New Policy: Ribuan Massa Aliansi Rakyat Memanggil Demo di Yogya, Ini 8 Tuntutannya

New Policy: Aliansi Rakyat Memanggil Demo di Yogya, 8 Tuntutan Masyarakat

New Policy - Aksi demo besar-besaran yang dipimpin oleh Aliansi Rakyat Memanggil berlangsung di Pertigaan Gejayan, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu (13/6/2026). Ribuan peserta memprotes New Policy yang dinilai memberatkan masyarakat, dengan menyampaikan delapan tuntutan utama. Aksi ini diadakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi, hak asasi manusia, dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Demonstrasi ini menunjukkan kegelisahan masyarakat terhadap New Policy yang dianggap tidak berpijak pada kebutuhan rakyat.

Aksi Demonstrasi di Yogya

Demo yang berlangsung di Pertigaan Gejayan ini menjadi perhatian publik, karena terkait langsung dengan New Policy. Massa menganggap kebijakan tersebut tidak hanya mengacu pada proyek-proyek besar, tetapi juga melewatkan isu-isu yang lebih mendesak. Mereka menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup yang semakin tinggi, serta terbatasnya ruang kebebasan sipil. Aksi ini dihiasi dengan yel-yel dan penyampaian pernyataan sikap, menunjukkan solidaritas massa terhadap perubahan kebijakan.

Pelaksanaan New Policy menjadi pemicu utama aksi ini. Massa menilai kebijakan tersebut mengabaikan aspirasi rakyat dan berpotensi memperparah ketimpangan ekonomi. Dalam pernyataannya, mereka menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana negara, karena banyak kebijakan baru dianggap tidak efektif dalam menyejahterakan masyarakat. Aksi ini juga menunjukkan keinginan untuk mengembalikan fokus pemerintah ke kebutuhan mendasar rakyat.

“New Policy harus diperbaiki, karena masyarakat lebih membutuhkan solusi untuk kehidupan sehari-hari, bukan proyek besar yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” kata salah satu peserta demo.

8 Tuntutan Utama Aliansi Rakyat Memanggil

Delapan tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini secara rinci mengkritik New Policy. Pertama, menghentikan program makan bergizi gratis (MBG) karena dinilai rentan terhadap korupsi dan kurangnya pengawasan. Kedua, menolak Koperasi Desa Merah Putih yang dianggap bertentangan dengan prinsip ekonomi rakyat. Ketiga, mendesak pencabutan revisi Undang-Undang TNI, Polri, Kejaksaan, dan Peradilan Militer, serta memastikan kebebasan berekspresi tetap terjaga.

Ketujuh, mengembalikan hak pekerja yang terancam oleh New Policy, terutama terhadap pembantu rumah tangga (PRT), guru, dan buruh. Kedelapan, mengurangi harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM), serta tarif utilitas publik. Massa juga menyoroti dana subsidi yang dinilai tidak digunakan secara optimal, dan menginginkan redistribusi kebijakan untuk menutupi ketimpangan yang terjadi.

Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap New Policy yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan sehari-hari. Selain ekonomi, tuntutan juga melibatkan isu-isu sosial dan politik. Misalnya, menuntut akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM, serta menegaskan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan delapan tuntutan ini, massa berharap New Policy bisa diubah agar lebih berpihak pada rakyat.

Dalam upaya meningkatkan daya jangkau aksi ini, Aliansi Rakyat Memanggil memanfaatkan media sosial dan berita lokal untuk menyebarkan informasi. Demo di Yogya menjadi salah satu dari beberapa aksi besar yang dipicu oleh New Policy. Massa menilai kebijakan tersebut memicu kecemasan dan harus diperbaiki melalui perubahan yang lebih tepat. Aksi ini juga menunjukkan semangat rakyat dalam mendesak pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan mereka.