Irjen Kemenkum RI Memperkuat Zona Integritas di Kepri

Important Visit – Kota Tanjungpinang menjadi tempat kunjungan kerja Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Republik Indonesia, Komjen Pol Hendro Pandowo, untuk memberikan dorongan tambahan terhadap zona integritas serta mengevaluasi performa jajaran di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) KemenkumHAM Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam acara tersebut, Irjen Hendro menyampaikan apresiasi terhadap capaian yang telah dicapai oleh instansi tersebut selama periode tertentu. Kinerja yang menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dalam pengelolaan sektor pelayanan publik, menjadi fokus utama dari evaluasi yang dilakukan.

Kinerja yang Mencapai Target 100 Persen

Pada kesempatan kunjungan kerja Rabu lalu, Irjen Hendro menyoroti pencapaian mutlak Kanwil KemenkumHAM Kepri, khususnya dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang sempurna. Seluruh temuan yang ditemukan selama audit ketaatan terkait pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara (BMN), hingga layanan bantuan hukum telah berhasil dituntaskan. “Capaian ini mencerminkan komitmen kuat jajaran Kanwil Kepri dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tutur Irjen Hendro. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan oleh seluruh pegawai mencapai 100 persen melalui aplikasi Seraya. Ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan aset serta pengendalian korupsi.

“Kinerja yang ditampilkan Kanwil KemenkumHAM Kepri patut diapresiasi. Capaian ini bukan hanya mencerminkan pengelolaan yang baik, tetapi juga menunjukkan perbaikan terus-menerus dalam kepatuhan terhadap standar tata kelola organisasi,” ujar Irjen Hendro.

Menurut Irjen Hendro, pencapaian ini memberikan dasar kuat untuk mengusulkan Kanwil KemenkumHAM Kepri sebagai salah satu satuan kerja yang dianggap layak meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026. Dalam penguatan zona integritas, ia menekankan pentingnya mempertahankan eksistensi nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan etika dalam setiap keputusan administratif.

“Prestasi ini harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan ketaatan, menjaga solidaritas tim, serta memperkuat profesionalisme dalam menjalankan tugas,” kata Irjen Hendro. Ia menambahkan bahwa dedikasi yang ditunjukkan oleh seluruh jajaran KemenkumHAM Kepri layak mendapat dukungan lebih besar, termasuk dari pihak eksternal. “Jangan biarkan keberhasilan saat ini membuat kita lengah. Sebaliknya, gunakan sebagai pengingat bahwa masih ada jalan yang harus ditempuh untuk mencapai standar lebih tinggi,” tegasnya.

Optimisme untuk Peningkatan Lebih Lanjut

Kepala Kanwil KemenkumHAM Kepri, Edison Manik, memberikan penjelasan tambahan mengenai keberhasilan yang diraih selama 2026. Menurutnya, tren positif telah terjadi dalam efektivitas birokrasi serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. “Peningkatan ini berkat kebersamaan dan komitmen semua pihak untuk memperbaiki proses pelayanan,” ujar Edison. Dengan fondasi yang sudah kuat, ia optimis bahwa Kanwil KemenkumHAM Kepri mampu menjadi contoh terbaik dalam pelayanan publik yang transparan dan bebas dari korupsi.

“Transformasi birokrasi membutuhkan kolaborasi yang lebih intens. Kami berharap pencapaian saat ini dapat menjadi langkah awal menuju lingkungan kerja yang lebih mumpuni,” tambah Edison Manik.

Edison juga menyoroti peran aplikasi Seraya dalam mempermudah pelaporan harta kekayaan pegawai. “Seraya tidak hanya menjadi alat untuk memantau ketaatan, tetapi juga memperkuat budaya pemeriksaan diri dan sistem pengawasan internal,” jelasnya. Kinerja yang memadai di bidang ini, lanjut Edison, menjadi dasar untuk menegaskan komitmen terhadap reformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Langkah untuk Menjaga Pelayanan Terbaik

Dalam menutup acara kunjungan kerja, seluruh jajaran Kanwil KemenkumHAM Kepri menandatangani komitmen bersama untuk terus mengawal zona integritas. Irjen Hendro menekankan bahwa evaluasi WBBM 2026 adalah bagian dari perjalanan menuju pemerintahan yang lebih bersih. “Kami berharap penilaian ini menjadi tolok ukur untuk menyempurnakan sistem kerja serta menjaga konsistensi dalam pelayanan kepada masyarakat,” tutur Irjen Hendro. Selain itu, ia meminta seluruh pegawai untuk meningkatkan ketaatan terhadap aturan disiplin, terutama dalam menghadapi tantangan baru yang muncul.

Edison Manik juga menegaskan bahwa WBBM bukan hanya tujuan, tetapi juga alat untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan publik. “Dengan menjadi contoh terbaik, Kanwil KemenkumHAM Kepri berharap dapat membangkitkan semangat kebersamaan di lingkungan kerja serta mendorong inovasi dalam pelayanan,” imbuhnya. Di samping itu, ia menyatakan bahwa akan terus dilakukan perbaikan terhadap layanan bantuan hukum, pengelolaan BMN, dan transparansi pengadaan barang/jasa guna memenuhi standar nasional.

Terlepas dari pencapaian yang telah ada, Irjen Hendro menekankan bahwa transformasi birokrasi masih memerlukan upaya lebih. “Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersifat akuntabel dan tidak hanya mengutamakan kecepatan, tetapi juga kualitas,” katanya. Selain itu, ia juga memberikan saran untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar transparansi bisa terjaga lebih baik. Peningkatan kualitas pelayanan publik, lanjut Irjen Hendro, adalah kunci untuk menjaga kredibilitas institusi di tengah dinamika pemerintahan yang terus berubah.

Acara tersebut berakhir dengan rasa percaya diri yang tinggi dari seluruh jajaran Kanwil KemenkumHAM Kepri. Kedua belah pihak sepakat bahwa zona integritas yang sudah diperkuat harus menjadi fondasi untuk menyukseskan target WBBM tahun 2026. “Kami percaya bahwa dengan disiplin dan semangat kerja yang terus berkembang, Kepri dapat menjadi wilayah yang dianggap sebagai model pemerintahan bersih,” tutur Edison Manik. Penguatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun birokrasi yang lebih melayani dan transparan di seluruh Indonesia.

Menurut Irjen Hendro, apresiasi terhadap pencapaian saat ini tidak berarti puas diri. “Justru, ini menjadi momentum untuk mengejar standar lebih tinggi dan memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya. Dengan menerapkan prinsip-intisari zona integritas, ia meyakini bahwa KemenkumHAM Kepri dapat mencapai predikat WBBM secara stabil. “Seluruh pegawai harus menjadi bagian dari transformasi ini, baik melalui penguatan sistem maupun kesadaran diri,” pungkas Irjen Hendro.

Acara kunjungan kerja tersebut diharapkan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kinerja Kanwil KemenkumHAM Kepri. Selain memperkuat zona integritas, evaluasi ini juga bertujuan untuk memperjelas tugas-tugas yang perlu diperbaiki. “Kami akan terus memantau kemajuan jajaran, baik melal