Penghargaan BPKP atas Capaian TLRHP yang Memuaskan

Jakarta, Rabu – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berhasil meraih penghargaan sebagai hasil dari penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan dalam kategori kementerian/lembaga yang memiliki pagu anggaran melebihi Rp1 triliun, dengan capaian penyelesaian mencapai 98,4 persen.

Komitmen BPKP dalam Peningkatan Kualitas Reviu

Dalam pidato pemberian penghargaan, Anggota III Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Akhsanul Khaq menyoroti hasil tersebut sebagai bukti kepatuhan, komitmen, serta konsistensi BPKP dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan secara tepat waktu dan berkualitas. Capaian ini menunjukkan upaya yang terus-menerus untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Seminar untuk Memperkuat Sistem Pelaporan

Acara “Seminar Peningkatan Kapasitas Pelaporan dan Penguatan Fungsi Pengawasan Intern” diadakan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja BPKP. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja kementerian/lembaga, serta memastikan informasi yang disajikan lebih bermakna bagi pengambilan keputusan.

Sebagai pembicara, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BPKP Aryanto Wibowo membahas strategi peningkatan kualitas reviu. Ia menekankan pentingnya menemukan akar permasalahan sebelum melakukan perbaikan. “Dengan mengetahui penyebab utama, perbaikan bisa difokuskan pada proses bisnis hingga tahap akhir, sehingga mengurangi risiko temuan yang berulang,” jelas Aryanto.

Menurut Aryanto, peningkatan kualitas pelaporan memerlukan penguatan di berbagai tingkatan, termasuk optimalisasi tiga lini pengendalian. Lini tersebut melibatkan pelaksana kegiatan, penyusun laporan, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, penguatan sistem informasi juga menjadi prioritas untuk memastikan pelaporan keuangan lebih terintegrasi dan andal.

“Melalui upaya konsisten, diharapkan laporan keuangan dan kinerja mampu memberikan informasi yang lebih akurat serta relevan. Hal ini akan mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada hasil,” tambah Aryanto.