Mahfud MD: Wacana Pilada via DPRD Menjadi Kemunduran Demokrasi

KOMPAS.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menilai masyarakat secara luas tidak menginginkan kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD. Menurut dia, wacana ini bisa jadi wujud kemunduran demokrasi di Indonesia.

“Kalau ini (Putusan MK) dibongkar, bisakah sekarang kembali saja tidak usah pilkada langsung? Kita tidak menginginkan itu terjadi. Mungkin itu akan terjadi. Mungkin itu akan terjadi kemunduran (berdemokrasi),” katanya dalam video yang diunggah di kanal pribadinya Mahfud MD Official, dikutip Kompas.com atas seizin pihak Mahfud, Sabtu (3/1/2026).

KPK Soal Wacana Pilada via DPRD: Bukan Sistemnya, Tapi Celah Korupsinya

Meskipun demikian, Mahfud mengatakan pemilihan secara tidak langsung tidak dilarang oleh konstitusi. Putusan MK hanya memisahkan pemilu nasional dan lokal, sedangkan cara pemilihan tidak diatur secara eksplisit sehingga tata cara pemilihan dilimpahkan pada pembentuk undang-undang.

“Karena Anda sudah memilih langsung, ini caranya. Tapi kalau Anda kembali ke tidak langsung itu tidak dilarang. Tinggal pilihan politik kita,” ucap Mahfud.

Cak Imin: Sikap PKB Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Sudah Sejak Pemerintahan SBY

Permasalahan langsung atau tidak langsung ini, kata Mahfud, akan menimbulkan dinamika politik yang tidak mudah jika elite politik tidak dewasa dalam menyikapinya. Namun yang terpenting menurut Mahfud adalah memulai persiapan revisi UU Pemilu dan Pilkada. Menyegerakan ini perlu, agar perdebatan terkait langsung atau tidak langsung memiliki ruang yang luas dan waktu yang panjang.

“Sehingga nanti pada saat pembahasan kita semua sudah siap,” tutur dia.

Gerindra Gayaungkan Kembali Wacana Pilada via DPRD

Adapun wacana pilkada dipilih oleh DPRD kembali digaungkan kali ini oleh partai penguasa, Gerindra. Melalui Sekretaris Jenderal Sugiono, Partai berlambang kepala garuda itu menyampaikan dukungan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Sugiono menyampaikan, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan lebih efisien dari sisi anggaran.

Selain dari sisi anggaran, kepala daerah yang dipilih DPRD juga lebih efisien dalam penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran, ongkos politik, hingga pemilihan terlaksana.