Special Plan: Istana Tegaskan Tidak Semua Dapur MBG Bermasalah

Istana Tegaskan Tidak Semua Dapur MBG Bermasalah

Special Plan - Presidential Office memberi pernyataan tegas bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tidak semuanya mengalami masalah. Pernyataan ini disampaikan dalam upaya memastikan evaluasi menyeluruh yang sedang dilakukan pemerintah terhadap sistem pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa langkah peninjauan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan MBG, khususnya dalam efisiensi dan keberlanjutan program. Meski ada penyelidikan terhadap beberapa dapur yang dianggap tidak optimal, Prasetyo menegaskan bahwa tidak semua instansi terkait mengalami kesalahan.

Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola

Pada Senin (8/6/2026) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Prasetyo menyampaikan bahwa proses evaluasi bertujuan untuk memahami tantangan yang dihadapi MBG secara menyeluruh. Ia menjelaskan, meski ada dapur yang perlu direvisi, tidak berarti seluruhnya akan ditutup atau diubah secara radikal. "Yang sedang diperiksa adalah beberapa unit yang ditemukan tidak memenuhi standar, tapi kita tidak akan mengganti semua secara sekaligus," ujarnya. Pernyataan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mempertahankan fasilitas yang telah berjalan baik sekaligus memperbaiki yang kurang sempurna.

"Bukan berarti yang disebut di-review itu akan kemudian semua diganti atau dirombak total. Kalau pun ada catatan, itu tidak terjadi di semua dapur SPPG," kata Prasetyo Hadi.

Sebagai bagian dari reformasi, Badan Gizi Nasional (BGN) yang diarahkan oleh kepemimpinan baru tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan MBG. Salah satu langkah yang diambil adalah menerapkan moratorium sementara terhadap pembangunan dapur MBG baru. BGN mencatat bahwa saat ini terdapat 27.000 dapur yang sudah beroperasi di berbagai wilayah, dan akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mengizinkan pembangunan tambahan. Tujuannya adalah menghindari pengulangan kesalahan dan memastikan setiap dapur dapat berjalan secara efektif.

Penyesuaian Strategi untuk Wilayah 3T

Dalam upaya memperluas cakupan MBG, BGN tengah merancang skema yang lebih fleksibel sesuai dengan kondisi geografis dan sosial setiap daerah. Prasetyo menyebut bahwa wilayah 3T—yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar—memerlukan pendekatan khusus karena jumlah penerima manfaat relatif sedikit dan lokasinya cukup jauh. "Untuk daerah seperti 3T, kita harus mencari skema yang lebih tepat, agar manfaatnya bisa diterima secara maksimal," jelasnya. Pemikiran ini memperkuat prinsip bahwa MBG harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal, bukan hanya mengikuti model nasional.

"Penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda. Kemudian skema yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk untuk daerah misalnya 3T, yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh. Tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif," ujar Prasetyo.

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan program, BGN juga menggandeng berbagai pihak untuk memperluas akses MBG. Salah satu strategi adalah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, dapur umum, dan dapur komunitas. Dengan pendekatan ini, program dapat diimplementasikan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas makanan. Prasetyo menambahkan bahwa kerja sama dengan badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta melalui CSR, serta lembaga nonprofit bisa menjadi pilar penting dalam mengembangkan MBG ke daerah-daerah yang belum terjangkau.

Kualitas Makanan Tetap Prioritas

Dalam wawancara dengan Beritasatu.com, Prasetyo menegaskan bahwa kualitas makanan tetap menjadi fokus utama selama evaluasi. Meski ada perubahan dalam struktur dan operasional, nutrisi yang diberikan kepada peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak di bawah lima tahun harus tetap terjaga. "Selama evaluasi, kita tidak akan mengorbankan standar gizi yang diberikan," ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian tata kelola tidak akan mengurangi tujuan utama MBG, yaitu memastikan masyarakat menerima makanan bergizi secara berkala.

Kemitraan dengan lembaga eksternal diharapkan bisa mempercepat distribusi makanan ke daerah-daerah yang membutuhkan. BGN juga berencana mengembangkan skema berbasis teknologi untuk memantau distribusi dan kualitas makanan secara real-time. Prasetyo menyebut bahwa perluasan layanan MBG tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada koordinasi dan keterlibatan masyarakat setempat. "Kita ingin MBG tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga bagian dari komunitas yang berpartisipasi aktif," imbuhnya.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Sebagai langkah strategis, BGN juga melakukan audit terhadap pembangunan dapur MBG di masa lalu untuk menemukan celah-celah yang bisa diperbaiki. Evaluasi ini bertujuan menghindari duplikasi pengeluaran dan memastikan sumber daya digunakan secara optimal. Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berfokus pada efisiensi, termasuk penggunaan lahan dan peralatan yang lebih hemat. "Dengan evaluasi ini, kita ingin meningkatkan kualitas program sekaligus mengurangi biaya operasional," terangnya.

Pelaksanaan MBG yang lebih baik diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat. Khususnya, program ini bertujuan untuk mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak dan keluarga miskin. Prasetyo menyatakan bahwa hasil dari evaluasi akan menjadi dasar untuk merancang rencana kerja BGN di tahun mendatang, termasuk kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan. "Kita ingin MBG bukan hanya dilihat sebagai program, tetapi sebagai bagian dari upaya nasional meningkatkan kesejahteraan," tambahnya.

Dengan berbagai langkah yang diambil, pemerintah menegaskan bahwa program MBG tetap menjadi prioritas. Perbaikan tata kelola, penyesuaian skema, dan kerja sama dengan berbagai pihak akan menjadi faktor penentu keberhasilan program. Harapan utama adalah agar seluruh peserta program—termasuk peserta didik, ibu hamil, dan anak usia di bawah lima tahun—dapat merasakan manfaat secara maksimal. Selain itu, penyesuaian ini juga diharapkan mampu membangun kepercayaan publik terhadap MBG sebagai program yang transparan dan berkelanjutan.

Untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut, BGN akan melibatkan masyarakat secara aktif dalam evaluasi dan pengawasan. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mempercepat adaptasi program sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan pendekatan kolaboratif ini, BGN yakin bahwa MBG dapat menjadi solusi