BoP Jadi Hambatan? DPR Nilai Iran Tak Mudah Terima Indonesia sebagai Mediator

Di tengah semakin panasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan siap menjadi fasilitator dialog untuk mendinginkan situasi. Langkah ini dilakukan setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran menciptakan ketegangan yang memuncak. “Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, siap memfasilitasi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran demi stabilitas kawasan,” tulis akun X @Kemlu_RI, Sabtu (28/2).

Menanggapi inisiatif tersebut, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengupas kesiapan Iran dalam menerima posisi Indonesia sebagai mediator. Ia menekankan bahwa meskipun niat Presiden sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi, terdapat tantangan dalam mewujudkannya. “Niat presiden menjadi fasilitator konflik di Teheran sudah sesuai dengan prinsip yang diamanatkan konstitusi. Namun, langkah ini membutuhkan analisis mendalam,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

“Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam BoP, sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” kata Hasanuddin.

Hasanuddin mengungkap tiga pertimbangan utama. Pertama, mediator harus didukung oleh kedua belah pihak. Kedua, peran tersebut membutuhkan komitmen kuat, termasuk alokasi waktu, tenaga, dan anggaran. Ketiga, kejelasan kepentingan nasional Indonesia menjadi faktor penting. “Setiap langkah diplomasi besar harus memiliki manfaat yang jelas bagi kepentingan bangsa,” tegasnya.

Dalam konteks ini, Hasanuddin menilai mediasi antara Thailand dan Kamboja lebih relevan. “ASEAN adalah wilayah kita. Kawasan ini harus damai dan stabil, yang lebih langsung memengaruhi kepentingan nasional Indonesia,” ujarnya.

GREAT Institute mendukung penuh peran Prabowo sebagai mediator. Institusi tersebut menegaskan pentingnya partisipasi Indonesia dalam upaya meredakan ketegangan antara Israel dan Iran. Amelia, dari kelompok ini, mengingatkan bahwa dampak konflik terhadap Indonesia bisa berdampak luas, termasuk sektor ekonomi dan keamanan.

“Amerika Serikat tidak pantas memimpin inisiatif perdamaian Gaza karena dianggap berpihak pada Israel, yang memicu keraguan terhadap keberhasilan upaya tersebut,” kata Duta Besar Iran untuk Indonesia.

Duta Besar Iran juga mempertahankan kerja sama dengan Indonesia untuk stabilitas kawasan Asia Barat dan Tenggara. Ia menekankan dukungan terhadap Palestina serta solusi konflik berbasis demokrasi. Sementara itu, Dino Patti Djalal, pendiri FPCI, mengingatkan bahwa Dewan Perdamaian Palestina bukan solusi akhir kemerdekaan. “Indonesia, sebagai anggota, harus waspada terhadap agenda AS-Israel,” tambahnya.