Pemerintah Tetapkan HPP Gabah Petani Rp6.500 per Kilogram

Jakarta – Pemerintah mengambil keputusan untuk mempertahankan harga beli gabah petani di tingkat panen sebesar Rp6.500 per kilogram. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan para petani, serta memastikan pasokan beras cadangan tetap terjaga. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026, yang mencakup pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran gabah/beras dalam negeri serta cadangan beras pemerintah selama periode 2026–2029.

“HPP gabah kering panen tetap ditetapkan di Rp6.500 per kilogram dengan semua kualitas yang sudah memasuki usia panen di tingkat petani,” ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Inpres tersebut menetapkan target pengadaan gabah atau setara beras untuk memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak empat juta ton sepanjang tahun 2026. Amran menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menjaga kestabilan CBP melalui instrumen ini. “Ketersediaan CBP terus diperkuat,” tambahnya.

Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah

Menurut Amran, CBP saat ini mencapai 4,6 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Data ini meningkat secara signifikan dibandingkan dengan stok CBP pada April 2024 yang hanya sekitar 740,7 ribu ton. Selain itu, stok CBP di April 2026 naik 85,6 persen dari 2,42 juta ton pada April 2025.

Amran menegaskan bahwa pengaturan HPP ini penting untuk mengantisipasi tantangan geopolitik yang sedang menghangat, termasuk dampak fenomena El Nino yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. “Dengan HPP yang tetap di Rp6.500 per kg, harga gabah petani tidak akan turun tajam saat musim panen,” tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya menjaga spirit petani, karena kebijakan ini tidak hanya menjaga harga tetapi juga mendukung kesejahteraan mereka. “Peningkatan kesejahteraan petani menjadi yang tertinggi sejak kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Amran.

Manfaat Cadangan Beras

Kebijakan penyaluran CBP diatur untuk keperluan berbagai program, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pasar umum, bantuan pangan, serta tanggap darurat bencana. Selain itu, CBP juga digunakan untuk program aparatur sipil negara (ASN), pemenuhan gizi nasional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdee Merah Putih), dan kerja sama internasional serta bantuan pangan dari luar negeri.