UNESCO Mendorong Perlindungan Jurnalis dalam New Policy untuk Kebebasan Pers

New Policy – Sebuah New Policy resmi diterbitkan oleh UNESCO, yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap jurnalis di tengah penurunan signifikan kebebasan pers global. Pada 17 Agustus 2025, lembaga PBB tersebut meminta pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat sistem yang menjaga keamanan jurnalis serta memastikan akses informasi tetap terbuka. Laporan terbaru UNESCO mengungkapkan bahwa penurunan kebebasan pers mencapai 10 persen sejak 2012, dengan dampak serius pada kemampuan media untuk menyampaikan kebenaran.

Peran New Policy dalam Melindungi Kebebasan Berbicara

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Khaled El-Enany, Direktur Jenderal UNESCO, New Policy ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab jurnalistik. “New Policy ini mengharuskan negara-negara anggota PBB untuk mengintegrasikan jurnalistik sebagai pilar utama perdamaian,” jelas El-Enany. Menurutnya, kebebasan pers adalah elemen kunci dalam membangun masyarakat yang informatif dan demokratis, yang terancam oleh kebijakan kotor dan tekanan eksternal.

“Jurnalis yang mandiri dan terlindungi akan menjadi garda depan dalam melawan disinformasi serta manipulasi informasi,” tegas El-Enany. New Policy ini juga menyoroti pentingnya dukungan finansial dan perlindungan hukum yang berkelanjutan, agar media tidak tergantung pada pihak berkuasa atau pihak eksternal untuk beroperasi secara efektif.”

Analisis Penurunan Kebebasan Pers Global

Laporan UNESCO menunjukkan bahwa kebebasan pers telah menurun secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Varieties of Democracy (V-Dem) mencatat peningkatan 69 persen pada praktik self-censorship di media, terutama dalam ruang digital. New Policy dianggap sebagai jawaban penting untuk mengatasi tren ini, dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan perlindungan bagi jurnalis yang bekerja di lingkungan berisiko.

El-Enany menambahkan bahwa kebebasan pers tidak hanya terkait dengan kebijakan, tetapi juga dengan adanya institusi yang mendukung independensi media. New Policy menekankan perlunya adopsi standar internasional yang menjamin hak individu untuk menyampaikan berita tanpa rintangan, termasuk perlindungan terhadap kekerasan dan persekusi. “Kita harus memastikan bahwa kebebasan pers tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi realitas yang bisa diakses oleh semua kalangan,” kata dia.

Threats Terhadap Jurnalis dalam Masa Kini

Kekerasan terhadap jurnalis, khususnya perempuan, meningkat drastis. Menurut International Center for Journalists (ICFJ), 75 persen dari jurnalis perempuan mengalami perundungan daring, dengan 42 persen mengakui ancaman berlanjut ke dunia nyata. New Policy ini menargetkan masalah ini dengan menawarkan kerangka hukum yang lebih kuat serta pengakuan internasional terhadap keterlibatan jurnalis dalam perjuangan sosial.

El-Enany juga menyoroti bahwa kebijakan hukum yang menyekat kebebasan jurnalis semakin menguat, termasuk aturan yang membatasi kebebasan kerja. New Policy diharapkan menjadi pedoman untuk menegakkan kebebasan pers, dengan memperkuat kemitraan antara pemerintah, media, dan organisasi internasional. “Dengan New Policy, kita bisa menjamin bahwa jurnalisme tetap menjadi alat perubahan sosial yang bebas dari tekanan,” ujarnya.

Pencapaian dalam Pengembangan Kebebasan Pers

Sejak diterbitkannya New Policy, UNESCO mencatat peningkatan signifikan dalam kerangka hukum yang mendukung media komunitas. Dalam survei global tahun 2025, lebih dari separuh dari 194 negara anggota PBB memiliki regulasi yang menjamin kebebasan jurnalis. New Policy menjadi stimulus bagi kebijakan lokal yang mengakui peran media dalam menjaga transparansi pemerintahan dan mendukung pluralisme informasi.

Lebih dari 139 negara telah menyetujui jaminan hukum yang menjamin akses informasi publik. New Policy menambahkan elemen baru, yaitu penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk memperkuat keamanan jurnalis serta mempercepat penyebaran informasi yang akurat. “Kita sedang membangun sistem yang lebih tangguh, dengan New Policy sebagai pedoman utama,” tambah El-Enany.

Kontribusi Jurnalis dalam Konflik dan Perubahan Sosial

Dalam rangkaian perayaan Hari Kebebasan Pers Dunia, UNESCO memberikan penghargaan kepada jurnalis Sudan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian mereka dalam merangkum kebenaran di tengah konflik. New Policy juga menegaskan bahwa jurnalis di wilayah konflik tetap menjadi jembatan utama antara pemerintah dan masyarakat, meskipun terus menghadapi risiko fisik dan digital. “New Policy ini membuktikan bahwa UNESCO tidak hanya mengingatkan, tetapi juga berupaya memberikan solusi konkret,” tutup El-Enany.