New Policy: Anggaran Dipangkas, Damkar Yogyakarta Prioritaskan Layanan Darurat

Anggaran Dipangkas, Damkar Yogyakarta Prioritaskan Layanan Darurat

New Policy - Kota Yogyakarta, Beritasatu.com – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) mengambil langkah untuk menyesuaikan operasional tahun 2026, dengan menekankan pengelolaan sumber daya terutama untuk situasi yang bersifat kritis, seperti kebakaran atau evakuasi yang mengancam nyawa manusia. Perubahan ini dilakukan karena keterbatasan dana yang harus dipertimbangkan hingga anggaran perubahan APBD ditetapkan. Kepala Dinas Damkar Yogyakarta, Taokhid, menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya memastikan layanan darurat tetap berjalan optimal meskipun harus mengurangi beberapa kegiatan operasional.

Penghematan Anggaran dalam Penyesuaian Layanan

Dalam wawancara dengan media, Taokhid menegaskan bahwa anggaran yang dikelola saat ini bertujuan untuk menjamin kelancaran layanan darurat, terutama kebakaran dan evakuasi yang berisiko terhadap keselamatan masyarakat. “Kami memastikan anggaran yang ada tetap bisa meng-cover layanan emergensi, terutama kebakaran dan evakuasi yang membahayakan nyawa manusia,” ujarnya, Jumat (19/6/2026). Penyesuaian ini memerlukan pengalihan fokus dari program kecil ke kejadian yang lebih serius.

Seiring dengan kebijakan efisiensi, Damkar mulai melakukan penyaringan terhadap permintaan layanan yang tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utamanya. Layanan yang bisa ditangani oleh masyarakat sendiri atau tidak mendesak akan diarahkan melalui pendekatan edukasi dan pendampingan. Langkah ini bertujuan memastikan sumber daya tetap teroptimalkan untuk kasus-kasus yang membutuhkan tanggap cepat dan risiko tinggi.

Pengalihan Tugas Non-Darurat ke Masyarakat

Taokhid menyebutkan, beberapa permintaan seperti penyiraman lokasi kurban atau kegiatan lain yang tidak kritis perlu dibatasi karena memakan biaya operasional besar. “Permintaan seperti penyiraman lokasi kurban atau kegiatan nondarurat lainnya perlu dibatasi karena membutuhkan biaya operasional yang cukup besar,” jelasnya. Dengan demikian, sumber daya seperti armada dan peralatan akan dialihkan untuk tugas yang lebih prioritas.

Penghematan anggaran juga berdampak pada penggunaan kendaraan operasional. Armada rescue difokuskan untuk operasi penyelamatan, sementara kendaraan pemadam kebakaran hanya digunakan saat insiden memang mengancam keselamatan warga. “Kami mengoptimalkan penggunaan armada sesuai kebutuhan, agar seluruh kapasitas teralisasi dalam penanganan kejadian darurat,” tambah Taokhid.

Anggaran Tambahan untuk Dukungan Operasional

Untuk memperkuat operasi hingga akhir tahun, Damkar mengajukan tambahan dana sebesar Rp75 juta dalam perubahan APBD. Dana ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan serta perawatan peralatan. Taokhid menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak mengurangi kemampuan tim dalam menghadapi situasi kritis.

Kepala Seksi Operasional Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran, Mahargyo, menambahkan bahwa seluruh laporan warga tetap akan direspon oleh petugas, tetapi bentuk penanganannya disesuaikan dengan tingkat kegentingan dan potensi risiko. “Laporan kejadian yang tidak mengancam nyawa akan diprioritaskan berdasarkan kondisi di lapangan dan ketersediaan sumber daya,” katanya. Ia mencontohkan, untuk evakuasi sarang tawon yang tidak membahayakan warga, petugas akan memberikan edukasi dan penjadwalan ulang apabila diperlukan.

Langkah penyesuaian ini juga mencakup penyiagaan personel yang terampil dalam pemadaman dan penyelamatan. Tim yang memiliki sertifikasi khusus, seperti untuk operasi vertikal atau penyelamatan air, akan diterjunkan sesuai kebutuhan. Mahargyo menegaskan bahwa fokus utama tetap pada perlindungan masyarakat dari kejadian darurat.

Pengaruh Anggaran terhadap Kinerja Layanan

Sebagai contoh, kejadian seperti kebakaran di area komersial atau evakuasi dari bangunan tinggi akan tetap mendapatkan penanganan optimal, sementara kejadian lain yang kurang mendesak akan diurutkan berdasarkan prioritas. “Kami ingin memastikan semua kejadian darurat tetap terlayani meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas,” kata Taokhid. Perubahan ini diharapkan tidak mengurangi kualitas respons darurat, terutama dalam menghadapi insiden yang bisa berakibat fatal.

Untuk menutupi kekurangan anggaran, Damkar mengambil strategi membagi tugas operasional menjadi dua kategori: kejadian darurat dan non-darurat. Penyesuaian ini bertujuan menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efektif, seperti mengalihkan penyiraman kebakaran ke tugas lain yang lebih sederhana. Selain itu, pihaknya juga memperketat penggunaan armada, memastikan kendaraan tidak digunakan untuk kejadian yang tidak kritis.

Kesiapan Hadapi Tantangan Anggaran

Meski ada pengurangan anggaran, Dinas Damkar tetap menyiagakan personel yang terlatih dan siap siaga. “Kami pastikan sumber daya tetap bisa mendukung operasi darurat secara optimal,” ujarnya. Taokhid menyebutkan bahwa penyesuaian ini tidak hanya berdampak pada anggaran tetapi juga pada efisiensi proses kerja.

Dalam konteks penyesuaian layanan, Damkar berharap masyarakat memahami perubahan prioritas ini. Dengan memfokuskan sumber daya pada tugas yang mendesak, seperti penyelamatan nyawa atau penanganan kebakaran besar, harapan pemerintah adalah agar respons darurat tetap cepat dan efektif. “Langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan anggaran untuk perlindungan masyarakat,” lanjut Mahargyo.

Perspektif Masyarakat dan Kebijakan di Tahun 2026

Menurut Taokhid, perubahan layanan ini memerlukan kolaborasi dengan warga untuk memahami jenis kejadian yang layak dianggap darurat. Ia mencontohkan, kejadian seperti kebakaran di rumah warga atau kecelakaan di jalan raya akan tetap diberikan perhatian maksimal. Sementara itu, kejadian seperti kebocoran air atau penyiraman kurban akan didahulukan berdasarkan kebutuhan.

Dalam pengelolaan anggaran, pihak Damkar juga mempertimbangkan dampak jangka panjang. “Kami ingin menjaga kualitas layanan darurat sekaligus menghemat dana untuk penyesuaian yang lebih permanen,” ujarnya. Sebagai upaya memastikan keberlanjutan, perubahan APBD akan dianalisis secara menyeluruh agar tidak mengganggu kapasitas operasional di masa depan.

Implementasi Perubahan dan Harapan Masa Depan

Langkah penyesuaian ini diharapkan tidak mengurangi kecepatan respons untuk kejadian kritis. Fokus utama tetap pada perlindungan keselamatan masyarakat, baik melalui pemadaman kebakaran maupun penyelamatan di ling