Sidang Dewan HAM PBB Dibuka Indonesia, Fokus pada Hak Anak dan Sunat Perempuan

Jakarta, KOMPAS.com – Sidang ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan diisi oleh Indonesia sebagai pemimpin. Pertemuan ini akan membahas berbagai isu kemanusiaan, termasuk sunat perempuan dan hak anak. Menurut laporan ANTARA, Jumat (20/2/2026), Delegasi Tetap Indonesia di Jenewa telah mengungkap topik yang akan dibahas selama pertemuan tersebut.

Isu Kemanusiaan yang Diangkat

Topik utama yang akan dibahas mencakup pencegahan sunat perempuan, promosi budaya perdamaian, pembiayaan pembangunan berkelanjutan, hak penyandang disabilitas, serta perlindungan hak anak. Selain itu, sidang juga akan mengupas kerja sama teknis dengan negara-negara mitra, seperti Ukraina, Haiti, dan Republik Afrika Tengah. Pertemuan ini juga akan meninjau perkembangan HAM di Afghanistan, Sudan, dan Palestina.

Lebih dari 100 pejabat negara dikonfirmasi menghadiri Sidang ke-61 Dewan HAM PBB, dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Petro akan hadir secara langsung. Sidang berlangsung dari 23 Februari hingga 31 Maret 2026.

“Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, yang juga bertindak sebagai Presiden Dewan HAM, Duta Besar Sidharto R Suryodipuro, akan membuka Sidang Tingkat Tinggi tersebut,” ujar Delegasi Tetap Indonesia di Jenewa dalam pernyataan tertulisnya yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Delegasi Tetap Indonesia, sidang ini menjadi yang pertama dipimpin negara ini sejak Dewan HAM PBB didirikan pada 2006. Pemimpin sidang akan menjaga ruang dialog yang inklusif dan memperkuat kolaborasi demi pemajuan HAM yang setara. Sidang bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang berlangsung di tengah lanskap global yang kompleks dengan ketegangan geopolitik dan tekanan finansial terhadap sistem PBB.

Indonesia Usung Tema “Presidensi untuk Semua”

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia mengusung tema “Presidensi untuk Semua” sebagai komitmen untuk menciptakan badan HAM yang inklusif. Tema ini bertujuan menjembatani perbedaan melalui dialog konstruktif serta memperkuat kerja sama sebagai fondasi utama perlindungan HAM.

Dalam kesempatan ini, Indonesia juga akan mempromosikan peningkatan akses anak terhadap makanan bergizi, sesuai dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Delegasi menjelaskan bahwa pemenuhan hak pangan dan hak anak merupakan bagian penting dari pelindungan HAM dan investasi strategis untuk pembangunan SDM berkelanjutan.

Perbedaan Pandangan Aktivis dan Posisi Pemimpin

Beberapa aktivis menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bertentangan dengan posisi yang diambil sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Namun, Delegasi Tetap Indonesia menegaskan bahwa tema yang diusung tetap sesuai dengan visi inklusif dan penguatan kerja sama dalam rangka memajukan HAM di seluruh dunia.