Dengan Memasuki Musim Kemarau, Ahli UGM Beri Saran untuk Mencegah Karhutla

PREDIKSI BMKG MENGENAI MUSIM KEMARAU 2026

Menjelang memasuki fase musim kering, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fiqri Ardiansyah, S.Hut., M.Sc., mengemukakan perlunya langkah antisipatif menghadapi risiko karhutla yang meningkat. BMKG memperkirakan bahwa sekitar 57,2 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kering lebih lama, sementara 46,5 persen area lainnya berpotensi memasuki fase tersebut lebih awal dari biasanya. Dalam rilisnya, BMKG menyebutkan bahwa 114 zona musim atau 16,3 persen total wilayah Indonesia mulai mengalami keringan pada April 2026.

Musim kering diidentifikasi melalui perubahan arah angin, yakni dari Monsun Asia (angin barat) ke Monsun Australia (angin timur). Wilayah yang diprediksi lebih dulu terkena dampaknya antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. BMKG juga mencatat bahwa sifat musim kering di sebagian besar Indonesia akan lebih ekstrem dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

KONSEP MANAJEMEN DARURAT BERKELANJUTAN

Fiqri menekankan bahwa penganggaran sektor kehutanan harus mengarah pada pendekatan manajemen darurat yang berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa alokasi dana perlu disesuaikan dengan konsep empat tahap, yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menghadapi kebakaran.

“OMC, sumur bor, sekat kanal masuk sebagai upaya pencegahan dan mitigasi,” ujar Fiqri, dilansir dari laman UGM, Senin (30/3).

Dalam konteks ini, instrumen seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), sumur bor, dan sekat kanal dianggap dapat dilakukan secara bersamaan untuk menjaga kelembapan ekosistem gambut. Fiqri menilai bahwa sekat kanal cukup berpengaruh sebagai langkah mitigasi, seperti dijelaskan dalam beberapa penelitian. Ia menjelaskan bahwa gambut yang terbakar biasanya terdegradasi, sehingga keberadaan sekat kanal diharapkan bisa mengurangi penguapan air, menjaga kelembapan, dan mengurangi risiko kebakaran.

KOLABORASI PERMANEN ANTAR SEKTOR

Menyikapi instruksi pemerintah tentang partisipasi pihak swasta, Fiqri mengusulkan model kerja yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan bahwa kolaborasi tidak hanya bersifat sementara saat kondisi darurat, tetapi harus rutin dilakukan melalui apel, patroli, dan pemantauan bersama BPBD, Manggala Agni, serta organisasi lainnya. Selain itu, pendampingan oleh Perusahaan Pemanfaatan Lahan (MPA) juga menjadi faktor kunci dalam mencegah ulang kebakaran.

KESADARAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN PLTB

Fiqri mengingatkan bahwa kesadaran masyarakat dalam penggunaan api perlu terus ditingkatkan. “Peningkatan kesadaran masyarakat terkait penggunaan api yang tidak terkendali menjadi faktor penting,” katanya. Hal ini disebabkan oleh dominasi pembakaran yang berasal dari aktivitas manusia. Untuk mengatasi masalah tersebut, ia menyarankan perusahaan dan masyarakat di luar Jawa menerapkan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Model ini dianggap sebagai alternatif untuk memutus siklus kebakaran yang berulang.

Menurut Fiqri, walaupun di Riau tercatat 4.440,21 hektar yang terkena karhutla, upaya pencegahan harus dilakukan secara lebih terencana untuk menghindari eskalasi serupa di daerah lain. Dengan kombinasi kebijakan pemerintah, partisipasi swasta, dan kesadaran kolektif, ia optimis risiko kebakaran bisa diminimalkan selama musim kering mendatang.