy Energy’

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya mencapai 11,3 miliar barel minyak di tempat (BBO) yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan MNK. Oki menilai temuan ini sebagai peluang besar di tengah berakhirnya era ‘easy energy’, yang sebelumnya memungkinkan akses mudah ke sumber daya migas konvensional. “Berakhirnya era easy energy berarti akses ke minyak konvensional semakin terbatas, sehingga perusahaan migas harus berinovasi dan menggunakan teknologi lebih canggih,” ujar Oki.

“Setelahnya, kami akan mengundang mitra-mitra, perusahaan, untuk menciptakan ekosistem seperti yang dimiliki oleh Permian Basin (di Amerika Serikat),” lanjut Oki. Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan MNK bergantung pada kesiapan regulasi dan kebijakan fiskal yang kompetitif. “Pemerintah perlu menyediakan insentif yang memadai agar industri bisa bergerak lebih cepat,” tuturnya.

Oki juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung proyek MNK. Menurutnya, Pertamina sedang fokus pada pelatihan karyawan dan pengembangan teknologi lokal agar Indonesia tidak ketergantungan pada importasi teknologi dari luar negeri. “SDM yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan pengembangan MNK, terutama di masa depan,” jelas Oki. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan yang mendukung kolaborasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta.

Strategi Nasional untuk MNK

Kementerian ESDM, dalam upaya mempercepat pengembangan MNK, juga menekankan pentingnya inovasi teknologi. Laode menyampaikan bahwa sejumlah regulasi baru akan diusulkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kebutuhan industri dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin ketat. “Insentif ini tidak hanya untuk Pertamina, tetapi juga untuk perusahaan lain yang ingin terlibat dalam proyek MNK,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penerapan kepmen baru diharapkan dapat mempercepat pematangan teknologi dan peningkatan produksi minyak dari sumber daya yang tidak konvensional.

Pengembangan MNK di Indonesia juga dianggap sebagai jalan untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak bumi. Menurut data yang diungkapkan Oki Muraza, potensi sumber daya energi nonkonvensional di Tanah Air sangat besar, tetapi masih perlu disertai dengan kebijakan yang mendukung. “Kita harus membangun ekosistem yang terintegrasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat,” ujarnya. Laode Sulaeman pun menegaskan bahwa regulasi baru akan menjadi dasar untuk memastikan MNK dapat menjadi pilar utama dalam strategi energi nasional.

Menurut Laode, kepmen yang akan diusulkan tidak hanya fokus pada insentif finansial, tetapi juga melibatkan aspek operasional seperti kemudahan pengurusan izin dan pengoptimalan biaya produksi. “Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pengembangan MNK berjalan secara berkelanjutan dan tidak mengorbankan lingkungan,” katanya. Ia menekankan bahwa keberhasilan proyek MNK akan menjadi ukuran dari keberhasilan strategi energi Indonesia dalam jangka panjang.

Dalam konteks ini, ESDM juga memperkuat kerja sama dengan Pertamina dan sejumlah perusahaan migas lainnya. Laode menegaskan bahwa kebijakan baru akan menjadi jaminan bagi perusahaan yang ingin masuk ke sektor MNK. “Kita ingin semua pihak dapat merasa diuntungkan dan berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan energi nasional,” ujarnya. Oki Muraza mengapresiasi upaya ini, karena menurutnya, kemajuan teknologi dalam pengembangan MNK sangat bergantung pada kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

Menurut Laode, kepmen yang akan diumumkan tahun ini akan memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan produksi MNK dengan lebih efektif. “Kami berharap kebijakan ini bisa diimplementasikan secepat mungkin agar Indonesia bisa mengejar keunggulan dalam produksi energi nonkonvensional,” katanya. Ia menambahkan bahwa pengembangan MNK bukan hanya tentang produksi, tetapi juga