Key Discussion: Seusai Diskusi Ricuh, Mahasiswa UGM Ajukan 4 Tuntutan ke Pemerintah

Setelah Kericuhan di Diskusi Publik, Mahasiswa UGM Sampaikan 4 Tuntutan Kepada Pemerintah

Key Discussion - Di Yogyakarta, sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar pernyataan sikap setelah terjadi kekacauan selama diskusi yang dihadiri oleh beberapa pejabat publik di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026). Pernyataan ini diumumkan melalui konferensi pers yang diselenggarakan Rabu (17/6/2026), di mana Ketua Senat Mahasiswa UGM, Mesa, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang menurutnya semakin memicu ketidakpuasan masyarakat. Menurut Mesa, kekacauan dalam forum tersebut merupakan bentuk reaksi mahasiswa terhadap perasaan tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan publik.

Kondisi Ruang Dialog yang Disoroti

Mesa menyebut bahwa kekacauan yang terjadi tidak hanya menjadi efek samping, tetapi juga menggambarkan ketidakseimbangan dalam ruang dialog yang dijanjikan oleh acara tersebut. "Kegiatan yang diberi label diskusi publik justru berubah menjadi sarana pamer pencapaian pemerintah, dengan kesempatan berbicara yang jelas tidak seimbang, sehingga tidak menghasilkan korespondensi yang bermakna," tegasnya dalam konferensi pers. Menurutnya, mahasiswa merasa frustrasi karena pembicaraan yang diharapkan menjadi forum untuk mendiskusikan isu penting justru diisi oleh pihak pemerintah dengan materi yang mengedepankan keberhasilan mereka.

"Kemudian, setelah melihat jalannya acara, kami menyadari bahwa ruang dialog yang dijanjikan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak topik yang terlewatkan, sementara pihak pemerintah mendominasi pemaparan informasi," kata Mesa.

Mesa juga menyoroti perhatian publik yang lebih tertuju pada insiden kericuhan, dibandingkan pada akar masalah yang mendasar. "Kami menantikan langkah pemerintah untuk memberikan ruang yang lebih adil bagi mahasiswa, agar mereka bisa menyampaikan aspirasi secara terstruktur," ujarnya. Ia menambahkan, peristiwa tersebut membuktikan bahwa masyarakat merasa diperlakukan secara tidak adil dalam ruang diskusi.

Isu-Isu yang Diangkat dalam Pernyataan

Di sela pernyataannya, mahasiswa UGM juga mengungkapkan beberapa isu yang mereka anggap menjadi bagian dari kemunduran demokrasi. Beberapa dari mereka merasa kebijakan pemerintah menunjukkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta kriminalisasi aktivis yang mengancam kebebasan sipil. Selain itu, mereka mengkritik regulasi yang dianggap memperluas peran aparat keamanan di ruang publik, sehingga mengurangi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara mandiri.

Isu-isu ini dianggap menjadi refleksi dari ketidakpuasan yang terus mengakumulasi selama beberapa waktu. "Kami menggambarkan bahwa kekacauan bukanlah kejadian acak, melainkan hasil dari kesalahan pihak pemerintah dalam mengelola ruang demokrasi," jelas Mesa. Ia menambahkan, kegiatan seperti ini seharusnya menjadi jembatan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, bukan justru menjadi alat untuk memperkuat dominasi pemerintah.

Empat Tuntutan yang Diajukan

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan sikap, mahasiswa UGM mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mereka menuntut pemerintah untuk segera membebaskan seluruh tahanan politik serta memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang dianggap menjadi korban kriminalisasi. Kedua, mereka meminta pemerintah menghentikan segala bentuk pembatasan aksi demonstrasi, agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat. Ketiga, mahasiswa mendesak penarikan militer dari ruang sipil, serta pencabutan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Polri. Keempat, mereka menuntut penghentian praktik kriminalisasi terhadap para aktivis, terlepas dari alasan apa pun.

"Jika pemerintah benar-benar ingin mewujudkan asas demokrasi, kami menantikan bukti konkret melalui tindakan mereka," ujar Mesa.

Di samping itu, mahasiswa juga mengajukan permintaan kepada rektor UGM untuk menyampaikan sikap resmi institusi terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Mereka berharap Rektorat UGM dapat menjadi pihak yang memediasi antara masyarakat dan pemerintah, agar aspirasi mahasiswa tetap terdengar.

Penyeruan untuk Solidaritas dan Pemantauan Isu Demokrasi

Dalam penutupan pernyataannya, Mahasiswa UGM menyerukan dukungan dan solidaritas kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dinilai tengah berjuang memperjuangkan keadilan. "Kami yakin, banyak pihak yang sama-sama merasa terluka akibat kebijakan pemerintah, sehingga perlu dukungan bersama untuk mencapai perubahan," kata Mesa. Selain itu, mereka juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal berbagai isu yang berkaitan dengan demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak warga negara.

Keempat tuntutan yang diajukan tidak hanya menjadi langkah tindakan, tetapi juga menyampaikan harapan bahwa pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih transparan dan inklusif. Mahasiswa UGM menilai, kegiatan seperti diskusi publik seharusnya menjadi tempat untuk menyatukan perspektif, bukan tempat untuk menindas suara yang berbeda. Mereka menantikan respons dari pemerintah, khususnya dalam bentuk reformasi kebijakan yang menjamin ruang partisipasi masyarakat secara adil.

Sebagai pengawal tuntutan, Mahasiswa UGM juga menyoroti pentingnya solidaritas antar kelompok. "Kami percaya, keadilan tidak bisa terwujud tanpa kebersamaan dan keberanian dari semua pihak," tutur Mesa. Ia menambahkan, pernyataan sikap ini menjadi bagian dari upaya untuk mengembalikan peran ruang publik sebagai tempat dialog yang sehat dan produktif. Masyarakat diharapkan bisa terus bersuara, tanpa takut dihukum atau diabaikan.

Kegiatan diskusi di GIK UGM yang berujung pada kericuhan ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah momentum perdebatan tentang reformasi sistem pemerintahan. Mahasiswa menilai, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat demokrasi, bukan justru menjadi bukti kegagalan pemerintah dalam menciptakan ruang yang terbuka. Mereka berharap, tuntutan yang diajukan bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Di luar tuntutan tersebut, Mahasiswa UGM juga menekankan pentingnya keberlanjutan perjuangan mereka. "Kami akan terus aktif dalam mengawal isu-isu demokrasi, hingga tercapai perubahan yang signifikan," pungkas Mesa. Dengan pernyataan ini, mereka menunjukkan komitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak warga negara, meski di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Sebagai wadah pernyataan, konferensi pers tersebut juga menyoroti peran lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan. Rektor UGM diharapkan menjadi pihak yang mendorong dialog antar pihak, terlepas dari posisi politik atau kepentingan yang terlibat. "Ini adalah kesempatan