Komisi XI DPR RI minta Kalsel percepat hilirisasi industri

Melejitkan Potensi Ekonomi Daerah dengan Proses Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Key Discussion – Di Banjarmasin, Komisi XI DPR RI menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat proses hilirisasi industri. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai pilar baru perekonomian provinsi tersebut. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menegaskan bahwa hilirisasi dapat menjadi kunci untuk mengubah bahan baku alam menjadi produk bernilai lebih tinggi, sehingga memperkuat perekonomian lokal.

Dalam pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Fauzi H. Amro menekankan perlunya pengelolaan sumber daya alam seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet secara internal. “Banyak kekayaan alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Jika hilirisasi berjalan cepat, maka potensi PAD provinsi ini akan meningkat secara signifikan,” jelasnya. Menurut Fauzi, hilirisasi industri bukan hanya menguntungkan pemerintah pusat, tetapi juga memberi kontribusi langsung pada daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah.

“Provinsi Kalimantan Selatan, yang kaya akan sumber daya alam, perlu memanfaatkan potensi ini melalui hilirisasi industri. Dengan mengolah bahan baku seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet secara lokal, daerah tersebut bisa meningkatkan nilai tambah dan PAD secara signifikan,” tutur Fauzi H. Amro, yang memimpin Komisi XI DPR RI.

Fauzi H. Amro juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang mencapai 5,67 persen, di atas rata-rata nasional. “Angka ini menunjukkan kinerja yang baik, terutama didukung oleh sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan,” katanya. Ia menambahkan bahwa hilirisasi bisa menjadi alat utama untuk memperkuat kekuatan ekonomi provinsi tersebut. Dalam konteks ini, sektor pertambangan di Kalimantan Selatan memiliki kontribusi mencapai 26 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga memiliki peran kritis dalam transformasi industri.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis, menjadi kesempatan untuk membahas langkah-langkah peningkatan PAD. Fauzi mengatakan bahwa daerah perlu membangun kerja sama lebih erat dengan pemerintah pusat agar hilirisasi bisa berjalan efektif. “Investasi besar dan dukungan regulasi dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi kegiatan industri di Kalimantan Selatan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan bahan baku, tetapi juga pada keseriusan pemerintah dalam merancang strategi pengembangan.

“Kita tahu bahwa pertambangan di Kalsel ini menyumbang 26 persen dari konteks pertumbuhan ekonomi. Nah, artinya apa? Kalau dilakukan hilirisasi, ini akan menjadi PAD yang sangat luar biasa,” ujarnya.

Di sisi lain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, mewakili Gubernur Kalsel menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Komisi XI DPR RI. “Kami sangat menghargai dukungan dari lembaga legislatif ini untuk pengembangan ekonomi Kalimantan Selatan,” kata Ariadi. Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Kalsel membutuhkan bantuan pemerintah pusat dalam mendorong empat kawasan industri strategis (KIK) yang menjadi fokus utama.

Kawasan industri tersebut mencakup KIK Seradang di Kabupaten Tabalong, KIK Mantuil di Banjarmasin, KIK di Kabupaten Tapin, serta KIK Jorong di Kabupaten Tanah Laut. Ariadi menjelaskan bahwa empat KIK ini bertujuan untuk menarik investasi besar dan menciptakan keterlibatan industri skala besar dalam perekonomian daerah. “Kawasan ini akan menjadi pusat pengembangan sektor manufaktur, logistik, dan teknologi,” tambahnya. Dengan demikian, hilirisasi tidak hanya terbatas pada bahan baku alam, tetapi juga mencakup industri lain yang bisa memperkuat basis ekonomi provinsi.

“Termasuk juga regulasinya dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut Ariadi, target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tahun ini sebesar 8,1 persen memerlukan investasi hingga 250 triliun rupiah. “Dana tersebut diperlukan untuk membangun infrastruktur, menyediakan fasilitas industri, dan menarik perusahaan besar berinvestasi di Kalimantan Selatan,” jelasnya. Ia menekankan bahwa investasi ini harus disertai kebijakan yang mendukung pengembangan industri dalam skala nasional, seperti penghapusan hambatan regulasi dan penyederhanaan prosedur.

Kawasan industri strategis (KIK) di Kalimantan Selatan diharapkan bisa menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Fauzi H. Amro menambahkan bahwa pengembangan KIK tidak hanya memperkuat PAD, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “KIK ini menjadi bentuk konversi sumber daya alam menjadi perekonomian yang ber