New Policy: 75 Persen Kendaraan Angkutan Barang Sudah Patuh Aturan

75 Persen Kendaraan Angkutan Barang Sudah Patuh Aturan

New Policy - Indonesia mencatatkan tingkat kepatuhan kendaraan angkutan barang selama periode Januari hingga 12 Juni 2026 sebesar 75,64%, menurut data yang diungkap oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Angka ini menggambarkan kemajuan signifikan dalam mengatur transportasi logistik nasional. Namun, sejumlah pelanggaran tetap tercatat, terutama terkait muatan dan dokumen persyaratan, yang menjadi masalah utama dalam pengawasan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan melalui 89 unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) yang tersebar di berbagai provinsi. Langkah ini bagian dari persiapan mewujudkan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) pada 2027.

Perbaikan Tingkat Kepatuhan

Kemenhub menyebutkan bahwa dari total kendaraan yang diperiksa, sebanyak 939.322 unit dinyatakan tidak melanggar aturan. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, yang mencapai 24,71%. Meski demikian, pelanggaran masih dominan, dengan 302.561 kendaraan atau 24,36% ditemukan tidak memenuhi standar. "Persentase pelanggaran kendaraan angkutan barang pada 2026 tercatat sebesar 24,36%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tren perbaikan tingkat kepatuhan, meskipun pelanggaran pada aspek muatan dan dokumen masih cukup signifikan," ujar Aan Suhanan dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6/2026).

“Tren ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam mengurangi kecelakaan dan meningkatkan efisiensi transportasi,” tambah Aan Suhanan, yang juga menyoroti pentingnya kepatuhan dalam menghindari kerusakan jalan serta meningkatkan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.

Detail Pelanggaran

Pelanggaran yang ditemukan selama periode tersebut terdiri dari empat kategori utama. Pertama, pelanggaran dokumen, yang mencapai 203.656 kasus atau 49,97% dari total pelanggaran. Kedua, pelanggaran daya angkut dengan 195.377 kendaraan atau 47,94%. Ketiga, pelanggaran dimensi kendaraan sebanyak 6.410 unit, dan keempat, pelanggaran tata cara pemuatan barang sebanyak 2.057 kasus. Selain itu, hanya 34 kendaraan yang ditemukan melanggar persyaratan teknis.

Dalam detailnya, pelanggaran dokumen mencakup kekurangan surat izin memuat, kesalahan dalam pengisian data, serta ketidaktepatan dokumen pembayaran. Sementara pelanggaran daya angkut melibatkan kelebihan muatan dan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai kapasitas maksimal. Untuk pelanggaran dimensi, banyak kendaraan terbukti melebihi batas tinggi atau lebar yang diizinkan. Masa pemuatan barang yang tidak sesuai prosedur meliputi distribusi muatan tidak merata atau penggunaan wadah yang tidak tepat.

Perusahaan dengan Pelanggaran Terbanyak

Beberapa perusahaan transportasi logistik tercatat sebagai pelaku pelanggaran terbesar. Di antaranya adalah PT SIL dengan 1.041 kendaraan yang tidak memenuhi aturan, disusul PT IP (967 unit), PT SA (749 unit), CV SKE (701 unit), dan PT EW (688 unit). Kemenhub mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini menjadi fokus perbaikan dalam upaya mewujudkan standar ODOL.

Berdasarkan jenis muatan, kendaraan yang mengangkut barang campuran menjadi pelanggaran terbanyak, dengan 20.734 unit yang tidak sesuai aturan. Diikuti oleh kendaraan pengangkut paket (17.770 unit), muatan pasir (15.591 unit), hasil perkebunan (8.846 unit), serta semen (8.189 unit). Pelanggaran pada muatan campuran diduga terjadi karena pengemudi tidak memperhatikan distribusi beban atau kelebihan muatan yang tidak terduga. Sementara pelanggaran pada muatan pasir dan semen berkaitan dengan penggunaan wadah yang tidak sesuai atau ketidaktepatan berat muatan.

Langkah Penguatan Pengawasan

Kemenhub menekankan perluasan peningkatan pengawasan melalui UPPKB. Unit ini ditempatkan di lokasi strategis untuk memastikan kepatuhan berkala. Aan Suhanan juga menyebutkan bahwa penimbangan dan pemeriksaan dilakukan secara rutin, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mempercepat proses. "Kami berupaya memastikan bahwa setiap kendaraan yang melintas memiliki kepatuhan terhadap aturan, terutama dalam menghindari kemacetan dan kecelakaan akibat beban berlebih," jelas Aan Suhanan.

Dalam jangka panjang, kebijakan ODOL diharapkan menjadi standar baru dalam logistik nasional. Tahun 2027 menjadi target akhir untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara penuh. Dengan melibatkan seluruh daerah, Kemenhub berharap peningkatan kepatuhan akan terus berlanjut. Aan Suhanan menyatakan bahwa keberhasilan ini berdampak pada efisiensi sistem transportasi dan kenyamanan masyarakat.

Analisis dan Tantangan

Pelanggaran yang masih tinggi menunjukkan bahwa ada tantangan dalam mewujudkan kepatuhan sepenuhnya. Aan Suhanan menekankan bahwa perbaikan harus terus dilakukan, termasuk edukasi kepada pengemudi dan penguatan sanksi terhadap pelanggaran berulang. "Meskipun kepatuhan meningkat, masih diperlukan langkah intensif untuk memastikan setiap sektor logistik beroperasi secara optimal," tambahnya.

Menurut laporan Kemenhub, ada 407.534 pelanggaran yang ditemukan selama periode pengawasan. Angka ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan transportasi barang di Indonesia. Selain itu, Kemenhub mencatat bahwa pelanggaran pada aspek teknis kendaraan relatif kecil, hanya 34 kasus, tetapi tetap menjadi perhatian khusus dalam menjamin keselamatan jalan.

Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan tahun 2025, pelanggaran kendaraan angkutan barang mengalami penurunan. Persentase pelanggaran turun dari 24,71% menjadi 24,36%, yang menunjukkan adanya perbaikan. Namun, Kemenhub tetap meminta perusahaan transportasi meningkatkan konsistensi dalam penerapan aturan. "Perbaikan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari upaya lebih lanjut," ujar Aan Suhanan, yang menyoroti peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan.

Penurunan angka pelanggaran juga menggambarkan efektivitas program pengawasan yang diterapkan. Peningkatan jumlah UPPKB dan penerapan metode pengawasan lebih modern dianggap menjadi faktor utama keberhasilan ini. Aan Suhanan menambahkan bahwa Kemenhub terus mengevaluasi metode pengawasan untuk memastikan keberlanjutan dan ketepatan dalam penegakan aturan.

Konteks Nasional

Peningkatan kepatuhan kendaraan angkutan barang menjadi bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas transportasi. Dalam konteks ini, kebijakan ODOL dilihat sebagai langkah penting untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi penggunaan jalan. Aan Suhanan menyebutkan bahwa selain pengawasan, pemerintah juga memberikan insentif kepada perusahaan yang mematuhi aturan.

Kemenhub juga berencana memperluas sistem pelaporan pelanggaran melalui platform digital. Langkah ini diharapkan memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang kepatuhan kendaraan dan mengawasi aktiv