Topics Covered: Bupati Gowa Walk Out dari Sidang Angket, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya

Topics Covered: Bupati Gowa Walk Out Sidang Angket, Kuasa Hukum Jelaskan

Topics Covered - Gowa, Beritasatu.com — Amirullah Mappaero, kuasa hukum Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, memberikan penjelasan komprehensif mengenai alasan strategis di balik keputusan kliennya untuk meninggalkan sidang hak angket DPRD Gowa. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, yang menjadi momen penting dalam dinamika pemerintahan daerah. Langkah tegas ini diambil hanya beberapa menit setelah bupati disumpah di bawah kitab suci Al-Quran untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai pihak yang diperiksa dalam sidang tersebut.

Pergeseran Fokus Pembahasan dari Kebijakan ke Isu Pribadi

Menurut Amirullah, Bupati Sitti Husniah Talenrang sebenarnya telah memenuhi undangan resmi dari panitia khusus (pansus) dan bersiap memberikan klarifikasi lengkap mengenai berbagai isu yang sedang dibahas. Namun, ia memutuskan untuk menghentikan kehadirannya karena merasa pembahasan mulai bergeser dari substansi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan menuju persoalan pribadi dan keluarga yang dianggap tidak relevan dengan ruang lingkup hak angket.

"Dia meminta pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya kolektif. Kemudian Ibu juga kepenginnya pansus silakan pada ranah kebijakan," ujarnya dengan tegas.

Amirullah menegaskan bahwa bupati Gowa hanya meminta agar proses pemeriksaan difokuskan pada kebijakan publik serta hak-haknya sebagai pihak yang dimintai keterangan tetap dihormati. Ia menilai sejumlah pembahasan dalam forum justru mengarah pada persoalan pribadi. Ia mencontohkan adanya pembacaan kembali pernyataan sikap yang sebelumnya pernah disampaikan pihak keluarga bupati, yang menurutnya tidak memiliki keterkaitan dengan substansi hak angket.

Tiga Kasus yang Mengaitkan Bupati Gowa

Topics Covered - Tiga kasus utama yang dikaitkan dengan bupati Gowa meliputi korupsi belasan miliar rupiah, pencabutan sepihak program doktoral salah satu mahasiswi, serta dugaan tindakan asusila dengan salah satu konsultan politiknya. Amirullah menjelaskan bahwa kliennya sebenarnya telah hadir dan siap memberikan keterangan di hadapan pansus DPRD Gowa.

Menurutnya, kliennya juga telah mempersiapkan jawaban atas berbagai pertanyaan yang akan diajukan oleh anggota pansus. Namun, proses tersebut tidak berlanjut setelah bupati Gowa meminta agar hak-haknya sebagai pihak yang dimintai keterangan dihormati. Salah satu permintaan yang disampaikan yakni agar pertanyaan disampaikan secara kolektif dan pembahasan difokuskan pada kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

"Seperti pembacaan pernyataan sikap yang terkesan berulang-ulang kali, pernyataan sikap yang pernah disampaikan oleh pihak keluarga. Ya, tentunya itu sudah mengarah pada ranah keluarga. Jadi tidak berkorelasi dengan yang Ibu maksud, adalah hak-haknya itu adalah mengenai kebijakan," tuturnya.

Ketidaksesuaian antara Pernyataan dan Fakta di Forum

Kuasa hukum juga menyebut, meski pihak pansus menyatakan tidak bermaksud membahas kehidupan pribadi bupati, kenyataannya sejumlah pertanyaan dinilai tetap mengarah pada ranah keluarga sehingga tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan yang seharusnya berfokus pada kebijakan publik. Topics Covered - Hal ini menjadi poin penting yang disampaikan oleh Amirullah dalam penjelasannya.

"Dewan tadi mengatakan dia sama sekali tidak tertarik pada privasi Ibu, tetapi pada faktanya di dalam forum selalu mengarahkan pada ranah pribadi," sambungnya.

Prospek Pertemuan Berikutnya

Terkait kemungkinan memenuhi undangan berikutnya, Amirullah mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melihat perkembangan mekanisme yang diterapkan pansus. Ia juga menegaskan bahwa selama ini kliennya telah menunjukkan itikad baik dengan memenuhi undangan yang diterima. Topics Covered - Langkah ini menunjukkan sikap profesional dalam menghadapi situasi yang sedang berlangsung.

"Selanjutnya kita lihat perkembangannya, mekanismenya seperti apa," tandasnya.

Langkah walk out ini menjadi perhatian publik karena menyoroti pentingnya menjaga fokus pembahasan dalam sidang hak angket. Bupati Gowa dinilai telah menunjukkan sikap kooperatif sejak awal, namun merasa hak-haknya sebagai pihak yang diperiksa tidak sepenuhnya dihormati. Dengan demikian, keputusan untuk meninggalkan sidang merupakan bentuk protes terhadap pergeseran fokus yang terjadi dalam forum tersebut. Topics Covered - Peristiwa ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait.