Key Discussion: Wagub Banten ajak warga sukseskan sensus ekonomi 2026, jujur beri data

Wagub Banten Dorong Masyarakat Berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026

Key Discussion – Kamis lalu, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, secara resmi meminta seluruh warga provinsi tersebut untuk turut serta dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menekankan pentingnya kerja sama dari masyarakat dalam memberikan data yang jujur dan transparan kepada petugas penyelenggara kegiatan tersebut. Dimyati menyampaikan ajakannya usai mengikuti simulasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten di Serang.

“Saya mengimbau agar masyarakat Banten menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan dengan jujur dan transparan pada sensus ini, karena kerahasiaan data itu akan terjamin,” ujar Dimyati.

Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung selama empat bulan, mulai 1 Mei hingga 31 Agustus tahun depan. Melalui sensus ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pengangguran, hingga efektivitas pertumbuhan ekonomi di lapangan. Dimyati mengatakan, data yang akurat sangat berpengaruh dalam memetakan kekuatan ekonomi dan menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.

Dalam kegiatan simulasi tersebut, Dimyati juga menyoroti peran serta partisipasi aktif masyarakat sebagai faktor kunci. Ia menjelaskan, sensus ini tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan pemerintah daerah. “Hasil sensus akan menjadi rujukan utama bagi pembuatan kebijakan dan program pembangunan yang lebih efektif,” tambahnya.

Peran BPS dalam Mendukung Kebijakan Daerah

Dimyati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat kerja sama dengan BPS. Ia mengusulkan adanya pertemuan rutin setiap bulan guna membahas hasil sensus atau data triwulanan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah. Menurutnya, keakuratan data merupakan prasyarat penting agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dapat dialokasikan secara optimal.

Ia juga menyebutkan, data dari BPS akan mendukung program strategis nasional, termasuk Asta Cita yang dipromosikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “BPS memiliki pengalaman yang luar biasa dan bisa menjadi landasan perencanaan pembangunan di Provinsi Banten. Saya tidak ingin hanya mendapatkan laporan, tetapi harus riil dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Dimyati.

Kolaborasi BPS dan Pemerintah Daerah

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menyambut baik dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia mengatakan, BPS memiliki peran penting sebagai penyedia data yang akurat dan terpercaya, sehingga masyarakat dapat mempercayai hasil yang diperoleh. “Peran BPS layaknya kompas, memberikan arah pembangunan melalui informasi yang berkualitas,” ujar Yusniar.

Yusniar juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang terjalin antara BPS dengan OPD dalam menyusun strategi pengumpulan data. Ia menegaskan, pertemuan rutin yang diusulkan Dimyati dapat memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan Satu Data Indonesia. “Dengan kerja sama yang baik, data yang dihimpun akan lebih relevan dan bermanfaat untuk kebijakan daerah,” imbuhnya.

Manfaat Sensus Ekonomi bagi Kebijakan Nasional

Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi di Indonesia. Data yang dihimpun akan membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang berkembang pesat, area dengan kinerja ekonomi yang perlu ditingkatkan, serta permasalahan yang masih menghambat pertumbuhan. Yusniar menyatakan, BPS siap mendukung pemerintah daerah dalam memastikan data yang dihasilkan mencerminkan realitas ekonomi di Banten.

Dalam konteks nasional, sensus ekonomi memiliki fungsi strategis untuk memetakan dinamika ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Yusniar menekankan bahwa keberhasilan sensus ini tidak hanya bergantung pada kerja petugas, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat. “Kami yakin, dengan partisipasi yang baik, data yang dihasilkan akan menjadi bagian penting dari visi Satu Data Indonesia,” ujarnya.

Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Kualitas Data

Untuk memastikan kualitas data yang dihimpun, Dimyati meminta OPD di Banten memperkuat koordinasi dengan BPS melalui diskusi bulanan. Ia menjelaskan, pertemuan rutin tersebut dapat menjadi forum untuk memperbaiki proses penyusunan data dan mengidentifikasi kelemahan dalam pengumpulan informasi. “Ini adalah langkah untuk meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sensus,” katanya.

Dalam menyukseskan sensus ekonomi, masyarakat diminta mengisi formulir secara mandiri. Dimyati berharap warga tidak hanya memenuhi tugas, tetapi juga memahami pentingnya data yang diberikan. “Setiap jawaban akan memengaruhi kebijakan yang diambil, jadi masyarakat harus memperhatikan kejujuran dalam memberikan informasi,” imbuhnya.

Perkembangan Terkini Pelaksanaan Sensus

Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menyatakan bahwa kesiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai tingkat yang memadai. Ia menambahkan, BPS sudah melakukan persiapan komprehensif termasuk pelatihan petugas dan pembagian alat pendataan. “Kami sudah menyusun rencana pemanfaatan data yang akan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pengembangan sektor usaha dan pemantauan proyek strategis nasional,” ujar Yusniar.

Yusniar juga menekankan bahwa keberhasilan sensus ini tergantung pada keterlibatan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menyediakan data yang akurat. “Dengan data yang baik, pemerintah dapat membangun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Sensus Ekonomi 2026 di Banten diharapkan menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Data yang dihimpun akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja perekonomian, termasuk dampak program-program nasional yang dijalankan. Selain itu, sensus ini juga membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Menurut Yusniar, partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan sensus ekonomi. “Keterlibatan warga akan membuat data yang dihimpun lebih lengkap dan mencerminkan keadaan sebenarnya,” jelasnya. Ia menambahkan, BPS terus berupaya untuk meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat guna memastikan kepercayaan terhadap proses pendataan.

Kegiatan simulasi yang dilakukan merupakan bagian dari langkah-langkah persiapan sebelum pelaksanaan sensus sebenarnya. Melalui simulasi tersebut, m