RUU Reforma Agraria Didorong Perkuat Ekonomi dan Produksi Masyarakat
RUU Reforma Agraria Diarahkan untuk Memperluas Akses Ekonomi Masyarakat
Amalzakat.com – Reforma agraria diharapkan menjadi kebijakan yang mampu meningkatkan kegiatan produksi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat, bukan sekadar proses pembagian atau sertifikasi tanah. Gagasan itu disampaikan anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR, Azis Subekti, di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).
Azis menilai pembahasan RUU perlu menempatkan tanah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat. Kepemilikan atau penguasaan lahan akan lebih bermakna apabila warga yang menerima manfaat juga memiliki kemampuan untuk mengolahnya secara produktif, mendapatkan dukungan usaha, dan menjangkau pasar.
“Reforma agraria bukan semata-mata membagikan tanah. Reforma agraria adalah penataan kembali hubungan antara manusia, tanah, produksi, dan kekuasaan ekonomi,” kata Azis.
Aset Tanah dan Dukungan Usaha Harus Terhubung
Dalam pandangannya, agenda reforma agraria perlu menyatukan dua sisi penting, yakni reforma aset dan reforma akses. Reforma aset berkaitan dengan pengaturan tanah, sedangkan reforma akses menyangkut kesempatan masyarakat untuk memperoleh sarana yang dibutuhkan agar lahan dapat menghasilkan nilai ekonomi.
Dukungan tersebut dapat berupa pembiayaan, teknologi, jaringan irigasi, sarana produksi, pendampingan, kelembagaan usaha, hingga akses pasar. Tanpa unsur-unsur itu, tanah yang telah tersedia berisiko belum memberikan dampak optimal bagi pendapatan dan produktivitas keluarga penerima manfaat.
“Reforma aset harus disatukan dengan reforma akses,” ujarnya.
Keterhubungan keduanya juga membuka peluang agar kebijakan agraria berjalan searah dengan berbagai program pembangunan. Ruang tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan, pengembangan produk desa melalui hilirisasi, perluasan pembiayaan untuk masyarakat, serta pertumbuhan industri yang bertumpu pada potensi wilayah.
Pendekatan ini menempatkan reforma agraria bukan hanya sebagai urusan administrasi pertanahan. Kebijakan tersebut dapat menjadi penghubung antara tata kelola lahan, pengembangan usaha lokal, dan upaya memperluas kesempatan ekonomi di berbagai daerah.
Penataan Penguasaan Lahan Perlu Menjadi Perhatian
Azis juga menekankan bahwa perbaikan administrasi pertanahan belum cukup untuk menjawab persoalan yang lebih luas. Sertifikasi dan digitalisasi data tanah tetap penting, tetapi pelaksanaan reforma agraria perlu pula menelaah pola penguasaan serta pemanfaatan lahan yang berkembang di masyarakat.
Ia mengusulkan agar RUU Pengaturan Reforma Agraria memberikan ruang evaluasi terhadap pola tersebut. Evaluasi harus dilaksanakan secara hati-hati dengan tetap menjaga hak yang diperoleh secara sah dan keberlangsungan kegiatan usaha yang produktif.
Penataan struktur penguasaan tanah menjadi bagian penting karena persoalan agraria sering tidak berhenti pada dokumen kepemilikan. Di lapangan, penggunaan tanah dapat berkaitan dengan aktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, tata ruang, hingga kepentingan pembangunan wilayah. Karena itu, kebijakan yang dibentuk perlu mampu melihat hubungan antarsektor secara utuh.
Basis Data Terpadu untuk Kebijakan yang Lebih Menyeluruh
Salah satu usulan yang disampaikan Azis adalah pembentukan basis data terpadu mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Data tersebut diharapkan dapat menghubungkan informasi dari sektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, tata ruang, dan perpajakan.
Kehadiran data yang saling terintegrasi dipandang penting karena persoalan tanah kerap berada dalam irisan sejumlah kewenangan serta regulasi sektoral. Ketika informasi tersebar di berbagai lembaga atau sistem, proses penataan lahan dan pengambilan keputusan dapat menjadi lebih rumit.
Dengan basis data yang terhubung, pemerintah dan pemangku kepentingan memiliki landasan yang lebih lengkap untuk melihat kondisi suatu bidang tanah. Hal itu dapat membantu penyusunan kebijakan pertanahan yang tidak hanya menilai satu dokumen atau satu sektor, melainkan mempertimbangkan penggunaan lahan secara lebih menyeluruh.
Penyelesaian Konflik Harus Memeriksa Riwayat dan Hak Masyarakat
RUU ini juga diharapkan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang lebih komprehensif. Azis menilai penanganan sengketa tidak seharusnya hanya bertumpu pada satu persoalan administratif.
Pemeriksaan konflik perlu mencakup sejarah penguasaan tanah, legalitas perizinan, kemungkinan tumpang tindih kewenangan, serta hak-hak masyarakat yang terkait. Pendekatan seperti ini penting agar penyelesaian perkara dapat memahami latar belakang sengketa secara lebih lengkap.
Riwayat penguasaan tanah dan kepentingan masyarakat menjadi unsur yang perlu diperhatikan dalam proses tersebut. Dengan pemeriksaan yang menyeluruh, penyelesaian konflik diharapkan dapat menghasilkan penataan yang lebih adil sekaligus memberi kepastian bagi kegiatan ekonomi yang berjalan secara produktif.
Targetnya Mengurangi Ketimpangan dan Memperluas Produktivitas
Azis berharap RUU Pengaturan Reforma Agraria dapat menjadi perangkat untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menangani konflik agraria, serta memperluas kesempatan masyarakat memperoleh tanah produktif dan terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Bagi masyarakat, keberhasilan reforma agraria tidak hanya dapat diukur dari jumlah lahan yang ditata atau dokumen yang diterbitkan. Dampaknya juga berkaitan dengan kemampuan penerima manfaat mengelola tanah, memperoleh dukungan usaha, dan meningkatkan produksi secara berkelanjutan.
Karena itu, pembahasan regulasi ini membawa perhatian pada satu tujuan yang lebih luas: menjadikan tanah sebagai fondasi kegiatan ekonomi masyarakat. Bila penataan aset disertai akses terhadap pembiayaan, teknologi, infrastruktur, pendampingan, kelembagaan, dan pasar, reforma agraria berpotensi memberi manfaat yang lebih nyata bagi produktivitas serta penguatan ekonomi warga.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is RUU Reforma Agraria Didorong Perkuat Ekonomi?RUU Reforma Agraria Didorong Perkuat Ekonomi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does RUU Reforma Agraria Didorong Perkuat Ekonomi matter?RUU Reforma Agraria Didorong Perkuat Ekonomi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.