Special Plan: Pengawasan Daycare di Mataram Perlu Diperketat untuk Memastikan Keamanan Anak

Special Plan – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan penitipan anak di Kota Mataram, Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Didi Sumardi, mengusulkan penguatan pengawasan terhadap “daycare” melalui program Special Plan. Menurut Didi, sistem pengawasan saat ini masih bersifat sektoral dan kurang terpadu, sehingga perlu ada rencana khusus yang terstruktur dan terintegrasi, dengan komitmen penuh dari kepala daerah baik gubernur maupun wali kota, untuk memastikan setiap lembaga penitipan anak memenuhi standar keamanan.

Kasus Kekerasan di Daycare Yogyakarta Memicu Perhatian DPRD NTB

Kasus kekerasan anak di salah satu daycare di Yogyakarta yang baru-baru ini terjadi menjadi momentum penting bagi DPRD NTB untuk meninjau kembali peran serta kebutuhan peningkatan pengawasan di wilayah Mataram. Didi Sumardi menekankan bahwa kejadian tersebut mengingatkan bahwa pertumbuhan pesat daycare di kota-kota besar, seperti Mataram, membutuhkan sistem yang lebih ketat. Meski regulasi yang diatur melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Daerah (Perda) sudah cukup lengkap, tantangan utama terletak pada penerapan di lapangan. Special Plan diharapkan menjadi jawaban strategis untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Dalam konteks ini, Didi menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam membangun kerangka kerja pengawasan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kepolisian, hingga unit lingkungan terkecil seperti RT dan lurah. “Special Plan harus menjadi landasan untuk koordinasi lintas sektor, agar setiap lembaga penitipan anak dapat diawasi secara berkala dan transparan,” ujarnya. Didi juga menyoroti perlunya pendekatan sistematis, bukan hanya sekadar inspeksi rutin, tetapi melibatkan perencanaan dan evaluasi berkelanjutan.

Edukasi Masyarakat sebagai Pilar Penting dalam Special Plan

Selain pengawasan formal, Didi Sumardi menekankan pentingnya edukasi masyarakat sebagai bagian integral dari Special Plan. Ia menilai, masyarakat harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar, terutama dalam mengidentifikasi potensi kejanggalan atau tanda-tanda kekerasan di daycare. “Edukasi ini mencakup pemahaman tentang hak anak, prosedur laporan, dan tugas OPD dalam menjaga keamanan,” jelas Didi. Menurutnya, peran RT, lurah, dan camat perlu ditingkatkan sebagai penjaga awal keberadaan lembaga penitipan anak di masing-masing wilayah.

Dalam implementasi Special Plan, Didi juga menyarankan penguatan sistem pelaporan cepat. Ia mengusulkan adanya kanal laporan yang mudah diakses, seperti aplikasi digital atau portal resmi, agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran tanpa hambatan. “Pelaporan yang efektif adalah kunci untuk respons cepat dari pihak berwenang,” katanya. Selain itu, pemberian sanksi tegas bagi pelaku kekerasan anak diharapkan menjadi pendorong efek jera, sekaligus memastikan perlindungan hak sosial anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Langkah lain yang menjadi fokus dalam Special Plan adalah melakukan identifikasi dan antisipasi dini terhadap potensi risiko di daycare. Didi menekankan bahwa pihak berwenang harus melakukan pemantauan berkala terhadap seluruh lembaga penitipan anak di Mataram, termasuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan. “Kami sedang mempersiapkan rencana inspeksi mendadak sebagai bentuk komitmen untuk menjaga hak dasar anak-anak di Kota Mataram,” ungkapnya. Ia berharap, melalui Special Plan, kualitas layanan daycare dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dalam konteks penguatan pengawasan, Didi Sumardi menyoroti perlunya kerja sama antar institusi dan penyediaan sumber daya yang memadai. Ia menilai, pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua penyedia daycare memiliki sertifikasi dan memenuhi standar minimal, termasuk dalam hal keamanan, sanitasi, dan kelembagaan. “Special Plan juga menjadi alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam memastikan kesejahteraan anak,” tambahnya. Dengan adanya program ini, diharapkan akan muncul lingkungan yang lebih aman dan layak bagi anak-anak di Mataram, serta memberikan contoh terbaik bagi daerah lain di Indonesia.