Sosok Zainal Abidin Syah yang Perjuangkan Irian Barat Bagian NKRI

Pada perayaan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan penghargaan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh. Penghargaan ini diberikan melalui Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Salah satu penerima adalah Sultan Zainal Abidin Syah, almarhum dari Maluku Utara, yang diakui atas kontribusinya di bidang politik dan diplomasi.

Peran dalam Kedaulatan NKRI

Zainal Abidin Syah dikenal sebagai “Penjaga Timur Indonesia” karena perannya krusial dalam menjaga integritas wilayah Indonesia Timur, terutama Papua Barat. Sebagai Sultan Tidore yang menjabat dari tahun 1947 hingga 1967, ia juga menjadi Gubernur Irian Barat (kini Papua) pertama pada periode 1956–1961.

Sejarah Hidup dan Pendidikan

Lahir di Soa-Sio, Tidore, Maluku Utara, pada 1912, Zainal Abidin Syah dikenal pula sebagai Sultan Zainal Abidin Alting Syah. Ia menempuh pendidikan dasar di Ternate, lalu melanjutkan studi di MULO di Batavia (Jakarta). Pada 1934, ia memasuki OSVIA di Makassar untuk pendidikan tinggi, yang memungkinkan ia menjabat sebagai ambtenaar di Ternate, Manokwari, dan Sorong.

Perjuangan Selama Pendudukan Jepang

Dalam masa pendudukan Jepang, Sultan Zainal Abidin Syah sempat diasingkan ke Jailolo, Halmahera Barat, selama setahun. Setelah kemerdekaan Indonesia diperoleh pada 17 Agustus 1945, ia dilantik sebagai Sultan Tidore pada 1947. Pada 2 Maret 1949, ia berpidato menegaskan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Kesultanan Tidore.

“Irian Barat merupakan bagian Kesultanan Tidore,” ujar Sultan Zainal Abidin Syah dalam pidatonya.

Peran di Konferensi Meja Bundar

Sikapnya terhadap kedaulatan NKRI kembali diwujudkan saat Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949. Ia menjadi satu dari 51 anggota parlemen yang menolak melepaskan Irian Barat kepada Belanda, berdasarkan sejarah wilayah tersebut sebagai bagian Kesultanan Tidore.

Pembentukan Provinsi Irian Barat

Berkat upayanya, Presiden Soekarno membentuk Provinsi Perjuangan Irian Barat dengan ibukota sementara di Soa-Sio, Tidore, pada 17 Agustus 1956. Penetapan ini didasarkan pada klaim historis bahwa wilayah Papua dan sekitarnya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore selama ratusan tahun.

Jabatan Gubernur dan Operasi Trikora

Zainal Abidin Syah ditetapkan sebagai Gubernur Sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat melalui SK Presiden RI No. 142 Tahun 1956. Pada 1961, ia diangkat sebagai staf Departemen Dalam Negeri untuk mendukung Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) di Makassar. Setelah itu, pada 4 Mei 1962, ia diberikan gelar Gubernur Tetap Provinsi Irian Barat melalui SK Presiden No. 220 Tahun 1961.

Kehidupan Akhir dan Warisan

Setelah memegang jabatan gubernur hingga 1961, Sultan Zainal Abidin Syah menetap di Ambon hingga wafat pada 4 Juli 1967. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha Ambon. Pada 11 Maret 1986, kerangka beliau dipindahkan ke Soa-Sio Tidore dan disemayamkan di Sonyine Salaka Kedaton Kie Soa-Sio Kesultanan Tidore. Namanya diabadikan sebagai nama Jalan Sultan Zainal Abidin Syah di Kecamatan Tidore Selatan.