Indeks Ketimpangan Gender Jakarta Terendah Secara Nasional

Indeks Ketimpangan Gender Jakarta terendah secara – Jakarta, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, kembali menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya menekan ketimpangan gender. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, angka Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2025 mencapai 0,144. Angka ini menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan gender terendah di seluruh Indonesia, mengalahkan angka nasional yang sebesar 0,402. Dalam wawancara di Jakarta pada Selasa, Kadarmanto, Kepala BPS DKI Jakarta, menjelaskan bahwa hasil ini menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Kemajuan Mencapai Titik Terendah

IKG adalah alat ukur yang menggambarkan tingkat ketimpangan antara kedua jenis kelamin, berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, serta keterlibatan dalam pasar tenaga kerja. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1, di mana angka yang lebih kecil menandakan tingkat ketimpangan yang lebih rendah atau kesetaraan yang lebih baik. “Ketimpangan terendah atau kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan paling baik di DKI Jakarta dibandingkan provinsi lain. Dan secara perbandingan, IKG nasional adalah 0,402, jauh di atas dari IKG DKI,” ujar Kadarmanto.

“Perbaikan terjadi pada seluruh dimensi penyusun IKG, terutama pada dimensi kesehatan reproduksi yang semakin baik serta peningkatan capaian pendidikan perempuan,” tambah Kadarmanto.

Menurut data yang dirilis, Jakarta telah mengalami penurunan signifikan dalam indeks ini selama empat tahun terakhir. Pada 2022, IKG Jakarta mencapai 0,320, kemudian menurun menjadi 0,256 pada 2023, lalu 0,147 pada 2024. “IKG DKI turun menjadi 0,144 atau turun sebesar 0,003 poin dibandingkan IKG tahun 2024, yang mencerminkan penurunan ketimpangan gender di DKI Jakarta,” lanjut Kadarmanto.

Kadarmanto menekankan bahwa penurunan ini tidak hanya terjadi secara keseluruhan, tetapi juga teramati pada setiap aspek yang diukur. “Perbaikan terjadi pada seluruh dimensi penyusun IKG, terutama pada dimensi kesehatan reproduksi yang semakin baik serta peningkatan capaian pendidikan perempuan,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Dimensi yang Membentuk Indeks Ketimpangan Gender

IKG dirancang untuk menilai ketimpangan gender dari tiga aspek kunci: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan keterlibatan di pasar tenaga kerja. Dimensi kesehatan reproduksi mencakup akses perempuan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan di bidang kesehatan perempuan. Sementara pemberdayaan melibatkan partisipasi perempuan dalam keputusan politik, ekonomi, dan sosial, serta ketersediaan kesempatan untuk mengembangkan diri. Dimensi ketiga, keterlibatan di pasar tenaga kerja, mengukur partisipasi perempuan dalam pekerjaan, penghasilan, serta akses terhadap pelatihan dan karier.

Kadarmanto menegaskan bahwa perbaikan di semua dimensi ini membuktikan komitmen Jakarta dalam mewujudkan keadilan gender. “Perbaikan terjadi pada seluruh dimensi penyusun IKG, terutama pada dimensi kesehatan reproduksi yang semakin baik serta peningkatan capaian pendidikan perempuan,” ujarnya kembali.

Menurut analisis BPS, penurunan IKG Jakarta dalam beberapa tahun terakhir didorong oleh peningkatan akses perempuan ke pendidikan tinggi dan kelembagaan kesehatan. Angka IKG yang lebih rendah juga menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan peran mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Selain itu, kebijakan inklusif yang dijalankan pemerintah DKI Jakarta, seperti program bantuan sosial yang memprioritaskan keluarga miskin, juga berkontribusi pada peningkatan kondisi gender.

Ketimpangan Wilayah dalam Kota Jakarta

Secara nasional, angka IKG mencapai 0,402, namun di dalam DKI Jakarta sendiri, masih ada perbedaan antarwilayah kabupaten/kota. “Ketimpangan tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan angka 0,199, sementara Jakarta Selatan menjadi yang terendah dengan angka 0,124,” jelas Kadarmanto. Dalam pernyataannya, ia menyoroti bahwa meskipun secara keseluruhan Jakarta unggul, wilayah tertentu masih memerlukan perhatian khusus.

“Ketimpangan terendah ada di Jakarta Selatan, diikuti Jakarta Timur (0,130), kemudian Jakarta Pusat (0,142), Jakarta Barat (0,147), Jakarta Utara (0,175), dan Kepulauan Seribu,” ungkap Kadarmanto.

Dalam perbandingan antarwilayah, Jakarta Selatan menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan terkecil, diikuti oleh Jakarta Timur. Daerah dengan angka IKG terendah ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Sebaliknya, Kepulauan Seribu memiliki angka IKG yang tertinggi di kota Jakarta, menandakan adanya kesenjangan yang perlu diatasi dalam waktu dekat.

Sebagai provinsi yang terdiri dari berbagai wilayah, DKI Jakarta memiliki dinamika unik dalam menangani isu gender. Wilayah-wilayah dengan populasi yang lebih kecil atau lebih terpusat, seperti Kepulauan Seribu, mungkin mengalami ketimpangan yang lebih besar karena faktor ekonomi, akses fasilitas, dan budaya setempat. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang lebih padat penduduknya mungkin memiliki kebijakan yang lebih matang dalam mendukung keterlibatan perempuan di berbagai aspek kehidupan.

Kemajuan yang Perlu Dibanggakan

Peningkatan IKG DKI Jakarta menjadi 0,144 pada 2025 adalah bentuk bukti bahwa upaya untuk mewujudkan keadilan gender tidak hanya sekadar mimpi, tetapi telah menjadi realita di tingkat lokal. Angka ini menunjukkan bahwa kota metropolitan ini telah mencapai kemajuan signifikan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Namun, Kadarmanto menekankan bahwa penurunan ini masih perlu dilanjutkan guna mencapai kesetaraan penuh.

“IKG DKI Jakarta terus mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir,” kata Kadarmanto. “Ini adalah indikator bahwa progres dalam mengurangi ketimpangan gender terus berlangsung, dan kemajuan tersebut tidak bisa dicapai tanpa peran aktif masyarakat serta pemerintah daerah.”

Menurut laporan BPS, penurunan IKG DKI Jakarta selama empat tahun terakhir mencerminkan perubahan kebijakan yang lebih inklusif, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan. Faktor ekonomi, pendidikan, dan akses layanan kesehatan perempuan menjadi pilar utama dalam perbaikan ini. Selain itu, pemerintah DKI Jakarta juga meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial dan ekonomi, seperti pengembangan usaha mikro dan kelompok kemitraan.

Kadarmanto menyoroti bahwa angka IKG DKI Jakarta yang terendah menunjukkan bahwa kota ini menjadi contoh bagus dalam penerapan kebijakan gender. “Ini bisa menjadi acuan bagi provinsi lain di Indonesia untuk mengejar perbaikan yang lebih serius,” katanya. Dengan angka yang terus menurun, Jakarta menggambarkan pola perbaikan yang konsisten, yang berpotensi memengaruhi negara secara keseluruhan.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa Jakarta adalah salah satu provinsi dengan progres terbaik dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun angka nasional masih di atas, upaya Jakarta dalam mengurangi ketimpangan gender menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dan keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Perluasan kebijakan ini ke wilayah lain di Indonesia diharapkan dapat mendorong perbaikan serupa di