Topics Covered: Pemuda Adat Papua Tolak Program Cetak Sawah di Wilayah Sorong

Pemuda Adat Papua Tolak Program Cetak Sawah di Sorong

Topics Covered – Sorong, Beritasatu.com – Sejumlah pemuda adat dan elemen masyarakat adat Papua Barat Daya melakukan aksi demonstrasi di Hotel Vega, Kota Sorong, pada Selasa (2/6/2026) sore. Mereka memasuki ruang rapat yang sedang berlangsung dan menuntut penghentian Sosialisasi Program Cetak Sawah Tahun 2026. Aksi ini terkait dengan proyek pengembangan lahan pertanian di Wilayah Adat Malamoi, yang mencakup Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Protes ini disampaikan untuk melindungi ekosistem hutan sagu, sumber pangan lokal dan habitat turun-temurun masyarakat setempat.

Latar Belakang Proyek Cetak Sawah

Program cetak sawah yang digagas Kementerian Pertanian melalui Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian Kelas I Jayapura, bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dianggap merugikan masyarakat adat. Aksi spontan ini muncul karena kekhawatiran akan pengalihan lahan tanpa persetujuan dari pemilik hak ulayat. Peserta aksi menilai proyek tersebut tidak memperhatikan kondisi alam dan hak masyarakat, yang menjadi pusat perhatian dalam Topics Covered.

Para peserta demonstrasi membawa spanduk dengan pernyataan seperti "Stop Cetak Sawah di Wilayah Malamoi" dan "Sagu itu Ketahanan Pangan Kami". Mereka menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. "Program ini berjalan tanpa transparansi, tanpa melibatkan adat, dan tanpa memperhatikan ekosistem," ujar Elisa Bisulu, perwakilan pemuda adat. Aksi ini menunjukkan kekuatan masyarakat adat dalam mengawal kebijakan pangan.

Dalam orasinya, Elisa mengungkapkan risiko perubahan ekosistem hutan basah akibat pengembangan sawah skala besar. Ia menekankan bahwa hutan sagu tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat adat. "Jika tidak dihentikan, masyarakat akan kehilangan hak atas tanah mereka," tambahnya. Aksi ini menjadi salah satu Topics Covered dalam perdebatan kesejahteraan pangan dan lingkungan.

"Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat adat. Proyek ini mengancam kehidupan kami yang telah terjaga selama ratusan tahun," ujar Elisa saat berbicara di depan Hotel Vega.

Massa aksi memaksa para peserta rapat untuk berhenti berdiskusi. Kehadiran mereka membuat suasana lebih dinamis, dengan tuntutan utama berupa penolakan proyek cetak sawah. Peserta aksi juga menegaskan perlunya kebijakan perlindungan sagu sebagai bahan pangan strategis. "Program cetak sawah tidak bisa dijalankan tanpa konsultasi dan komitmen terhadap keadilan," kata salah satu orator.

Aksi ini menjadi bagian dari Topics Covered dalam isu ketahanan pangan nasional. Meski tujuan proyek adalah meningkatkan produksi pangan, keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat adat harus menjadi prioritas. Masyarakat adat menegaskan bahwa Sorong dan Sorong Selatan bukanlah tanah kosong, melainkan wilayah dengan nilai budaya dan ekologis yang tinggi. Proyek cetak sawah dikhawatirkan akan menyebabkan deforestasi massal di daerah tersebut.

Kelompok aksi menuntut pemerintah pusat dan daerah agar menyusun kebijakan yang selaras dengan kebutuhan lokal. Mereka menekankan bahwa masyarakat adat harus berperan aktif dalam pengelolaan lahan. "Kita tidak akan diam jika kebijakan ini mengorbankan hak kita," ujar salah satu peserta. Aksi ini menjadi salah satu contoh kekuatan masyarakat adat dalam menegakkan prinsip keadilan.