Special Plan: Kementerian PU Rampungkan 222 Gedung SPPG Termasuk di Daerah 3T
Kementerian PU Rampungkan 222 Gedung SPPG Termasuk di Daerah 3T
Pembangunan Fasilitas Pemenuhan Gizi Berjalan Efektif
Special Plan - Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan 222 gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang berlaku di 30 provinsi. Proyek ini tidak hanya fokus pada daerah perkotaan, tetapi juga mencakup wilayah-wilayah yang dinilai kurang terlayani, seperti daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T). Dody Hanggodo, Menteri PU, menjelaskan bahwa koordinasi lokasi pembangunan dilakukan secara bersamaan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan fasilitas tersebar merata. Sebagai penjelasan, pihaknya melakukan survei terlebih dahulu terhadap kesiapan lahan sebelum memulai konstruksi.
"Kita sudah kerjakan 222 SPPG. Sebagian ada juga yang di wilayah 3T. Jadi titiknya itu kita koordinasi langsung dengan BGN dan Kemendagri. Kita hanya survei saja, apakah tanahnya bisa segera kita bangun. Karena kita juga dikejar target," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jumat (5/6/2026).
Menurut Dody, penyelesaian pembangunan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan gizi secara merata. Dengan adanya SPPG, harapannya adalah masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat menikmati makanan bergizi secara gratis. "Saat ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu," tambahnya. Proses pemeriksaan ini dilakukan agar semua fasilitas siap digunakan sebelum dioperasikan oleh pihak BGN.
Sebagai bagian dari pemerataan layanan, Kementerian PU juga menyiapkan SPPG di beberapa wilayah 3T, termasuk kawasan perbatasan negara. Dua dari jumlah tersebut terletak di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT). Fasilitas di PLBN Wini berada di Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan SPPG di Motamasin diperuntukkan untuk Kabupaten Malaka. Lokasi ini dipilih karena keterbatasan akses layanan gizi di wilayah tersebut, sehingga SPPG berperan penting dalam memperkuat sistem distribusi makanan bergizi.
Kementerian PU tidak hanya menyelesaikan konstruksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap gedung dilengkapi infrastruktur yang memadai. Fasilitas pendukung yang dibangun mencakup dapur utama, area pencucian peralatan, gudang penyimpanan makanan kering dan basah, ruang penyimpanan alat, serta area parkir. Selain itu, SPPG juga didukung oleh jaringan air bersih dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk menjaga standar kebersihan dan lingkungan. "Kita ingin setiap SPPG memiliki sarana lengkap agar operasionalnya bisa berjalan lancar," imbuh Dody.
Fasilitas tambahan seperti ruang panel listrik dan tempat pembuangan sampah (TPS) juga dirancang sebagai bagian dari perencanaan awal. Dengan adanya infrastruktur ini, Kementerian PU memastikan bahwa setiap SPPG bisa berdiri mandiri dan berkelanjutan. Koordinasi dengan BGN sangat diperlukan agar kebutuhan logistik dan operasional dapat dipenuhi sesuai dengan target program. "BGN akan mengecek setiap SPPG sebelum dioperasikan, agar tidak ada kekurangan dalam pemanfaatan," kata Dody.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk mengatasi masalah gizi di masyarakat. SPPG bertugas sebagai tempat penyimpanan dan distribusi makanan bergizi, dengan lokasi strategis di daerah yang terpencil. Kehadiran SPPG di PLBN Wini dan Motamasin, misalnya, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan makanan bergizi bagi warga sekitar. "Kita ingin masyarakat di daerah perbatasan juga merasakan manfaat dari program ini," tutur Dody.
Sebagai penjelasan lebih lanjut, Kementerian PU menjelaskan bahwa pembangunan SPPG dilakukan secara bertahap. Setiap tahap dirancang agar mampu mencakup daerah-daerah yang sebelumnya kurang diperhatikan. Proses survei tanah dan koordinasi dengan BGN menjadi prioritas utama untuk memastikan pembangunan berjalan optimal. "Kita juga berencana berkoordinasi dengan pimpinan baru BGN agar semua SPPG bisa dimanfaatkan secara maksimal," tambahnya.
Kehadiran SPPG di daerah 3T bukan hanya sekadar memperluas akses layanan, tetapi juga memperkuat kerja sama antarlembaga. Selain BGN, Kemendagri juga terlibat dalam menentukan lokasi yang paling membutuhkan. "Kemendagri membantu mengidentifikasi daerah dengan tingkat ketergantungan pada layanan gizi yang tinggi," kata Dody. Selain itu, Kementerian PU memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan lahan, agar tidak ada hambatan saat konstruksi dimulai.
Di samping itu, Kementerian PU juga menjelaskan bahwa program ini akan berdampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. SPPG diharapkan mampu menjadi pusat distribusi makanan bergizi yang terjangkau, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. "Selain memenuhi kebutuhan gizi, SPPG juga bisa menjadi pusat edukasi sekaligus tempat pengawasan terhadap kualitas makanan yang disajikan," ujarnya.
Dody menegaskan bahwa pembangunan SPPG telah selesai