KSP kawal realisasi program strategis dan keamanan pangan nasional

Jakarta – Dalam upaya memastikan pembangunan nasional berjalan optimal, Kantor Staf Presiden (KSP) aktif mengawasi seluruh proses pelaksanaan program strategis, termasuk aspek keamanan pangan. Tugas ini dilakukan melalui pemantauan berkala dan mediasi teknis lintas kementerian untuk menjamin program prioritas dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

KSP Memastikan Program 3 Juta Rumah Berjalan Terpadu

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, KSP berperan dalam memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan sebagai sistem yang terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi. Upaya ini melibatkan koordinasi dalam rapat dan mediasi teknis untuk mengatasi hambatan yang muncul.

“KSP memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan sebagai sistem terintegrasi dari hulu ke hilir. Langkah kongres yang dilakukan adalah rapat koordinasi dan mediasi teknis,” ujar Qodari di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Dalam pengawalan program perumahan, Qodari menekankan fokus pada debottlenecking atau pengurangan hambatan khususnya terkait pengadaan lahan untuk hunian tetap bagi warga yang terdampak bencana di Sumatera. Upaya ini bertujuan mempercepat pelepasan lahan di Aceh Timur dan Kabupaten Agam, yang sebelumnya mengalami keterlambatan dalam proses administrasi.

Penguatan Protokol Keamanan Pangan

KSP juga memberikan perhatian khusus pada implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan menekankan pencegahan hambatan teknis di lapangan. Terkait kualitas pangan di Jakarta Timur, Qodari menjelaskan bahwa lembaga tersebut mendorong peningkatan protokol keamanan pangan melalui pemantauan suhu ruang yang lebih ketat.

“Memperkuat protokol keamanan pangan dan distribusi termasuk penerapan label waktu pengemasan pada setiap paket makanan agar konsumsi tidak melebihi batas aman empat jam,” tambah Qodari.

Selain itu, KSP menginisiasi revitalisasi infrastruktur dapur umum guna memenuhi standar sanitasi dan pengolahan limbah. Audit kualitas bahan baku secara organoleptik juga diperketat sebelum bahan pangan diolah menjadi paket makanan siap saji untuk siswa.

Dalam mengawal pemerataan pembangunan, Qodari menyoroti pentingnya reorientasi kebijakan perumahan agar tidak hanya fokus pada Pulau Jawa. KSP mendorong peningkatan alokasi pembangunan di wilayah Papua dan Maluku, yang hingga saat ini realisasi pembangunannya masih di bawah 2.000 unit per provinsi.

Monitoring dan verifikasi lapangan terus dilakukan secara berkala di berbagai daerah, termasuk pengawalan akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Langkah ini bertujuan memastikan keberlanjutan program strategis nasional sesuai target yang ditetapkan.