Meeting Results: Istana Buka Suara Soal Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG

Istana Kepresidenan Beri Penjelasan Terkait Penggunaan Kantin Sekolah sebagai Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Meeting Results -

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menganalisis berbagai skema untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam wawancara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026). Menurutnya, keterlibatan kantin sekolah sebagai lokasi produksi makanan MBG merupakan bagian dari strategi perbaikan tata kelola yang sedang dijalani BGN. "Ini bagian dari proses transformasi menyeluruh yang sedang dilakukan BGN," jelas Prasetyo.

Alternatif Strategis untuk Wilayah Tertinggal

Pemilihan kantin sekolah sebagai dapur MBG dikaitkan dengan upaya memperluas akses layanan gizi ke daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendukung. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah masih dalam tahap evaluasi apakah skema ini layak diterapkan, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). "Kami sedang mempelajari keberlanjutan skema ini di zona tertentu, agar tidak harus membangun fasilitas baru di setiap lokasi," tambahnya.

Kantin sekolah, menurut Prasetyo, bisa menjadi solusi praktis untuk mengurangi beban anggaran negara. Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan fasilitas yang sudah ada dapat meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas makanan. "Dengan menggandakan fungsi kantin sekolah, kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada," ujarnya.

Penjelasan dari Nanik S Deyang

Kepala BGN, Nanik S Deyang, juga membenarkan bahwa keterlibatan kantin sekolah adalah bagian dari rencana pengembangan MBG yang lebih luas. Dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026), Nanik menjelaskan bahwa BGN sedang menyiapkan beberapa skema baru untuk memperluas jangkauan program tersebut. "Salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah penggunaan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, dapur umum, atau dapur komunitas," katanya.

Nanik menekankan bahwa skema ini tidak hanya menguntungkan anggaran negara tetapi juga mempercepat implementasi program MBG di daerah yang kurang terlayani. "Dengan mengoptimalkan keberadaan dapur yang sudah ada, kita bisa mempercepat proses distribusi makanan sekaligus meminimalkan biaya tambahan," terangnya.

Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai sektor, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta melalui program CSR, yayasan, dan lembaga masyarakat. Nanik menyebutkan bahwa kolaborasi ini bisa menjadi daya penggerak untuk memperkuat keberlanjutan MBG. "Kami berharap partisipasi dari berbagai pihak akan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan program ini," ujarnya.

Menurut Nanik, skema penggunaan kantin sekolah juga dirancang untuk menekan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Selama ini, pemerintah sering membangun fasilitas baru, tetapi dengan menggali potensi fasilitas yang sudah ada, kita bisa menghemat dana sekaligus mempercepat pelaksanaan MBG," terangnya.

Kualitas dan Keamanan Pangan Tetap Prioritas

Pesatnya perkembangan skema ini tidak mengurangi perhatian BGN terhadap standar kualitas dan keamanan pangan. Nanik menjelaskan bahwa meski ada alternatif penggunaan kantin sekolah, kriteria makanan yang layak dikonsumsi oleh peserta program tetap dijaga. "Kualitas makanan dan protokol keamanan pangan harus menjadi prioritas utama, tidak peduli dari mana fasilitas tersebut berasal," kata Nanik.

Prasetyo Hadi juga menggarisbawahi bahwa keputusan akhir tentang pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur MBG akan diambil setelah analisis menyeluruh selesai. "Kami masih mempelajari teknis dan operasionalnya, agar semua aspek bisa dipertimbangkan secara matang," ujarnya.

Pola Kerja yang Terpadu

BGN menyebutkan bahwa penggunaan kantin sekolah adalah bagian dari pola kerja terpadu yang dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengintegrasikan sumber daya dari berbagai wilayah, program MBG diharapkan bisa mencapai target yang lebih luas. "Kami ingin membuat MBG lebih inklusif, dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan berdaya guna," jelas Prasetyo.

Menurutnya, keterlibatan kantin sekolah juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. "Dengan mendorong kerja sama dengan sekolah, kita bisa membangun sistem distribusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan," tambah Prasetyo.

Penilaian dari Pihak Lain

Sejumlah pihak menilai bahwa penggunaan kantin sekolah sebagai dapur MBG adalah langkah yang bijaksana. Seorang pengamat kebijakan mengatakan, skema ini bisa membantu mengatasi masalah logistik di wilayah 3T yang masih membutuhkan perhatian khusus. "Menggunakan kantin sekolah dapat mempercepat distribusi makanan, karena fasilitas tersebut sudah memiliki jaringan yang luas," ujarnya.

Sementara itu, seorang pejabat lokal menyebutkan bahwa skema ini juga memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program MBG. "Keterlibatan sekolah akan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat," jelasnya.

Perspektif Long-Term

BGN berharap bahwa skema penggunaan kantin sekolah bisa menjadi bahan pertimbangan dalam jangka panjang. "Dengan mengintegrasikan kantin sekolah, kita bisa menciptakan model pengelolaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Nanik.

Nanik juga menyebutkan bahwa BGN sedang mengevaluasi kemungkinan keterlibatan lembaga masyarakat dalam pendistribusian makanan. "Dengan melibatkan komunitas, program ini bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat dan berjalan lebih efektif," tambahnya.

Sebelumnya, BGN mengungkapkan bahwa skema ini telah menjadi salah satu pilihan utama dalam rangka menekan pengeluaran anggaran. "Selama ini, pembangunan dapur baru di setiap lokasi memakan biaya besar, tetapi dengan memanfaatkan kantin sekolah, biaya bisa diminimalkan," ujarnya.

Dengan berbagai pertimbangan teknis dan operasional, BGN terus mengoptimalkan skema MBG. "Tujuan utama dari program ini adalah memastikan masyarakat terutama di daerah terpencil mendapatkan makanan bergizi secara terjangkau dan teratur," tutup Prasetyo.