Bantuan 30 Ton Beras dari UEA: Pergeseran Kebijakan yang Menggegerkan

Sebuah kejutan yang tak terduga terjadi di tengah bencana banjir yang menghantam Medan, Sumatera Utara. Saat warga masih menantikan kepastian bantuan, berita tentang 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) yang awalnya diembalikan kembali menggeliat. Lantas, bagaimana bantuan tersebut akhirnya bisa ‘berlabuh’ di tangan Muhammadiyah? Kejadian ini justru membuka cerita tentang kebijakan kemanusiaan yang kini mengalami perubahan drastis.

Dari Kejutan ke Keputusan Tunggal

Awalnya, wali kota Medan Rico Waas mengatakan bantuan dari UEA dikembalikan karena pemerintah pusat belum memberikan keputusan resmi untuk menerima bantuan luar. Tapi, setelah beberapa hari berlalu, terjadi kejutan. Mendagri Tito Karnavian mengungkap bahwa beras tersebut justru diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center. Ini mengubah alur cerita: dari kegelisahan masyarakat ke keputusan yang mungkin lebih cepat dan strategis.

“Beras ini diserahkan kepada… atas kesepakatan oleh masyarakat, kepada Muhammadiyah Medical Center,”

ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Implikasinya jelas: pemerintah daerah tak lagi memegang kendali sepenuhnya. Sementara Rico Waas mengembalikan bantuan, Tito memutuskan untuk mengarahkannya ke organisasi keagamaan yang dikenal dekat dengan masyarakat. Ini mungkin adalah langkah untuk mempercepat distribusi, tetapi juga mengisyaratkan pergeseran prioritas dalam penanganan bencana. Apakah ini bentuk koordinasi yang lebih efisien, atau pertanda adanya perubahan niat?

Koordinasi yang Terlambat, Tapi Akhirnya Terwujud

Sebelumnya, bantuan 30 ton beras dianggap belum memenuhi syarat karena koordinasi dengan pemerintah pusat belum rampung.

“Kami kembalikan kepada Uni Emirat Arab,”

kata Rico Waas saat ditanya wartawan, Kamis (18/12/2025). Tapi, ketika bencana mengguncang Medan, waktu adalah musuh terbesar. Masyarakat butuh bantuan, dan koordinasi yang sebelumnya terhambat kini terbuka.

“Jadi, kami kembalikan, kami Kota Medan tidak menerima,”

ucap Rico Waas dalam rekaman suara yang diterima Kompas.com.

Ada pertanyaan yang muncul: mengapa pemerintah pusat menunda keputusan? Apakah karena kebijakan yang terlalu kaku, atau ada kekhawatiran terkait aspek administratif? Dalam situasi darurat, penundaan keputusan bisa jadi kontraproduktif. Tapi, justru keputusan yang diambil oleh Mendagri menunjukkan fleksibilitas dalam mengatasi krisis.

Peran Muhammadiyah: Penyelamat atau Penyebab Kontroversi?

Kini, bantuan itu berada di tangan Muhammadiyah. Organisasi keagamaan yang dikenal sangat dekat dengan masyarakat ini berada di tengah perhatian. Apakah ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah, atau justru menyisihkan ruang untuk organisasi lain? Tito menjelaskan bahwa Muhammadiyah akan membagikan beras tersebut secara langsung.

“Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Dan nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat,”

imbuhnya.

Pengalaman ini mengingatkan kita bahwa dalam situasi krisis, kecepatan dan kepercayaan jauh lebih penting dari prosedur. Meski awalnya ada kegugupan, akhirnya bantuan bisa tiba tepat waktu. Ini juga memperlihatkan bahwa meski pemerintah pusat menunda, organisasi lokal tetap bisa menjadi ‘penyelamat’ bagi masyarakat yang terdampak. Yang menarik, keputusan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi bencana serupa.