Berapa Besaran Gaji Menteri Keuangan RI?
Suahasil Nazara Resmi Menjadi Menteri Keuangan, Ini Gambaran Penghasilannya
Amalzakat.com – Suahasil Nazara ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban jabatan Menteri Keuangan dalam perombakan kabinet yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026. Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dan akan menjalankan tugas sebagai bendahara negara hingga berakhirnya masa Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Dengan jabatan baru ini, Suahasil memegang peran penting dalam menjaga arah kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.
Dalam sambutan awalnya, Suahasil menekankan pentingnya meneruskan pekerjaan kementerian sekaligus memperkuat kredibilitas institusi yang dipimpinnya.
Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Saya rasa itu aja kata pembukanya.
Ia juga menyampaikan komitmen agar APBN tetap menjalankan fungsi utamanya, yakni mendorong aktivitas ekonomi sekaligus membantu menjaga stabilitas nasional.
Memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Komponen Gaji Menteri Keuangan
Jabatan Menteri Keuangan memiliki susunan hak keuangan yang pada dasarnya sama dengan menteri negara lainnya. Penghasilan tetap per bulan terdiri dari dua unsur utama, yaitu gaji pokok dan tunjangan jabatan. Di luar dua komponen itu, seorang menteri dapat memperoleh dukungan operasional serta fasilitas kedinasan dari negara.
Aturan mengenai hak keuangan menteri antara lain tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang hak keuangan dan administratif menteri negara, mantan menteri negara, serta janda atau dudanya.
Ketentuan penghasilan pejabat negara ini juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 mengenai gaji pokok pimpinan dan anggota lembaga negara tertentu, serta Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu.
Gaji pokok sebesar Rp5.040.000
Gaji pokok seorang menteri negara ditetapkan sebesar Rp5.040.000 setiap bulan. Nilai tersebut berlaku pula bagi pejabat yang menjabat Menteri Keuangan. Gaji pokok merupakan bagian tetap dari penghasilan jabatan, terpisah dari pembiayaan kegiatan kementerian atau kebutuhan pelaksanaan tugas resmi.
Angka gaji pokok ini tidak mencerminkan keseluruhan penerimaan tetap seorang menteri karena masih ada tunjangan jabatan yang menjadi komponen utama berikutnya.
Tunjangan jabatan Rp13.608.000 per bulan
Selain gaji pokok, Menteri Keuangan menerima tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 dalam sebulan. Pengaturan mengenai tunjangan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2001 yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000.
Tunjangan jabatan diberikan sebagai bagian dari hak keuangan pejabat negara yang menduduki posisi menteri. Karena sifatnya merupakan komponen penghasilan jabatan, nominal ini dihitung bersama gaji pokok untuk memperoleh jumlah penghasilan tetap bulanan.
Total Penghasilan Tetap Menteri Keuangan
Jika kedua komponen tersebut dijumlahkan, penghasilan tetap Menteri Keuangan mencapai Rp18.648.000 per bulan. Perinciannya terdiri atas gaji pokok Rp5.040.000 dan tunjangan jabatan Rp13.608.000.
Jumlah Rp18.648.000 itu penting dipahami sebagai gabungan gaji pokok dan tunjangan jabatan saja. Nilai tersebut belum memasukkan tunjangan operasional maupun fasilitas yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan seorang menteri.
Dengan demikian, pembahasan mengenai penghasilan pejabat negara perlu membedakan antara hak keuangan yang bersifat tetap dan pembiayaan yang digunakan untuk kepentingan kedinasan. Tidak seluruh dana yang tersedia dalam pelaksanaan tugas menteri dapat diperlakukan sebagai pendapatan pribadi.
Tunjangan Operasional dan Fasilitas Kedinasan
Pemerintah juga menyediakan tunjangan operasional bagi menteri untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatan. Besaran dana operasional dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian atau lembaga yang bersangkutan.
Dana ini dipakai untuk kebutuhan kegiatan kedinasan, sehingga berbeda dengan gaji dan tunjangan jabatan. Fungsinya adalah mendukung aktivitas Menteri Keuangan saat menjalankan kewajiban institusional, bukan menjadi komponen penghasilan tetap pribadi.
Selain dukungan operasional, negara menyediakan fasilitas bagi menteri selama masa jabatan. Fasilitas tersebut diberikan agar tugas dan tanggung jawab kementerian dapat dijalankan secara efektif. Dalam konteks Menteri Keuangan, dukungan ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara dan koordinasi kebijakan fiskal.
Hak Keuangan Wakil Menteri Juga Diatur
Pengaturan hak keuangan di lingkungan kementerian tidak hanya mencakup jabatan menteri. Pemerintah juga memiliki ketentuan mengenai penghasilan dan fasilitas untuk wakil menteri. Posisi wakil menteri berada dalam struktur kementerian untuk membantu pelaksanaan tugas menteri sesuai penugasan yang diberikan.
Adanya aturan mengenai gaji, tunjangan, operasional, dan fasilitas menunjukkan bahwa hak keuangan pejabat kementerian dibedakan sesuai kedudukan serta fungsi jabatannya. Untuk Menteri Keuangan, penghasilan tetap yang dapat dihitung dari dua komponen utama tetap berada pada angka Rp18.648.000 setiap bulan.
Di tengah pergantian kepemimpinan Kementerian Keuangan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada nominal penghasilan jabatan. Tugas yang lebih besar adalah memastikan pengelolaan APBN tetap kredibel, menjaga stabilitas ekonomi, dan menghadirkan manfaat anggaran negara bagi masyarakat Indonesia secara luas.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Berapa Besaran Gaji Menteri Keuangan RI?Berapa Besaran Gaji Menteri Keuangan RI is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Berapa Besaran Gaji Menteri Keuangan RI matter?Berapa Besaran Gaji Menteri Keuangan RI matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.