Menteri LH Minta Daerah Rentan Karhutla Segera Aktifkan Status Siaga Darurat

Jakarta – Dalam pertemuan koordinasi tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang digelar di ibu kota, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya pemerintah daerah di wilayah rawan mengeluarkan status siaga darurat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Menurut Menteri LH, tindakan mitigasi harus lebih intensif di daerah-daerah yang berisiko tinggi terhadap karhutla.

Status Darurat Harus Diprioritaskan

Dalam Rakor Karhutla 2026, Hanif Faisol Nurofiq menyoroti bahwa hingga saat ini, hanya dua provinsi yang telah mengambil langkah darurat, yaitu Kalimantan Barat dan Riau. Ia menyarankan gubernur dan bupati lainnya segera menetapkan kondisi siaga darurat agar intervensi pemerintah pusat bisa lebih cepat dan efektif didukung. “Ketahui kondisi iklim serta tinggi muka air tanah gambut, ini akan membantu memperpanjang curah hujan,” ujar Menteri LH.

“Dengan mengetahui tinggi muka air gambut dan kondisi iklim di tempat, kita akan memperpanjang curah hujan,” tutur Menteri LH Hanif.

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menjelaskan bahwa ancaman musim kemarau dan faktor El Niño lemah moderat, yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menjadi alasan utama untuk pencegahan dini. Daerah-daerah yang perlu diawasi lebih ketat adalah enam provinsi rawan karhutla, termasuk Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Selatan.

Pemerintah juga berencana melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di wilayah-wilayah kritis untuk membantu mengurangi risiko kebakaran. Dari data yang dihimpun Kementerian Kehutanan, pada Februari 2026, luas area yang terkena karhutla mencapai 32.637,43 hektare. Dalam bulan Maret, estimasi luas lahan terbakar meningkat menjadi 10.175,48 hektare, dengan Riau menjadi provinsi tertinggi, yaitu 8.858,87 hektare.