Harga Telur Anjlok Parah, DPR Desak Kemendag Segera Bertindak
New Policy – JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sarifah Suraidah Harum, menyampaikan kekhawatirannya terhadap penurunan tajam harga telur ayam di tingkat peternak selama beberapa pekan terakhir. Ia menilai kondisi ini berpotensi mengganggu kelangsungan usaha para peternak, khususnya di sektor petelur yang menjadi salah satu pilar ekonomi pedesaan. Sarifah menekankan pentingnya intervensi langsung dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengatasi krisis harga telur yang saat ini terus menyentuh titik terendah.
Mengacu pada data terkini, harga telur ayam di tingkat peternak telah menyentuh Rp20.400 per kilogram di awal bulan ini, dengan tren harga masih terus menurun hingga mencapai Rp22.000 hingga Rp22.800 per kilogram. Angka ini jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Sarifah mengungkapkan bahwa kelebihan pasokan telur yang tidak seimbang dengan permintaan pasar, ditambah rendahnya daya beli masyarakat, menjadi penyebab utama dari situasi ini.
“Kami turut prihatin karena harga telur yang terus merosot berdampak langsung pada kelangsungan usaha para peternak. UMKM di bidang pertanian ini menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, sehingga perlunya tindakan konkret dari Kemendag untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka,” kata Sarifah kepada wartawan di Jakarta, Selasa (26 Mei 2026).
Dalam wawancara tersebut, Sarifah menyoroti ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi telur. Ia menegaskan bahwa jumlah telur ayam yang dihasilkan di Indonesia cukup tinggi, tetapi daya serap pasar masih terbatas. Menurutnya, hal ini memicu persaingan ketat di antara peternak, yang akhirnya memaksa mereka menurunkan harga jual untuk mencari pembeli. “Produksi telur nasional mampu memenuhi kebutuhan pangan, tapi jika tidak didukung oleh kebijakan yang tepat, risiko keruntuhan sektor ini akan semakin besar,” ujarnya.
Sarifah menekankan bahwa Kemendag harus segera bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyelamatkan peternak lokal. Langkah-langkah yang diusulkan meliputi optimalisasi penyerapan telur melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejauh ini belum memenuhi target penggunaan stok telur dari peternak dalam negeri. Ia juga mengingatkan perlunya kebijakan integratif yang mampu menjaga rantai pasok telur tetap stabil, baik dari sisi produksi maupun distribusi.
Dalam pernyataannya, Sarifah menjelaskan bahwa penurunan harga telur tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga mengancam mata pencaharian jutaan peternak yang bergantung pada keuntungan dari penjualan telur. Ia mengatakan bahwa keberadaan MBG bisa menjadi solusi jika dikelola secara efisien. “Program ini harus diarahkan agar lebih banyak stok telur dari peternak lokal digunakan, sehingga dapat menopang ekosistem perunggasan nasional secara keseluruhan,” tambahnya.
Sebagai anggota DPR dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Sarifah menyoroti pentingnya koordinasi intensif antara Kemendag dan BGN. Ia mengusulkan pembentukan kesepakatan strategis yang memprioritaskan distribusi telur ke pasar lokal, sekaligus mencegah kondisi oversupply yang merugikan peternak. Menurutnya, upaya ini akan membantu menjaga keseimbangan tata niaga telur, yang selama ini masih rentan terhadap fluktuasi harga.
Di sisi lain, Sarifah juga mengingatkan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk memperkuat keberlanjutan sektor perunggasan. Ia menekankan bahwa kebijakan harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari produksi hingga pemasaran, agar tidak ada kelemahan yang terlewat. “Kami berharap Kemendag segera mengambil inisiatif untuk menyelaraskan langkah-langkah dengan Fraksi Partai Golkar, agar semua aspek tercakup dalam strategi penanganan harga telur,” jelas Sarifah.
Menurut Sarifah, penurunan harga telur tidak hanya memengaruhi perekonomian peternak, tetapi juga memiliki dampak terhadap masyarakat luas. Dengan daya beli yang terbatas, masyarakat mengalami kesulitan mengakses bahan pangan yang seharusnya murah dan terjangkau. “Harga telur yang terus turun berpotensi memperparah kesenjangan ekonomi, terutama bagi keluarga yang bergantung pada usaha pertanian,” tambahnya.
Sarifah juga menyoroti kebutuhan Kemendag untuk melakukan evaluasi terhadap mekanisme distribusi telur. Ia menilai ada kelemahan dalam sistem tata niaga yang memungkinkan pasokan berlebihan masuk ke pasar, sementara permintaan tidak memadai. Dengan koordinasi yang lebih baik, ia yakin kondisi harga telur bisa segera stabil dan keberlanjutan usaha peternak bisa terjaga. “Harus ada tindakan cepat, karena waktu tidak menunggu,” pungkas Sarifah.
Kesepakatan Strategis dan Regulasi Integratif
Dalam usaha menjaga keberlangsungan industri perunggasan, Sarifah menekankan perlunya kesepakatan strategis antara Kemendag dan BGN. Ia menilai bahwa program MBG bisa menjadi platform yang memadai untuk mengoptimalkan penyerapan telur dari peternak lokal, terutama di tengah krisis harga yang terjadi saat ini. “Koordinasi intensif diperlukan agar program ini tidak hanya sekadar kebijakan, tetapi benar-benar menjadi solusi nyata bagi peternak,” katanya.
Sarifah juga mengingatkan bahwa regulasi harus dibuat secara lebih integratif, melibatkan berbagai sektor terkait. Ia mengatakan bahwa keberadaan regulasi yang jelas akan membantu mengatur produksi dan distribusi telur agar tidak terjadi monopoli harga di tangan perusahaan besar. “Kami ingin regulasi ini mampu memberikan perlindungan terhadap peternak kecil, sementara menjaga kestabilan pasokan untuk konsumen,” jelasnya.
Selain itu, Sarifah meminta Kemendag untuk memperkuat pengawasan terhadap harga telur di tingkat peternak. Ia menekankan bahwa harga yang terus turun berdampak pada penghasilan para peternak, yang sebagian besar bergantung pada hasil panen mereka. “Dengan adanya pengawasan yang ketat, kita bisa memastikan harga telur tetap stabil, dan para peternak tidak terlalu dirugikan,” ujarnya.
Sarifah mengungkapkan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada komitmen Kemendag untuk menyerap telur dari peternak dalam negeri. Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya bisa menjadi sarana pengurangan stok, tetapi juga mendorong pengembangan sektor pertanian. “Kami berharap Kemendag segera memprioritaskan kebutuhan peternak lokal dalam penggunaan telur dari MBG, agar ekosistem perunggasan bisa tetap berjalan sehat,” pungkasnya.
