Key Strategy: Alarm PHK Indonesia (4): Gen Z Paling Sulit Cari Kerja? PHK dan Pengangguran Muda Jadi Alarm
Alarm PHK Indonesia (4): Generasi Muda Terjebak Ketidakpastian, Pertumbuhan Ekonomi Tidak Mampu Mengakomodasi Kebutuhan Pasar
Key Strategy - Dalam kondisi pasar kerja yang terus mengalami perubahan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia semakin menjadi perhatian utama. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pekerja yang sudah kehilangan pekerjaan, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi generasi muda yang baru memasuki dunia kerja. Di tengah keterbatasan jumlah posisi yang tersedia, persaingan untuk memperebutkan satu lowongan kerja semakin sengit, terutama bagi Generasi Z yang kini harus menghadapi persaingan dengan kandidat berpengalaman yang terkena PHK.
Gen Z: Kelompok yang Paling Rentan Terdampak PHK
Menurut ekonom senior dan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, generasi muda saat ini menghadapi tantangan lebih besar dalam memasuki dunia kerja akibat kurangnya pengalaman serta keterbatasan pelatihan yang tersedia. "Generasi Z merasa lebih tertekan memasuki pasar karena usia mereka masih muda dan pengalaman kerja belum cukup. Universitas juga belum sepenuhnya menghasilkan tenaga kerja yang siap langsung bekerja, sehingga perusahaan terpaksa melakukan pelatihan tambahan dengan biaya lebih besar," jelasnya kepada Beritasatu.com.
"Dalam situasi saat ini, lulusan baru lebih rentan tersisih karena perusahaan cenderung berhati-hati dalam merekrut. Mereka menghadapi berbagai tekanan ekonomi, sehingga memilih kandidat yang memiliki pengalaman lebih dulu," kata Didik.
Kondisi ini membuat banyak perusahaan memprioritaskan pengalaman kerja dibandingkan kemampuan akademik atau potensi. Akibatnya, generasi muda yang baru lulus atau masih dalam proses mencari pekerjaan kini harus berjuang ekstra untuk menunjukkan nilai tambah. Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), menyebut bahwa daya serap tenaga kerja formal terus menurun, yang menjadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menciptakan lapangan kerja dalam skala yang memadai.
Pertumbuhan Ekonomi Tidak Berkualitas, Penyerapan Tenaga Kerja Terbatas
Menurut Nailul, setiap 1% pertumbuhan ekonomi saat ini hanya mampu menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja formal, jauh lebih rendah dibandingkan periode awal 2010-an yang mencapai sekitar 400.000 tenaga kerja formal. "Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita belum optimal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang stabil dan menawarkan perlindungan," ujar Huda kepada Beritasatu.com.
"Daya serap tenaga kerja formal melemah, sehingga pengangguran baru terus bertambah. Sebagian dari mereka akhirnya beralih ke sektor informal yang biasanya menawarkan upah lebih rendah dan keamanan kerja yang minim," katanya.
Perusahaan yang sedang melakukan efisiensi juga merasa tertekan karena harus memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan baru. Kondisi ini mengakibatkan beban operasional meningkat, sementara pengangguran terus berjumlah besar. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menambahkan bahwa masalah ketenagakerjaan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan lowongan, tetapi juga adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia usaha.
"Masih ada mismatch antara jumlah penyerapan tenaga kerja dan jumlah pengangguran. Jika masalah ini tidak segera diperbaiki, lulusan baru akan semakin kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka," ungkap Agus.
Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena sistem pendidikan belum sepenuhnya mengikuti dinamika pasar kerja. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga mereka justru terjebak dalam situasi yang tidak memadai. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus beradaptasi dengan menyesuaikan pelatihan atau menambah investasi dalam pengembangan kompetensi karyawan.
Di sisi lain, PHK yang terus meningkat memberikan tekanan tambahan pada pelamar kerja. Generasi Z kini harus bersaing dengan pekerja berpengalaman yang terbuang karena kebijakan perusahaan. Padahal, mereka masih dalam tahap menyesuaikan diri dengan dunia kerja. "Perekrutan kini lebih memprioritaskan keahlian dan pengalaman, sehingga lulusan baru harus meningkatkan daya tahan mereka dalam menghadapi persaingan," tambah Didik.
Kebutuhan Riset dan Perubahan Kebijakan
Dalam menghadapi situasi ini, para ahli menekankan perlunya upaya lebih lanjut dari pemerintah dan institusi pendidikan. Selain menyesuaikan kurikulum, kemitraan antara universitas dan dunia usaha juga menjadi solusi yang diperlukan. "Dengan kolaborasi yang baik, lulusan dapat lebih siap menghadapi tantangan pasar kerja yang kompetitif," katanya.
Kondisi ini tidak hanya memengaruhi tingkat pengangguran, tetapi juga mengubah dinamika sosial dan ekonomi. Banyak generasi muda yang terpaksa mengambil pekerjaan sementara atau bergerak ke sektor informal. Namun, mereka tetap berharap ada perbaikan yang signifikan dalam waktu dekat.
Sementara itu, perusahaan besar juga terlibat dalam upaya penyesuaian. Selain mengurangi biaya operasional, mereka mulai mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sistem manajemen untuk mempercepat proses rekrutmen. "Dengan adanya transformasi digital, proses seleksi bisa lebih efisien, tetapi tetap memerlukan strategi yang tepat agar tidak mengabaikan potensi generasi muda," kata Nailul.
Di tengah tantangan ini, pemerintah diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam memastikan ketersediaan lapangan kerja. Kebijakan yang tepat, seperti subsidi pelatihan atau dukungan untuk usaha kecil menengah, bisa menjadi langkah penting dalam mengurangi tekanan pada generasi muda. Karena itu, upaya peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi dan penyelarasan antara pendidikan dengan kebutuhan industri menjadi fokus utama.
Sebagai tambahan, situasi PHK dan pengangguran muda ini juga menjadi alarm bagi perekonomian nasional. Jika tidak segera diperbaiki, dampaknya bisa terasa lebih dalam dalam jangka panjang. Maka, solusi yang komprehensif dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan kesejahteraan generasi muda di