Subsidi Motor Listrik Rp500 Miliar Dikritik, Angkutan Umum Dinilai Lebih Mendesak
Key Strategy – Langkah pemerintah mengulang subsidi pembelian motor listrik dengan nilai Rp5 juta per unit, yang akan dimulai pada bulan Juni 2026, memicu berbagai pertanyaan dari kalangan akademisi di bidang transportasi. Meski program ini diharapkan mendorong adopsi kendaraan listrik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, beberapa ahli menganggap alokasi anggaran sebesar Rp500 miliar untuk 100 ribu unit motor listrik kurang tepat. Dana tersebut, menurut mereka, lebih baik dialihkan guna memperkuat sistem transportasi umum di berbagai wilayah. Hal ini diungkapkan oleh Djoko Setijowarno, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dalam pernyataan resmi.
Kritik terhadap Prioritas Subsidi
Djoko menekankan bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik pribadi belum mampu menyelesaikan masalah utama di sektor transportasi. Menurutnya, transisi energi tidak hanya tentang mengganti motor bensin dengan motor listrik, tetapi juga tentang mengalihkan penumpang ke moda transportasi yang lebih efisien. “Mobilisasi masyarakat tidak bisa hanya dilakukan melalui perpindahan ke kendaraan listrik pribadi, karena itu justru memperkuat sistem transportasi yang tidak seimbang,” ujarnya.
“Solusi transisi energi bukan memindahkan kemacetan dari motor berbahan bakar minyak ke motor listrik, tetapi memindahkan penumpangnya ke transportasi umum,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.
Ia mengatakan, dana Rp500 miliar yang dialokasikan untuk subsidi motor listrik bisa menjadi sarana lebih efektif jika digunakan untuk membangun jaringan angkutan umum yang lebih luas. Djoko menyarankan penggunaan skema Buy The Service (BTS) di sekitar 10 kota besar, yang mencakup pembuatan koridor transportasi dan pengadaan armada bus baru. Dengan pendekatan ini, kata dia, aksesibilitas dan keandalan layanan angkutan umum akan meningkat, yang berdampak langsung pada masyarakat.
Manfaat Angkutan Umum yang Lebih Luas
Djoko menyoroti bahwa subsidi untuk kendaraan umum yang lebih terjangkau memiliki dampak sosial yang lebih luas. Ia menekankan bahwa masyarakat dengan penghasilan rendah, pelajar, mahasiswa, serta buruh akan lebih merasakan manfaat dari pengembangan angkutan umum dibandingkan subsidi motor listrik. “Kendaraan listrik pribadi memang ramah lingkungan, tetapi tidak mampu mengatasi kebutuhan mobilitas yang lebih besar bagi masyarakat luas,” jelasnya.
“Lebih dari 75 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor. Banyak pelajar dan mahasiswa terpaksa menggunakan motor karena tidak ada alternatif angkutan umum,” ujarnya.
Dalam konteks keselamatan lalu lintas, Djoko menambahkan bahwa penggunaan motor listrik secara massal tidak cukup untuk mengurangi risiko kecelakaan. Ia menilai bahwa ketersediaan transportasi umum yang memadai akan membantu mengurangi jumlah pengguna sepeda motor, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Selain itu, angkutan umum bisa menjadi pengganti yang lebih aman dan ekonomis.
Investasi di Sektor Angkutan Umum Lebih Efisien
Djoko juga mengkritik pola kebijakan transportasi nasional yang terlalu berfokus pada pengembangan kendaraan listrik pribadi. Menurutnya, alokasi dana yang lebih besar ke moda transportasi massal akan memberikan dampak lebih besar dalam jangka panjang. “Dengan mengembangkan angkutan umum, kita bisa menekan penggunaan kendaraan pribadi secara signifikan dan mengurangi ketergantungan pada subsidi BBM,” tuturnya.
Dia menambahkan bahwa investasi dalam angkutan umum tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mengurangi beban anggaran negara. Motor listrik, meski mengurangi emisi, tetap memerlukan subsidi untuk bisa digunakan secara massif. Sementara itu, jika angkutan umum dianggap lebih efisien secara fiskal, dana tersebut bisa menghasilkan dampak yang lebih luas, seperti menekan biaya transportasi bagi masyarakat dan menciptakan sistem yang lebih inklusif.
Program Subsidi Motor Listrik: Tujuan dan Konsep
Pemerintah menyatakan bahwa subsidi motor listrik diberikan untuk mendorong percepatan transisi energi sekaligus membangun industri kendaraan listrik nasional. Program ini juga diharapkan menjadi stimulus ekonomi jangka pendek, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor otomotif serta ekosistem baterai. Selain itu, subsidi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak dan menurunkan emisi karbon secara nasional.
Dalam perencanaannya, pemerintah berharap 100 ribu unit motor listrik akan tersebar di berbagai wilayah, terutama sebagai langkah awal menuju penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas. Namun, kritik terus mengalir karena kebijakan ini dinilai tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan utama masyarakat. Djoko Setijowarno mengingatkan bahwa transisi energi tidak bisa hanya diukur dari jumlah kendaraan listrik, tetapi juga dari perubahan pola penggunaan transportasi secara keseluruhan.
Upaya Memperkuat Infrastruktur Transportasi Umum
Di sisi lain, Djoko menilai bahwa saat ini, kota-kota besar seperti Bandung perlu mendapatkan perhatian lebih untuk memperkuat sistem angkutan umum. Ia mengusulkan pengembangan infrastruktur yang mendukung bus listrik, agar masyarakat tidak lagi tergantung pada kendaraan pribadi. “Transisi energi harus diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas, bukan hanya peralihan ke kendaraan listrik,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan angkutan umum tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak, tetapi juga membantu mengurangi kemacetan di jalur utama. Dengan layanan yang lebih baik, kata Djoko, penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang, sehingga efisiensi anggaran akan meningkat. Hal ini sejalan dengan tujuan fiskal pemerintah, meskipun terdapat perbedaan perspektif antara kalangan akademisi dan pemerintah.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Djoko menegaskan bahwa subsidi untuk kendaraan listrik pribadi adalah langkah yang baik, tetapi harus diimbangi dengan investasi yang lebih besar di sektor transportasi umum. “Jika kita hanya fokus pada motor listrik, kita justru mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya.
