Special Plan: Luhut: Perlinsos Digital Berpotensi Hemat Anggaran Rp 260 Triliun

Luhut: Sistem Digitalisasi Perlindungan Sosial Bisa Hemat Rp 260 Triliun

Special Plan - Dari Jakarta, Beritasatu.com - Transformasi digital dalam bidang perlindungan sosial menurut Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) serta anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Ia menyebutkan, sistem portal perlindungan sosial (perlinsos) digital mampu menghasilkan efisiensi hingga 260 triliun rupiah. Angka ini berasal dari peningkatan keakuratan data penerima bantuan sosial, yang memungkinkan kebijakan negara lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran program. "Presiden bisa membuat keputusan lebih efektif dengan data yang terintegrasi dan lebih presisi, sehingga bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan," ujar Luhut dalam wawancara di kantor DEN, Rabu (17/6/2026).

Detail Implementasi Sistem Digital

Sistem perlinsos digital dirancang sebagai platform terpadu, bukan hanya aplikasi. Luhut menjelaskan, masyarakat bisa mendaftar bantuan sosial dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) dan melakukan verifikasi wajah secara mandiri. Hal ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu hingga 200 hari menjadi beberapa menit. Selain mempercepat pengajuan, metode baru ini juga mengurangi beban biaya bagi penerima manfaat. Sebelumnya, pengurusan bantuan bisa mencapai Rp 150.000 per orang, namun kini hampir tanpa biaya tambahan.

"Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat memastikan alokasi anggaran lebih tepat guna. Hal ini akan meningkatkan efisiensi belanja negara secara signifikan," tambah Luhut.

Kebijakan ini juga mempercepat transparansi dalam penyaluran bantuan. Masyarakat tidak lagi tergantung pada proses manual yang rentan kesalahan. Sistem digital memungkinkan pengawasan lebih ketat, baik dari pihak pemerintah maupun warga. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas telah diadakan di Surabaya dan seluruh wilayah Bali, yang mencakup sembilan kecamatan serta 14 kelurahan/desa. Hingga pertengahan Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga telah memanfaatkan layanan portal tersebut.

Dalam proses pendaftaran, pendampingan diberikan oleh lebih dari 700 agen. Anggota tim ini meliputi aparatur sipil negara (ASN), petugas program keluarga harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma. Peran mereka sangat krusial untuk memastikan sistem berjalan lancar, terutama di wilayah yang masih memerlukan adaptasi teknologi.

Kesiapan Sistem Sebelum Nasional

Transformasi digital perlindungan sosial menjadi fokus utama KPTDP dalam menyiapkan tata kelola yang lebih baik. Pemerintah kini mengecek kesiapan infrastruktur, regulasi, dan manajemen program di 42 kabupaten/kota yang tersebar di 25 provinsi. Uji coba ini bertujuan mengukur efektivitas sistem sebelum diluncurkan secara nasional. Luhut menegaskan bahwa progres ini merupakan langkah awal untuk memperkuat kebijakan bantuan sosial.

Selain efisiensi anggaran, sistem digital ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas. Luhut menjelaskan bahwa keakuratan data akan mengurangi kemungkinan dana dialokasikan secara tidak tepat. "Dengan integrasi data, kita bisa meminimalkan penggunaan anggaran yang tidak efektif, sehingga belanja negara menjadi lebih terarah," imbuhnya. Efisiensi jangka panjang, menurutnya, bisa mencapai antara Rp 170 triliun hingga 260 triliun, yang setara dengan US$ 10 hingga US$ 15 miliar.

Nilai penghematan tersebut masih bersifat estimasi strategis, karena kinerja sistem bergantung pada kualitas data dan pelaksanaan yang maksimal. "Kita harus memastikan setiap data yang dimasukkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Luhut. Dengan demikian, penghematan akan terwujud jika sistem ini dijalankan secara konsisten dan transparan.

Kolaborasi Multi Instansi

Program perlinsos digital merupakan hasil kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga. Anggota KPTDP mencakup Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial. Peran masing-masing instansi dijelaskan Luhut sebagai bagian dari upaya menyelaraskan regulasi dan infrastruktur digital. "Kolaborasi ini menjadi pondasi utama untuk memastikan sistem siap digunakan secara nasional," ujar mantan menteri pertahanan itu.

Menurut Luhut, manfaat utama dari digitalisasi perlindungan sosial adalah peningkatan keakuratan sasaran. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah bisa menghindari penyaluran bantuan yang tidak tepat. Ia juga menyoroti bahwa transformasi ini akan membantu mengurangi birokrasi, membuat proses lebih sederhana dan cepat. "Ini bukan hanya tentang hemat anggaran, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat yang lebih terjamin," tuturnya.

Implementasi sistem ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam pengelolaan bantuan sosial. Pemerintah menyasar penyaluran yang lebih transparan, efisien, dan cepat. Luhut menekankan bahwa digitalisasi akan mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau kondisi ekonomi yang memburuk. "Sistem ini akan memastikan bantuan sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan," pungkasnya.

Hingga saat ini, 370.000 warga telah menggunakan layanan perlinsos digital, baik untuk mendaftar bantuan sosial maupun menyampaikan sanggahan terhadap data. Dengan jumlah tersebut, program ini mulai menunjukkan dampaknya dalam mengubah cara pemerintah memberikan dukungan kepada masyarakat. Luhut juga meminta semua pihak untuk terus memperbaiki sistem agar dapat beroperasi optimal. "Kita perlu bersinergi untuk memastikan semua aspek terpenuhi, mulai dari teknologi hingga pelayanan di lapangan," tegasnya.

Digitalisasi perlindungan sosial, menurut Luhut, merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun ekonomi yang lebih kuat. Ia yakin sistem ini akan menjadi contoh baik dalam penerapan teknologi di sektor publik. "Ini bisa menjadi fondasi untuk inovasi lainnya, selama kita berkomitmen mengoptimalkan setiap aspeknya," katanya. Dengan pendekatan yang holistik, Luhut berharap transformasi digital akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga memperluas cakupan uji coba ke lebih banyak daerah. Selain itu, Luhut menyoroti perlunya edukasi bagi masyarakat agar mampu memanfaatkan layanan digital. "Kita perlu memastikan warga paham cara mengakses bantuan secara online," imbuhnya. Dengan peran aktif warga dan pemerintah, sistem ini diharapkan bisa berjalan stabil dan memberikan manfaat maksimal.

Program ini juga menjadi bukti bahwa digitalisasi tidak hanya efektif dalam sektor ekonom