Wamendagri optimistis penyaluran dana otsus Papua rampung pekan ini

Jakarta – Rabu

Dalam wawancara di Jakarta, Rabu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan bahwa tahap pertama distribusi dana otonomi khusus untuk wilayah Papua akan selesai dalam satu minggu mendatang. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan terhadap enam provinsi di Papua menunjukkan bahwa sebagian besar daerah telah menerima alokasi dana tersebut.

Dari 46 daerah di Papua, 95 persen sudah terlaksana, artinya dana telah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” kata Ribka.

Walau demikian, lima wilayah masih mengalami keterlambatan dalam penyaluran, termasuk Provinsi Papua Pegunungan dan empat kabupaten lainnya. Ribka menjelaskan bahwa kendala yang muncul bersifat administratif dan teknis, namun tidak menghambat proses secara signifikan.

Estimasi dalam minggu ini, saya yakin sekali, dalam minggu ini lima daerah ini akan terselesaikan,” ujarnya.

Pemerintah pusat bersama tim percepatan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mengidentifikasi masalah-masalah di setiap daerah. Wamendagri meyakini bahwa seluruh hambatan dapat segera diatasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, perbaikan pengelolaan dana otsus terus menunjukkan kemajuan. Ribka berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bisa ditingkatkan untuk memastikan distribusi tahap pertama sebesar 30 persen berjalan tepat waktu.

Menurutnya, pengawasan dan penggunaan dana yang berkelanjutan sangat penting, terutama menjelang penyaluran tahap selanjutnya pada bulan Juni atau Juli serta tahap ketiga di November. “Mudah-mudahan yang akan kita urus ke depan itu adalah bagaimana kualitas laporannya harus lebih baik, dan terukur kemudian tepat sasaran,” tambah Ribka.

Dana otsus, kata Ribka, memainkan peran strategis dalam mendukung sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur. Oleh karena itu, penggunaannya harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua (OAP).

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Pemerintah daerah diminta menyampaikan informasi penggunaan dana secara terbuka kepada publik.