Misteri Peran Indonesia di Board of Peace Pasca-Pecahnya Perang Iran

Penulis: Ausirio Sangga Ndolu/DW Indonesia, Jakarta, KOMPAS.com – Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran yang berujung pada kematian Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, memicu perdebatan baru di Indonesia mengenai keterlibatan negara ini dalam Board of Peace (BoP). Sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Majelis Ulama Indonesia, akademisi, serta gabungan lembaga swadaya masyarakat, mulai mempertanyakan relevansi BoP dalam konteks konflik saat ini.

Perdebatan Terhadap Keanggotaan Indonesia di BoP

Aliansi mahasiswa Universitas Indonesia bahkan mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kembali keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut. Meski BoP dianggap memiliki tugas untuk mendorong gencatan senjata, menyebarkan bantuan kemanusiaan, serta mendukung pemulihan wilayah Gaza melalui kehadiran pasukan stabilisasi internasional, kontroversi terhadap forum ini semakin memuncak setelah serangan terhadap Iran.

“Ini semua pembicaraan BoP di tunda, semua perhatian shifted ke situasi di Iran,” kata Menteri Luar Negeri Sugiono.

Pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan akhir mengenai posisinya dalam BoP. Sugiono menyebut bahwa fokus utama saat ini berada pada eskalasi konflik Iran, sementara komunikasi dengan pihak-pihak terlibat tetap berlangsung. “Saya berkomunikasi dengan kedua belah pihak, pihak AS dan pihak Iran. Kita tunggu beberapa hari dan beberapa minggu ke depan situasinya,” tambahnya.

Pertimbangan Geopolitik dan Tekanan AS

Dosen hubungan internasional Universitas Islam Indonesia, Hadza Min Fadhli Robby, mengatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP belum tentu memberi dampak diplomatik besar terhadap dinamika konflik Timur Tengah. Menurutnya, sejumlah negara di dalam forum tersebut, seperti Turki dan Qatar, justru memiliki pengaruh lebih kuat karena keterlibatannya langsung dengan berbagai pihak konflik.

Ketua Departemen Hubungan Internasional CSIS, Lina Alexandra, menilai sikap pemerintah Indonesia yang hati-hati mungkin dipengaruhi oleh perhitungan geopolitik, khususnya dalam hubungan dengan AS. Ia menekankan bahwa hubungan bilateral saat ini juga melibatkan kepentingan diplomasi dan perdagangan yang sedang berkembang.

“Ada kemungkinan pemerintah mengkhawatirkan kalau kita tidak menyambut baik tawaran untuk bergabung dalam Board of Peace, kita akan mendapat tekanan sendiri di dalam negosiasi tarif kita dengan Amerika Serikat,” kata Lina.

Lina menambahkan, “Intinya adalah kita tidak ingin membuat Trump marah.” Namun, ia mengatakan pertimbangan tersebut seharusnya tidak lagi menjadi penghalang utama bagi Indonesia. Pasalnya, kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya menjadi dasar kekhawatiran kini berada dalam ketidakpastian setelah AS membatalkan sejumlah keputusan tersebut.

Konsistensi Indonesia dalam Isu Palestina

Lina juga mengkritik minimnya respons resmi Indonesia terhadap serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Menurutnya, Indonesia selama ini konsisten menolak tindakan militer yang melanggar kedaulatan negara lain dalam isu Palestina. “Kalau kita mendorong penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam isu Palestina, seharusnya prinsip yang sama juga berlaku dalam kasus lain,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri era Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, Hassan Wirajuda, menyoroti bahwa eskalasi konflik terbaru membuat peluang keberhasilan BoP semakin terbuka untuk diperdebatkan. “Dengan perang di Iran ini, potensi BoP untuk berhasil bisa jadi menurun,” kata Hassan. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mempertimbangkan apakah BoP masih relevan dalam menjalankan misinya.

Kini, misteri mengenai peran Indonesia di BoP tetap menjadi bahan diskusi luas, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat sipil, sambil menantikan keputusan pemerintah yang belum final.