BP3MI Kepri Perkuat Pemberangkatan PMI Prosedural di Wilayah Perbatasan

Latest Program – Batam, Selasa – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepulauan Riau (Kepri) terus meningkatkan upaya peningkatan keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara sah dan mengikuti prosedur. Langkah ini diambil dalam rangka memastikan kesehatan dan keselamatan para pekerja migran yang bekerja di wilayah perbatasan Indonesia. Kepala BP3MI Kepri, Imam Riyadi, menegaskan bahwa keberadaan gugus tugas daerah yang fokus pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan jumlah PMI yang berangkat secara legal dan tercatat dalam sistem yang jelas.

Kemitraan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi salah satu kunci keberhasilan upaya ini. Imam Riyadi menyebut bahwa forum kerja sama sosial ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) memberikan peluang besar untuk mendorong kolaborasi penempatan PMI di kawasan perbatasan, khususnya di Melaka dan Johor Bahru, Malaysia. “Harapannya, kegiatan ini dapat melayani PMI yang bekerja secara turun-temurun di wilayah perbatasan, misalnya dengan pass lintas batas,” ujarnya. Dalam rangkaian acara tersebut, BP3MI Kepri juga berharap mendorong sinergi antara instansi pemerintah, lembaga swadaya, dan masyarakat untuk memastikan perlindungan PMI sepanjang siklus bekerja, dari sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air.

“Dampak positif adanya gugus tugas daerah TPPO adalah semakin banyak PMI yang berangkat secara legal dan prosedural,” kata Imam Riyadi saat diwawancara di Batam, Selasa.

Menurut Imam Riyadi, adanya gugus tugas TPPO di tingkat daerah tidak hanya mengurangi praktik perdagangan orang ilegal, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban PMI. “Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pemberangkatan PMI dilakukan dengan transparansi dan ketatnya pengawasan,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa BP3MI Kepri berkomitmen untuk memperkuat perlindungan PMI secara menyeluruh, mulai dari tahap pendaftaran hingga pemantauan setelah mereka bekerja di luar negeri.

Gerakan Nasional Migran Aman

Gerakan Nasional Migran Aman dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Meski kegiatan ini diadakan secara serentak, BP3MI Kepri mengikuti rangkaian acara tersebut secara daring dari Kabupaten Karimun. Imam Riyadi mengapresiasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kepulauan Riau, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dan perwakilan PMI, atas komitmen bersama dalam peningkatan kualitas pemberangkatan PMI.

Imam juga menyoroti peran BP3MI Kepri dalam menjaga koordinasi dengan lembaga terkait di Malaysia. Ia menegaskan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor tetap menjadi prioritas untuk memastikan pengawasan dan perlindungan PMI terjaga. “Kita harus bersinergi dengan pihak Malaysia agar tidak ada PMI yang menjadi korban eksploitasi di luar negeri,” ujarnya. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi para pekerja migran, khususnya di wilayah perbatasan yang merupakan jalur utama untuk masuk ke Malaysia.

Partisipasi dan Aktivitas di Karimun

Dalam kegiatan tingkat daerah di Karimun, sebanyak 132 peserta hadir yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Peserta ini berasal dari pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, dan juga perwakilan PMI. Imam Riyadi menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran para pihak tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat perlindungan PMI. “Kolaborasi ini menjadi wujud kepedulian bersama dalam menjaga kesejahteraan pekerja migran,” tuturnya.

“Semoga kegiatan ini dapat mengedukasi masyarakat agar bekerja secara aman sesuai prosedur,” ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, Roby Topan Manusiwa, menegaskan bahwa kepolisian terus aktif melakukan pencegahan penyelundupan migran dan TPPO bersama BP3MI Kepri. Ia menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap PMI di tingkat daerah untuk memastikan tidak ada praktik pemerkosaan hak atau perbudakan tenaga kerja. “Kita juga fokus pada pelatihan bagi calon PMI agar mereka memahami prosedur dan tata cara bekerja secara legal,” tambah Roby.

Peluncuran E-KPMI dan Klaim Asuransi

Sebagai bagian dari acara, E-KPMI (Elektronik Kartu Pekerja Migran) diserahkan secara simbolis kepada PMI asal Karimun. Kartu ini dirancang untuk memudahkan proses keberangkatan dan memberikan akses informasi terkait hak PMI. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan manfaat klaim asuransi PMI sebesar Rp12,9 juta kepada keluarga para pekerja migran. Penyerahan ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi bagi PMI yang mengalami kesulitan selama bekerja di luar negeri.

Imam Riyadi menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga pada edukasi. “Gerakan Nasional Migran Aman bertujuan memperkuat kesadaran masyarakat tentang perlindungan PMI, serta membangun sistem penempatan yang lebih efektif dan transparan,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa BP3MI Kepri aktif memperkuat peran Desa Migran Emas, yang merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemberangkatan PMI hingga tingkat desa. “Program ini menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan PMI,” ujarnya.

“Kegiatan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah bagi PMI dan upaya mengangkat martabat PMI agar dapat bekerja secara aman serta memperoleh perlindungan,” ujarnya.

Leny Marliani, Konsul/Sekretaris I Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, menilai peluncuran Gerakan Nasional Migran Aman merupakan langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan PMI yang lebih komprehensif. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan peningkatan kesejahteraan PMI tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada kerja sama dengan daerah dan pihak internasional. “Ini membuktikan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas keberangkatan PMI dan melindungi hak mereka,” ujarnya.

Dalam konteks kerja sama dengan Malaysia, Imam Riyadi menggarisbawahi pentingnya mekanisme pass lintas batas. “Pass lintas batas tidak hanya memudahkan PMI berangkat, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban TPPO,” katanya. BP3MI Kepri juga memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi, desa, sekolah, dan PMI inspiratif yang dinilai aktif mendukung penempatan PMI secara prosedural dan aman di wilayah tersebut. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi pihak-pihak lain untuk terus berpartisipasi dalam program perlindungan PMI.

Dengan berbagai langkah yang diambil, BP3MI Kepri bertujuan menciptakan ekosistem migrasi yang lebih sehat, terstruktur, dan berkelanjutan. Selain itu, upaya ini juga diharapkan