Kemenhaj bakal perketat skrining terhadap jamaah calon haji

Key Issue – Dari Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah Indonesia berencana meningkatkan pemeriksaan terhadap profil peserta haji yang akan berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2026. Tujuan dari langkah ini adalah mengantisipasi keberangkatan jamaah yang masuk dalam daftar cegah atau daftar cekal oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam wawancara di Jakarta, Jumat, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Rizka Anungnata, menjelaskan bahwa mereka menekankan kepada jamaah untuk segera memberi informasi jika ada yang masuk dalam daftar cegah atau daftar cekal oleh Pemerintah Arab Saudi.

“Kita tekankan kepada jamaah apabila ada yang termasuk dalam daftar cegah atau daftar cekal ya, cegah dan tangkal, agar segera menginformasikan kepada kami. Jadi, sejak awal bisa kita antisipasi,” ujar Rizka.

Dalam masa operasional pemberangkatan haji 2026, beberapa anggota jamaah sempat dicekal oleh otoritas Arab Saudi karena sebelumnya melakukan pelanggaran. Peserta haji tersebut dilarang masuk ke wilayah Saudi secara sementara. Pelanggaran yang dimaksud meliputi overstaying atau melebihi batas izin tinggal ketika pernah berada di Arab Saudi. Rizka menjelaskan bahwa Kemenhaj sedang memperkuat komunikasi dengan otoritas Arab Saudi untuk mencegah terjadinya situasi serupa.

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akan mengembangkan mekanisme kerja sama yang lebih intensif terkait data jamaah yang masuk dalam daftar pencegahan. “Ke depan, kita akan bisa meminta data tersebut karena koordinasi telah disiapkan untuk membentuk komite bersama terkait jamaah ini. Dengan demikian, ke depan kita akan lebih siap mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi,” tambah Rizka. Langkah ini dilakukan agar Kemenhaj bisa mengetahui penyebab seseorang masuk daftar hitam, durasi pencegahan, serta kemungkinan bantuan hukum yang bisa diberikan kepada jamaah tersebut.

“Kita harus tahu masalahnya apa, cegahnya sampai kapan, dan kira-kira apa bantuan hukum yang perlu kita lakukan terhadap anggota jamaah ini,” ujar dia.

Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri dan Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri, Tessar Bayu Setyaji, menambahkan bahwa pemerintah terus memantau dan melakukan pemeriksaan ketat untuk menghindari keberangkatan haji ilegal. Menurut Tessar, berbagai modus kejahatan dilakukan oleh calon jamaah agar bisa terbang ke Arab Saudi. Bahkan, ditemukan WNI yang akan transit di negara-negara tetangga sebelum melanjutkan perjalanan ke Saudi. Tujuan dari hal ini adalah untuk menghindari deteksi oleh pihak imigrasi di dalam negeri.

Tessar menjelaskan bahwa selama musim haji, imigrasi akan lebih selektif dalam pemeriksaan penumpang. Hal ini khususnya berlaku bagi yang langsung berangkat ke Arab Saudi. Namun, ia juga menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan wilayah negara-negara lain menjadi fokus pemeriksaan petugas imigrasi, karena adanya berbagai cara untuk mengelabui sistem. “Modus seperti ini bisa saja muncul kembali, sehingga kita perlu memperketat pemeriksaan dari awal hingga akhir proses pemberangkatan,” kata Tessar.

Upaya Pemerintah untuk Meminimalkan Risiko

Kemenhaj berupaya memastikan bahwa semua jamaah yang diberangkatkan memiliki profil yang layak dan tidak terlibat dalam pelanggaran yang bisa menyebabkan pembatalan izin. Koordinasi dengan Arab Saudi menjadi kunci dalam mengidentifikasi peserta yang berpotensi dicekal. Dengan adanya data yang lebih lengkap, pihak Kemenhaj dapat segera mengambil tindakan pencegahan sejak tahap awal.

Rizka menekankan bahwa skrining ini tidak hanya terbatas pada dokumen identitas, tetapi juga mencakup riwayat perjalanan dan kebiasaan peserta haji. “Jamaah yang berangkat harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di Arab Saudi. Jika ada yang memenuhi syarat untuk dicekal, kita perlu memastikan mereka tidak terdaftar sebagai peserta haji,” ujarnya.

Modus Penipuan dalam Pemilihan Jamaah

Kasus jamaah yang dicekal terjadi karena adanya pelanggaran dalam masa tinggal di Arab Saudi. Dengan memperketat skrining, Kemenhaj berharap bisa mengurangi risiko penggunaan data jamaah yang tidak sesuai. Tessar menambahkan bahwa modus seperti transit di negara tetangga menjadi strategi untuk menghindari tindakan pemeriksaan ketat oleh imigrasi dalam negeri.

“Selain itu, ada juga jamaah yang berangkat tanpa izin, seperti yang terjadi di masa lalu. Untuk menghindari hal ini, kita perlu memperketat proses pengajuan tiket dan memastikan setiap peserta memiliki izin yang valid,” jelas Tessar. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menemukan beberapa kasus jamaah yang berangkat secara ilegal, terutama melalui jalur transit. Hal ini membuat Kemenhaj lebih waspada dalam mengatur pengiriman jamaah.

Rizka juga menyebutkan bahwa kemitraan dengan Arab Saudi akan lebih intensif. “Dengan adanya komite bersama, kita bisa lebih cepat merespons jika ada jamaah yang masuk daftar cegah. Data yang diterima akan memudahkan proses pencegahan dan pemberian bantuan hukum jika diperlukan,” ujarnya. Koordinasi ini juga mencakup pembahasan soal penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di luar negeri.

Langkah Strategis untuk Pengelolaan Jamaah

Menurut Rizka, pengelolaan jamaah calon haji tidak hanya fokus pada keberangkatan, tetapi juga pada kesiapan sebelumnya. “Kita perlu memastikan jamaah memiliki kepatuhan terhadap aturan dan tidak ada riwayat yang bisa menyebabkan pembatalan,” tambahnya. Hal ini penting karena jamaah haji dianggap sebagai representasi Indonesia di Arab Saudi.

Adanya kebijakan ini diharapkan bisa mencegah kesan negatif terhadap republik. Rizka menjelaskan bahwa data dari Arab Saudi akan menjadi acuan utama dalam menilai profil jamaah. “Kita perlu memahami alasan seseorang masuk daftar hitam, sehingga bisa memberikan bantuan yang tepat waktu,” katanya. Dengan demikian, Kemenhaj tidak hanya fokus pada pemberangkatan, tetapi juga pada pemantauan setelah keberangkatan.

Menurut Tessar, pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem pemeriksaan di dalam negeri. “Selama musim haji, imigrasi akan lebih hati-hati dalam memeriksa dokumen. Jika ada jamaah yang mencoba menipu, mereka akan mud