Hari Ini: Sidang Pemeriksaan Saksi dalam Kasus Kacab Bank Jakarta

Jakarta – Pengadilan Militer II-08 Jakarta melangsungkan sidang lanjutan terkait dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang bank dengan inisial MIP (37). Pemeriksaan saksi menjadi agenda utama pada hari ini, dengan Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Laut (Hukum) Arin Fauzam, mengatakan bahwa sidang berjalan pagi hari seperti biasa, asalkan semua pihak telah memenuhi persyaratan.

Para Terdakwa Didakwa Terlibat dalam Penculikan dan Pembunuhan

Dalam perkara ini, tiga orang terdakwa yakni Serka MN (terdakwa 1), Kopda FH (terdakwa 2), dan Serka FY (terdakwa 3), dianggap terlibat dalam rangkaian penculikan serta pembunuhan MIP. Arin menyatakan bahwa fokus sidang hari ini adalah mengungkap fakta-fakta hukum yang menjadi dasar kasus tersebut.

“Rencananya tujuh saksi akan diperiksa, meskipun jumlah saksi yang hadir belum dapat dipastikan,” ujar Arin.

Dalam penyelidikan, pihak penyidik telah menyiapkan 17 saksi secara bertahap. Langkah ini diambil untuk memastikan proses persidangan tetap efektif dan lancar, mengingat jumlah saksi serta tingkat kompleksitas perkara yang cukup tinggi.

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah menolak seluruh nota keberatan yang diajukan oleh para terdakwa dan tim hukumnya. Ketua Majelis Hakim, Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, menyampaikan dalam putusan sela di Ruang Sidang Garuda, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (15/4).

“Menetapkan menyatakan eksepsi yang diajukan oleh para terdakwa dan tim penasihat hukum tidak dapat diterima serta tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” tutur Hakim Ketua.

Dengan merujuk pada Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan sidang. Oditur militer menggunakan konstruksi dakwaan gabungan, termasuk pasal utama 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Dalam konstruksi ini, para terdakwa diduga telah merencanakan tindakan yang mengakibatkan kematian korban. Jika bukti pembunuhan berencana tidak terpenuhi, dakwaan subsider Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat 3 KUHP terkait penganiayaan yang memicu kematian akan dipertimbangkan. Oditur juga menyajikan dakwaan alternatif berupa Pasal 333 ayat 3 KUHP, yang berhubungan dengan perampasan kemerdekaan hingga korban meninggal. Selain itu, para terdakwa dikenai dakwaan kumulatif Pasal 181 KUHP mengenai tindakan menyembunyikan mayat.