Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Dinamis
Amalzakat.com – Jumlah daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terus bertambah selama pembahasan antara pemerintah dan DPR. Dari semula sekitar 1.850 poin, jumlah isu yang dibahas kini telah melampaui 2.100 poin.
Perubahan jumlah DIM tersebut menunjukkan bahwa rancangan aturan ini masih berada dalam tahap pembahasan yang berjalan. Pemerintah dan DPR belum menetapkan naskah akhir, sehingga berbagai masukan serta rumusan pasal masih dapat berubah dalam proses legislasi.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan belum ada dokumen final yang dapat dijadikan rujukan publik.
“Belum ada file yang selesai, belum ada yang kelar, masih dibahas sama DPR,” kata Indah di Jakarta, Minggu (27/9/2026).
Ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap dokumen yang beredar dan disebut sebagai hasil akhir pembahasan pemerintah bersama DPR. Selama pembahasan belum rampung, naskah yang muncul di ruang publik belum dapat dipastikan sebagai rumusan resmi yang telah disepakati.
Inisiatif DPR dan Keterlibatan Tujuh Kementerian
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan usulan dari DPR. Pemerintah menerima konsep rancangan tersebut pada 27 Agustus 2026, lalu Presiden memberikan penugasan kepada tujuh kementerian pada 1 September 2026 untuk mengikuti pembahasan bersama DPR.
Kementerian yang mendapat penugasan meliputi Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Keterlibatan lintas kementerian mencerminkan luasnya isu yang tercakup dalam rancangan undang-undang tersebut. Perlindungan pekerja tidak hanya berkaitan dengan hubungan kerja di perusahaan besar, tetapi juga menyentuh sektor usaha kecil, kondisi sosial pekerja, pengembangan industri, hingga kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
“Bukan hanya menaker yang membahas RUU ini bersama DPR,” ujar Indah.
Perluasan Perlindungan untuk Beragam Kelompok Pekerja
Salah satu arah yang didorong pemerintah adalah memperluas cakupan pelindungan ketenagakerjaan. Perlindungan yang diharapkan tidak berhenti pada pekerja pabrik atau pegawai perkantoran, melainkan dapat menjangkau kelompok kerja yang memiliki pola kerja dan risiko berbeda.
Kelompok yang menjadi perhatian mencakup pekerja yang terdampak perkembangan teknologi, pekerja platform digital, nelayan, pekerja ekonomi perawatan, perawat lanjut usia, pekerja seni, serta pekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Perluasan cakupan tersebut penting karena dunia kerja berkembang semakin beragam. Sebagian pekerjaan tidak selalu berlangsung dalam pola kerja konvensional dengan tempat kerja tetap, jam kerja seragam, atau hubungan kerja yang sederhana. Karena itu, pembahasan regulasi perlu mempertimbangkan bagaimana hak dan perlindungan tenaga kerja dapat tetap relevan bagi berbagai bentuk pekerjaan.
Pemerintah juga memasukkan isu upah dan jaminan sosial bagi pekerja di sektor mikro sebagai salah satu bahan pembahasan. Selain itu, terdapat perhatian terhadap pelatihan kerja, pemagangan, dan sistem alih daya. Setiap isu tersebut berkaitan langsung dengan kesempatan pekerja untuk memperoleh perlindungan, meningkatkan kemampuan, serta memiliki kepastian dalam hubungan kerja.
Produktivitas dan Kepastian Hak saat PHK
Produktivitas kerja menjadi kata kunci lain yang ingin diperjuangkan pemerintah dalam rancangan undang-undang tersebut. Isu ini dipandang tidak terpisahkan dari perlindungan tenaga kerja karena peningkatan kemampuan dan produktivitas pekerja dapat berkaitan dengan daya saing, kualitas pekerjaan, serta keberlanjutan kesempatan kerja.
“Kata kunci ‘produktivitas kerja’ ini kami pemerintah ingin perjuangkan,” kata Indah.
Di sisi lain, pemerintah mengusulkan adanya jaminan pesangon agar hak pekerja tetap memiliki kepastian ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perlindungan ini juga didorong untuk mencakup keadaan ketika perusahaan menghadapi kepailitan.
Jaminan pesangon menjadi salah satu aspek yang penting bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dalam situasi PHK, kepastian pemenuhan hak dapat membantu pekerja menghadapi masa transisi sebelum memperoleh sumber penghasilan berikutnya. Rincian pengaturannya tetap akan ditentukan melalui pembahasan lebih lanjut dalam proses penyusunan RUU.
Pembatasan Pekerjaan Alih Daya Masih Dibahas
Pengaturan mengenai alih daya juga masuk ke dalam agenda pembahasan. Pemerintah mengusulkan agar jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dibatasi. Namun, pekerjaan apa saja yang nantinya termasuk dalam kategori tersebut belum diputuskan karena masih menjadi bagian dari pembahasan dengan DPR.
“Alih daya hanya untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu,” ujar Indah.
Pembatasan ini menjadi perhatian karena alih daya berkaitan dengan pola hubungan kerja dan kepastian perlindungan bagi pekerja. Penetapan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan memerlukan rumusan yang jelas agar dapat dipahami oleh pekerja maupun pemberi kerja ketika aturan diterapkan.
Bertambahnya jumlah DIM hingga lebih dari 2.100 poin menandakan luasnya materi yang sedang dibicarakan. Publik perlu menunggu hasil resmi dari pembahasan pemerintah dan DPR, terutama karena belum ada naskah final RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah disepakati.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Bertambah Jadi?
DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Bertambah Jadi is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Bertambah Jadi matter?
DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Bertambah Jadi matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.