Special Plan: 14 Asprov PSSI Dipimpin Plt, Tata Kelola Federasi Disorot

14 Asprov PSSI Dipimpin Plt, Tata Kelola Federasi Disorot

Tim Kepemimpinan Sementara Jadi Fokus Perhatian

Special Plan - Jakarta, Beritasatu.com – Penggunaan pelaksana tugas (Plt) dalam mengisi jabatan ketua asosiasi provinsi (asprov) PSSI di berbagai wilayah telah memicu tanya jawab mengenai efisiensi tata kelola organisasi sepak bola nasional. Hingga kini, terdapat lebih dari 14 asprov yang secara bersamaan dipimpin oleh plt, menggantikan ketua definitif yang periode jabatannya telah selesai. Fenomena ini memperoleh perhatian dari sejumlah mantan pengurus daerah, yang merasa adanya kebutuhan penjelasan lebih lanjut terkait alasan serta mekanisme penunjukan plt di banyak wilayah secara serentak.

Program Pembinaan dan Koordinasi Terancam

PSSI tengah fokus pada tiga aspek utama: pembinaan pemain muda, pengelolaan kompetisi liga, serta agenda tim nasional. Namun, keadaan saat ini mulai menjadi sorotan karena beberapa asprov yang dipimpin plt terlihat mengalami hambatan dalam menjalankan program-program daerah. Menurut para mantan pengurus, ketidakpastian kepemimpinan menciptakan gangguan koordinasi dengan klub anggota serta risiko penundaan dalam pengembangan sepak bola di tingkat lokal.

Dalam kondisi ini, para pengurus daerah mengeluhkan adanya kebingungan terkait kebijakan penunjukan plt. Selama ini, plt dianggap sebagai langkah sementara untuk mengisi kekosongan saat ketua definitif belum ditetapkan. Namun, kebijakan tersebut justru diterapkan secara masif tanpa indikasi jelas tentang jadwal pemilihan ketua definitif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kepastian arah organisasi serta efektivitas tata kelola federasi.

Peran Exco dan Statuta PSSI Menjadi Sorotan

Menurut Tommy Apriantono, mantan ketua asprov PSSI Jawa Barat, kejelasan kepemimpinan sangat vital. Ia mengungkapkan, banyak pengurus daerah bingung mengapa hingga saat ini tidak ada ketua definitif yang ditetapkan. “Sebelumnya, alasan penunjukan plt dikaitkan dengan kondisi bencana alam di Sumatera. Tapi, sekarang situasi tersebut sudah pulih, sementara daerah lain yang tidak terdampak juga masih dipimpin plt. PSSI perlu menjelaskan dasar kebijakan ini,” tutur Tommy, Selasa (16/6/2026).

"Kami di tingkat daerah terus mempertanyakan mengapa sampai sekarang belum ada ketua definitif. Sebab, yang menunggu kejelasan tidak hanya pengurus provinsi, tetapi juga asosiasi kabupaten dan kota yang berhak memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan," kata Tommy.

Di sisi lain, Joune Ganda, mantan ketua asprov PSSI Sulawesi Utara, mengakui bahwa penunjukan plt memang termasuk kewenangan PSSI sesuai dengan statuta organisasi terbaru. “Exco memiliki otoritas untuk menetapkan ketua plt, dan kebijakan ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Namun, kebutuhan jadwal pemilihan definitif tetap penting agar semua pihak tahu arah yang diambil,” jelas Joune.

Transparansi Dibutuhkan untuk Memperkuat Kepercayaan

Sekilas, penunjukan plt dianggap sebagai tindakan administratif untuk mengatasi keterlambatan proses pengisian jabatan. Namun, bila tidak diberi batasan waktu yang jelas, kebijakan ini bisa dianggap sebagai kecenderungan menjadikan plt sebagai instrumen jangka panjang. Tidak hanya kekacauan di tingkat provinsi, dampaknya juga berpotensi mengganggu kestabilan program pembinaan sepak bola nasional.

Keberlanjutan organisasi PSSI dianggap sangat bergantung pada transparansi. Tanpa kejelasan tentang prosedur penunjukan, anggota federasi bisa merasa tidak diperhatikan. Para mantan pengurus menegaskan bahwa setiap keputusan harus ditempuh dengan prinsip demokrasi dan kekeluargaan. Mereka berharap Exco dapat menyusun mekanisme pemilihan ketua definitif yang terstruktur, agar semua pihak merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Kebutuhan Perubahan untuk Masa Depan Sepak bola Nasional

Sejumlah pihak, termasuk para mantan ketua asprov, menilai PSSI perlu segera memperbaiki tata kelola. Hal ini tidak hanya untuk mengatasi kekacauan administratif, tetapi juga untuk memastikan federasi bisa bergerak dengan arah yang jelas. Kepercayaan anggota dan mitra organisasi sangat penting agar program-program seperti pembinaan usia muda atau pengelolaan kompetisi bisa berjalan optimal.

Dalam statuta PSSI, kewenangan penunjukan plt berada di tangan Komite Eksekutif (Exco), yang bekerja secara kolektif. Namun, keputusan seperti ini justru terkesan tidak terkoordinasi. Para pengurus daerah menilai bahwa Exco harus lebih aktif dalam memberi penjelasan terkait alasan mengapa proses pemilihan ketua definitif di beberapa asprov masih tertunda. Selain itu, mereka juga meminta kepastian mengenai langkah-langkah berikutnya untuk memulihkan kondisi organisasi.

Proses Penunjukan plt perlu Ditata dengan Lebih Terstruktur

PSSI sebelumnya menyatakan bahwa penunjukan plt merupakan langkah teknis untuk mengisi kekosongan jabatan. Namun, beberapa pihak merasa kebijakan tersebut bisa menjadi indikasi kelembagaan yang tidak stabil. Mereka menyarankan agar ada pengawasan lebih ketat terhadap proses penunjukan plt, terutama di wilayah yang tidak mengalami kondisi darurat.

Para mantan pengurus daerah juga mengingatkan bahwa Exco harus berperan aktif dalam menetapkan jadwal pemilihan ketua definitif. Tanpa itu, keberadaan plt bisa berubah menjadi kebiasaan yang mengurangi kredibilitas federasi. Di sisi lain, mereka meminta PSSI untuk lebih jelas dalam menyusun mekanisme internal agar tidak terkesan sembarangan.

Meski penunjukan plt terlihat sebagai solusi sementara, kebijakan ini justru menciptakan dinamika baru dalam tata kelola PSSI. Para pengurus daerah mempertanyakan apakah Exco sudah mempertimbangkan keberlanjutan organisasi sebelum memutuskan untuk menggunakan plt secara masif. Mereka juga menyoroti bahwa keputusan ini bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi federasi.

Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, PSSI diberi kesempatan untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keseimbangan antara kepemimpinan sementara dan transparansi. Jika tidak direspons secara cepat, keadaan saat ini bisa berlanjut menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan pengurus daerah. Maka, kejelasan dan kepastian menjadi kunci utama dalam memulihkan citra federasi sepak bola nasional.