BoP Jadi Hambatan? DPR Nilai Iran Tak Mudah Terima Indonesia sebagai Mediator

DPR RI mengevaluasi kemungkinan Indonesia memainkan peran sebagai mediator dalam konflik Timur Tengah, terutama terkait keterlibatan Amerika Serikat dan Israel. Anggota Komisi I, TB Hasanuddin, mengungkapkan keraguan terhadap kesiapan Iran menerima usulan fasilitasi dari Indonesia. Menurutnya, meskipun niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi mediator sesuai prinsip luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi, langkah tersebut memerlukan perhitungan matang.

Ketiga Pertimbangan Utama DPR

Hasanuddin menyebut tiga aspek krusial yang perlu diperhatikan. Pertama, seorang fasilitator harus diakui oleh kedua pihak terlibat. “Diplomasi Indonesia yang saat ini lebih cenderung mendukung Amerika dan Israel melalui partisipasi dalam BoP, membuat sulit membayangkan Iran akan merespons dengan cepat,” jelasnya dalam pernyataan, Sabtu (28/2).

“Niat Presiden menjadi mediator konflik di Teheran sesuai dengan prinsip bebas aktif. Namun, langkah itu membutuhkan komitmen serius, waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memastikan dialog terus berjalan,” kata Hasanuddin.

Kedua, mediasi memerlukan penjelasan jelas tentang kepentingan nasional dan strategi yang diusung. “Apa manfaat bagi Indonesia sebagai mediator? Setiap tindakan diplomasi harus memperhatikan keberhasilan dalam mengamankan kepentingan negara,” tambahnya.

Ketiga, ia menyoroti pentingnya stabilitas kawasan. “Jika mediasi dilakukan untuk konflik Thailand dan Kamboja, langkah itu lebih relevan karena ASEAN adalah wilayah yang langsung berhubungan dengan kepentingan Indonesia,” tegas Hasanuddin.

Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, mengungkapkan kesiapannya menjadi pihak yang memfasilitasi perundingan antara AS dan Iran. Ia siap mengunjungi Teheran untuk membantu meredakan ketegangan setelah serangan terbaru terjadi. “Presiden bersedia melakukan mediasi jika kedua belah pihak menyetujui,” terang Kemlu RI.

GREAT Institute mendukung inisiatif Prabowo sebagai mediator. Institusi ini menilai upaya tersebut bisa mendorong perdamaian yang berkelanjutan. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia mengakui peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan, serta dukungan terhadap Palestina.

“Amerika Serikat tidak layak memimpin perundingan Gaza karena dianggap bersifat bias. Ini bisa memicu keraguan terhadap efektivitas negosiasi,” ungkap Duta Besar Iran.

Duta Besar juga menekankan kerja sama Indonesia-Iran untuk menjaga keseimbangan geopolitik dan mendorong demokrasi sebagai solusi konflik. Di sisi lain, pendiri FPCI Dino Patti Djalal mengingatkan bahwa Dewan Perdamaian Palestina bukan solusi akhir, melainkan wadah yang harus diawasi agar tidak menjadi alat AS-Israel.

Konflik Israel-Iran berpotensi menghambat proyek BoP di Gaza, menyebabkan ketidakstabilan kawasan, dan mengancam perekonomian global. DPR RI menegaskan pentingnya diplomasi aktif dalam situasi krisis ini.